Connect with us

Hukum

MK Menilai Orient P Riwu Tak Jujur Terkait Kewarganegaraannya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Bupati terpilih Orient P Riwu Kore dinilai tidak jujur terkait kewarganegaraannya. Hal tersebut terungkap saat sidang pemeriksaan lanjutan tiga permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati Sabu Raijua di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menilai ada kontradiksi antara pengakuan Orient saat mengajukan penerbitan paspor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Los Angeles (LA) Amerika Serikat (AS) dan perpanjangan paspor di kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

“Ada dua hal yang kemudian saling kontradiksi, di sana (KJRI LA) karena tidak bisa menunjukkan green card yang lama sudah tidak aktif, sementara di Indonesia mengatakan bahwa paspornya hilang,” ujar anggota Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan, Rabu (7/4).

KJRI Los Angeles AS membenarkan Orient pernah mengajukan penerbitan paspor pada Maret 2019. Saat itu, Orient menyertakan paspor Indonesia yang sudah habis masa berlakunya pada 2013.

KJRI tidak menerbitkan paspor untuk Orient karena ada dokumen yang tidak dipenuhi, yakni green card atau kartu izin tinggal bagi warga negara asing secara permanen di Amerika Serikat. Sebab, masa berlaku green card Orient habis pada 13 Februari 2011.

KJRI hanya menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) bertanggal 22 Januari 2019 untuk Orient. Namun, KJRI memastikan, Orient pada saat itu mengaku tidak memiliki kewarganegaraan dan paspor AS yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya sendiri. KJRI Los Angeles mengaku tidak mengetahui Orient memiliki paspor AS.

“Bapak Orient tidak jujur dalam permohonan paspor yang mana sebetulnya beliau sudah memiliki US Citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Los Angeles saat itu. Sehingga kami yakini beliau tidak jujur dalam memberikan keterangan saat permohonan paspor,” kata staf teknisi Imigrasi KJRI Los Angeles Sigit Setyawan.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menerbitkan paspor Indonesia untuk Orient melalui Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Penerbitan paspor ini sebagai penggantian SPLP yang diterbitkan KJRI Los Angeles. Paspor Indonesia Orient itu berlaku sejak 1 April 2019 sampai 1 April 2024.

Kepala Seksi Penelaahan Status Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ruri Hariri Roesman mengatakan, pada saat pengajuan penerbitan paspor, Orient mengaku kehilangan paspor Indonesia-nya di luar negeri sehingga digantikan dengan SPLP. “Dalam keterangan yang diberikan Pak Orient bahwa yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri,” tutur Ruri.

Sementara itu, Orient mengaku memiliki dua paspor AS sebanyak dua kali, yakni paspor yang berlaku 2007-2017 dan 2017-2027. Namun, kepemilikan paspor AS ini tidak diketahui KJRI Los Angeles maupun Ditjen Imigrasi Kemenkumham, sehingga diterbitkannya paspor Indonesia untuk Orient. Hingga akhirnya surat Kedutaan Besar AS awal Februari 2021 menyatakan Orient warga negara AS.

Orient mengaku sudah mengajukan pelepasan kewarganegaraan AS awal Agustus 2020. Meskipun Kedutaan Besar AS belum menindaklanjuti proses pelepasan kewarganegaraan karena Covid-19. “Itu menurut saya bukan kesalahan pihak saya, tetapi kesalahan di pihak mereka,” kata Orient.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dijadikan Justice Collaborator, Penyuap Edhy Prabowo Berterima kasih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito berterima kasih setelah permohonan Justice Collaborator atau JC yang diajukannya diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyuap eks Menteri KKP, Edhy Prabowo itu juga mengaku menyesali perbuatannya.

Hal itu disampaikan Suharjito dalam pembacaan pledoi atau nota pembelaannya dalam perkara suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (14/4).

“Saya mengucapkan terima kasih atas dikabulkannya JC terhormat Jaksa Penuntut Umum. Saya akan bersikap konsisten dalam memberikan kesaksian,” ucap Suharjito.

Suharjito juga berharap besar agar majelis hakim nantinya dapat mempertimbangkan JC yang telah dikabulkan oleh Jaksa. Sehingga dapat memberikan pengaruh saat majelis hakim menjatuhkan putusan.

“Besar harapan saya majelis hakim yang mulia mengabulkan JC. Saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Karena saya belum mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Suharjito.

Suharjito berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan putusannya, karena ia masih memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih perlu biaya sekolah.

“Saya masih punya tanggungan istri dan anak-anak yang masih berada di dalam proses pendidikan di perguruan tinggi dan SMP yang masih memerlukan sosok Ayah. Selain itu, masih tanggung jawab kepada karyawan beserta keluarga,” kata Suharjito.

Maka itu, Suharjito mengharapkan majelis hakim nantinya dalam memutus perkara terhadap dirinya di bawah dari tuntutan Jaksa KPK.

“Mohon kerendahan bapak-bapak majelis hakim yang saya muliakan untuk berkenan kiranya nanti dalam memutuskan hukuman kepada saya dapat memberikan keringanan hukuman dari tuntutan penuntut umum,” kata Suharjito.

Dalam tuntutan Jaksa KPK, Terdakwa Suharjito diberi hukuman selama tiga tahun penjara. Ia, juga harus membayar uang denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.

Baca juga: KPK Serahkan Berkas Perkara Penyuap Edhy Prabowo ke JPU 

Dalam dakwaan, Suharjito menyuap Edhy Prabowo sekitar Rp 2,1 miliar terkait izin ekspor benih Lobster di Kementerian KKP tahun 2020.

Uang suap yang diberikan kepada Edhy melalui beberapa perantara. Di antaranya dua staf khusus menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR.

Uang suap itu, agar memuluskan perusahaan terdakwa agar dipercepat dalam persetujuan perizinan ekspor benih Lobster di Kementerian KP tahun 2020. Adapun dalam dakwaan KPK, terdakwa Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

IG

Continue Reading

Hukum

Dua Tersangka Kasus Unlawfull Killing Masih Berstatus Anggota Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan, dua anggota Polda Metro Jaya yang telah menjadi tersangka kasus Unlawfull Killing terhadap 4 anggota laskar FPI masih berstatus anggota Polri.

“Status masih anggota. Sampai sejauh ini masih anggota Polri,” kata Ramadhan dalam konferensi pers, Rabu 14 April 2021.

Ramadhan menyampaikan, kedua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan. Keputusan untuk memberhentikan atau tidak keduanya sebagai anggota polri, melihat dan menunggu hasil vonis pidana inkrah.

“Sementara posisinya (keduanya) dalam pemeriksaan. Jadi nanti salah persepsi. Kalau dibebastugaskan artinya diberhentikan. Jadi yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Kalau bicara ini nanti malah disidang. Jadi supaya tak salah persepsi yang bersangkutan masih dalam proses,” kata Ramadhan.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, seharusnya ada tiga orang tersangka dari anggota polisi Polda Metro Jaya. Namun, satu anggota tewas akibat kecelakaan pada awal Januari 2021 lalu.

“Tetapi ada satu terlapor inisial EPZ meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, karena yang bersangkutan meninggal dunia maka penyidikannya langsung dihentikan,” ucap Rusdi.

Kasus ini didalami penyidik Bareskrim atas rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejumlah bukti yang telah ditemukan oleh penyidik juga dapat limpahan dari Komnas HAM.

“Penyidik gunakan beberapa barang bukti itu dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut,” kata Rusdi.

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyatakan, hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa penembakan 4 laskar merupakan sebagai tindakan di luar hukum (unlawful killing) sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian.

Dalam peristiwa tersebut, total ada 6 laskar FPI yang meninggal dunia usai kontak tembak di KM 50 Tol Cikampek.

Keenam laskar FPI yang telah meninggal dunia pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, namun kasus dihentikan oleh penyidik Bareskrim Polri sesuai Pasal 109 KUHAP.

HY

Continue Reading

Hukum

Rabu Ini, KPK Akan Periksa 4 Saksi Korupsi BUMN Jasindo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (14/4) menjadwalkan memeriksa empat orang saksi dalam kasus gratifikasi terkait dengan jasa konsultansi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero) Tahun 2008 – 2012.

Mereka adalah Abdul Rahmat selaku Aparatur Sipil Negara (Kepala Seksi Ijin Tinggal/Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram) OJK, SB Gautama Sayogha selaku karyawan BUMN, Budi Susilowati selaku Ibu Rumah Tangga, dan Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku Wiraswasta.

“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi gratifikasi terkait dengan jasa konsultansi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia, pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jakarta Selatan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (14/4).

Baca juga: KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai 18 Miliar

KPK menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasindo tersebut. Namun untuk saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik terkait pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut merupakan kebijakan pimpinan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri, yakni pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.

Sebelumnya terkait kasus di Asuransi Jasindo ini, KPK telah memproses mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono. Budi telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Pada April 2019, Budi divonis 7 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Budi terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan negara dan PT Asuransi Jasindo sebesar Rp 8,46 miliar dan USD 766.955.

Budi terbukti merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010-2014, padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC