Connect with us

Nasional

DPR Beri Opsi kepada Pemerintah Tekan Pembengkakan Biaya Haji

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengusulkan sejumlah opsi untuk menekan lonjakan biaya haji yang turut berdampak ke calon Jemaah pada 2021 akibat pandemic Covid-19. Pertama adalah pemerintah turut memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan.

“Kami khawatir jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan bisa mencapai 26,50 persen. Konsekuensinya, angka ini akan cukup memberatkan bagi calon jemaah,” ujar Bukhori lewat keterangan tertulisnya, Rabu (7/4).

Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk mengambil peran proaktif terhadap calon jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang Haji. Tujuannya adalah memberikan pelindungan dan pelayanan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat.

“Saya pikir disinilah ruang pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk bisa hadir memberikan pelindungan dan pelayanan pada rakyatnya. Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila biaya PCR bisa ditanggung oleh Kemenkes,” ujar Bukhori.

Di samping itu, ia mengusulkan jemaah haji yang telah tiba di tanah air bisa diperkenankan melakukan karantina di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan agar tak terjadi pembengkakan biaya yang memberatkan jamaah.

“Kehadiran negara sangat dinantikan untuk memberi kabar riang bagi mereka. Sebab itu, Fraksi PKS mendorong segala alternatif supaya biaya haji tahun ini bisa ditekan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya calon jemaah,” ujar Bukhori.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian yang Tak Diinginkan

Published

on

By

Ingin Tangkal Hoax Soal Vaksin Covid-19, Kominfo Ingin Gaet Pihak Lain

Channel9.id-Jakarta. Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menghimpun data studi uji klinik fase 1 Vaksin Nusantara RI sebanyak 20 dari 28 relawan (71,4 persen) telah alami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD). KTD tersebut dalam grade 1 dan 2.

Penny mengatakan, relawan mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant (zat agar vaksin efektif) bekerja–500 mcg.

“Ini lebih banyak dibandingkan pada kelompok vaksin dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant. KTD yang terjadi berupa nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, dan kemerahan,” tutur Penny, Rabu, (14/4).

“Kemudian gatal, ptechiae (kondisi kulit yang ditandai dengan timbulnya ruam di kulit, lemas, mual, demam, batuk, dan pilek.”

Ada juga Kejadian yang Tidak Diinginkan grade 3 yang dialami 6 relawan. Rinciannya, sebagai berikut:

1 subjek mengalami hipernatremia (konsentrasi natrium yang tinggi dalam darah)

2 subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen/BUN (kadar urea nitrogen dalam darah)

3 subjek mengalami peningkatan kolesterol

Kejadian yang Tidak Diinginkan grade 3 merupakan salah satu kriteria penghentian pelaksanaan uji klinik sesuai tercantum pada protokol uji klinik.

Baca juga: DPR Berkukuh Agar BPOM Keluarkan Uji Klinis Vaksin Nusantara

“Namun, berdasarkan informasi Tim Peneliti saat inspeksi yang dilakukan Badan POM, tidak dilakukan penghentian pelaksanaan uji klinik dan analisis yang dilakukan Tim Peneliti Vaksin Nusantara terkait kejadian tersebut,” imbuh Penny.

IG

Continue Reading

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC