Connect with us

Politik

DPR: Direksi BPJS Ketenagakerjaan Harus Perhatikan Penempatan Investasi Dana Pekerja

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dana pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan dapat tersimpan dengan baik dan jangan sampai ada tindakan yang merugikan hak para pekerja terkait dana tersebut.

“Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru wajib menjaga dana para pekerja yang diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan,” katanya melalui rilis, Senin (22/2).

Baca juga: Jokowi Lantik Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan 

Kurniasih mengingatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja. Sementara, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Dari jumlah itu, lanjutnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Migran Indonesia yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang.

“Ada lebih dari 50 juta pekerja yang dananya dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerjalah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Terkait kasus investasi BPJS Ketenagakerjaan, menurut Kurniasih, menjadi penting agar segera diumumkan secara terbuka dan apa adanya tentang tindak lanjut penyidikan hasil audit BPK yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Politisi Fraksi PKS itu menyebut ada 29,12 juta pekerja yang terdampak akibat pandemi, dengan rincian 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 760 ribu orang masuk dalam bukan angkatan kerja sebagai dampak pandemi. Begitu juga dengan pekerja migran Indonesia yang sebagian harus kembali pulang ke Tanah Air hingga belum dibukanya pintu penempatan di beberapa negara.

“Jangan sampai menambah beban masalah, korbannya adalah para pekerja. Kita berharap seperti yang dijanjikan BPJS Ketenagakerjaan, dana pekerja aman dan itu harus dibuktikan dengan kejelasan segera dari pengungkapan dugaan kasus ini,” paparnya.

Kurniasih menekankan, persoalan investasi harus menjadi perhatian serius Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode ke depan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PSI Ajukan Interpelasi, Wagub DKI Angkat Suara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan karena dinilai lalai dalam penanganan banjir.

Merespon hal itu, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mempersilakan PSI mengajukan hak interpelasinya. Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa wacana tersebut harus dilakukan dengan bijak, tidak hanya sekedar perbedaan posisi politik.

“Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik, mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa, Jakarta ke depan. Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda,” kata Riza kepada wartawan, Jumat (26/2).

Ia menuturkan, bahwa partai oposisi seharusnya tetap melihat secara objektif terhadap kebijakan yang telah dijalankan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, parpol yang berada di posisi propemerintah harus tetap memberikan kritik dan masukan apabila sebuah kebijakan dirasa tidak tepat.

“Umpamanya oposisi, propemerintah, tetap kita harus melihat kebijakan pemerintah. Kalau arahnya sudah baik kita harus memberikan dukungan, sekalipun kita pada posisi yang beroposisi. Sebaliknya, sekalipun kita pada posisi yang pro pemerintah, kalau kebijakan yang kurang, tugas kita juga sebagai partai pendukung pemerintah untuk memberikan masukan dan koreksi,” ucap Riza.

Dia menyatakan, bahwa Pemprov DKI dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk mengatasi banjir selama ini tidak berjalan sendiri. Namun juga melibatkan legislatif, pemerintah pusat, daerah, dan Bappenas.

“Tidak pernah DKI berdiri sendiri, jadi teman-teman di dewan, yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD. Namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan,”jelas Riza.

“Kalau melihat fakta dan data, Alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam, termasuk di Kemang. Setelah kita hitung, tidak sampai enam jam berhenti,” katanya mengklaim.

Atas hal itu, Riza mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dan bantuan kepada Pemprov DKI dalam mengatasi banjir di ibu kota.

“Satu prestasi kita bersama bukan hanya prestasi Pemprov tetapi prestasi masyarakat, NGO, LSM, Ormas yang terlibat yang bersama-sama dukungan aparat TNI, Polri, Basarnas BNPB, BPBD, mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik bijak kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya,” ujar politikus Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Resmi Pecat Tujuh Kadernya, Marzuki Alie Salah Satunya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menginformasikan bahwa partainya resmi memecat tujuh kadernya yang diduga terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY). Dua di antaranya  adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

“Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap nama-nama berikut, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya,” ujarnya lewat keterangan resminya, Jumat (26/2).

Adapun Marzuki, dipecat karena dinilai melanggar etika. Ia dinilai terbukti bersalah ketika pernyataannya di media, yang seakan menunjukkan adanya permusuhan di internal Partai Demokrat.

“Sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Demokrat menilai, Marzuki telah melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pakta integritas, dan kode etik partai. Tindakannya dinilai sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat Marzuki Alie,” ujar Herzaky.

Berkaca pada kasus Marzuki, pengurus Demokrat menyampaikan kepada seluruh kader untuk menghormati dan menghargai para senior partai. Serta memberikan dukungan kepada para pemimpin dan pengurus partai.

“Yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat. Bukan yang sebaliknya,” ucap Herzaky.

IG

Continue Reading

Politik

Pidato Perdana Gibran: Kami Langsung Kerja, Sabtu Minggu Tidak Libur

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah dilantik menjadi Wali Kota di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jumat 26 Februari 2021.

Dalam pidato perdananya, Gibran menyampaikan, akan langsung kerja pada hari Sabtu dan Minggu ini. Bersama Wakil Wali Kota Surakarta, besok Sabtu 27 Februari 2021, akan dimulai kegiatan vaksinasi untuk pedagang di Pasar Klewer dan Pasar Gede Solo.

“Kami langsung gerak dan langsung kerja tidak perlu menunggu hari kerja pada Senin. Namun, Sabtu dan Minggu tidak ada libur,” kata Gibran di Graha Paripurna DPRD Surakarta dilansir Antara, Jumat 26 Februari 2021.

Gibran menjelaskan, kedua pasar tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Solo yang tidak boleh ditunda untuk vaksinasi.

Menurutnya, ekonomi akan kuat jika warganya juga sehat. Karena itu penerapan protokol kesehatan perlu diperketat terutama di tempat-tempat kegiatan produktif seperti pasar.

“Kami yakin dan optimistis Kota Solo bisa bangkit dari pandemi Covid-19,” kata Gibran.

Gibran menilai, jabatan wali kota tersebut merupakan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Surakarta.

Selain itu, Gibran menyatakan, Solo adalah gudangnya anak-anak kreatif dan inovatif. Untuk membuka peluang sebesar-besarnya akan diperbanyak “creatifhub” dan “co-working space”, supaya anak-anak muda di Solo memiliki daya saing dan UMKM bisa naik kelas melalui pemanfaatan teknologi.

“Hal ini, salah satu agenda percepatan pemulihan ekonomi di Kota Solo. Tidak lupa peran big data sangat krusial bagi “smart city”. Big data memberikan info akurat dan sebagai dasar penentuan keputusan langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan,” kata Gibran.

Kemudian, penggunaan teknologi seperti “e-Budgeting”, “e-Katalog”, dan “e-Monev” akan dioptimalkan, sehingga APBD dapat dikelola secara efektif dan efisien.

“Kami harus meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep “good governance”,” kata Gibran.

Gibran menyadari hal ini bukan pekerjaan ringan. Karena itu, pihaknya memohon dukungan baik dari jajaran Pemerintah Kota Surakarta maupun segenap unsur masyarakat supaya dapat mengemban amanat dalam membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Gibran juga mengucapkan banyak terima kasih kepada FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo selaku pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta periode 2016-2021.

“Terima kasih atas kerja keras dalam memajukan Kota Solo,” ujarnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC