Connect with us

Politik

DPR Dukung PPKM Diperpanjang, Tapi Ada Beberapa Catatan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level untuk periode 3-9 Agustus. Sejumlah Anggota DPR RI mendukung kebijakan tersebut. Meski begitu, mereka tetap menyoroti kasus kematian terkait Covid-19 yang tak juga menurun di saat PPKM level 4 diberlakukan di sejumlah wilayah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena menilai kebijakan PPKM Level 4 bisa menekan kasus harian hingga kasus aktif. Namun, tak demikian dengan kasus kematian.

“Satu aspek lagi yaitu aspek kematian juga masih belum begitu turun signifikan atau belum membaik seperti yang diharapkan,” kata dia, Selasa, 3 Agustus 2021.

Melki mendorong pemerintah memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, oksigen, serta menjamin fasilitas kesehatan dapat segera menangani pasien positif.

“[Penurunan] angka kematian masih harus dikejar, sehingga memperkuat fasilitas kesehatan, menambah tenaga kesehatan, kebutuhan obat, alat-alat kesehatan menjadi penting untuk bisa menekan angka kematian yang masih belum bisa dikendalikan ini,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Senada, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan penurunan kasus kematian terkait Covid-19 bergerak lambat.

Baca juga: Naik Lagi, Kasus Covid-19 Bertambah 33.900 

“Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan,” kata dia, kepada wartawan, Selasa, 3 Agustus.

Saleh mendesak pemerintah menyiapkan ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang dengan baik.

“Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya,” katanya.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kewaspadaan dan upaya-upaya pencegahan Covid-19 tak mengendur meski angka kasus Covid-19 melandai.

“Jangan lengah karena melihat angka-angka kasus yang mulai melandai,” ujar Puan kepada wartawan, Selasa, 3 Agustus 2021.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus kematian didominasi oleh pihak yang belum mendapat vaksinasi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPR: Langkah Kapolri Terbitkan TR Pedoman Bertindak Tunjukkan Sikap Terbuka Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajarannya, menunjukkan komitmen Polri terbuka bagi setiap masukan masyarakat dan DPR.

“TR Kapolri tersebut semakin mempertegas komitmen Kapolri dalam menjalankan tugas dan menunjukkan institusi Polri terbuka bagi setiap masukan dari masyarakat maupun DPR,” kata Herman Herry dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Dia mengingatkan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk tegak lurus dengan perintah Kapolri tersebut khususnya dalam menangani aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya.

Herman menilai, sejak Jenderal Listyo Sigit memimpin Polri, program Presisi Kapolri sangat mengedepankan prinsip-prinsip humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas.

“Sejak Jenderal Listyo Sigit menjabat Kapolri, Komisi III DPR melihat program Presisi beliau sangat mendepankan prinsip-prinsip humanis, namun tegas dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.

Baca juga: Kapolri Minta Masyarakat Humanis Hadapi Aspirasi Masyarakat

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram (TR) sebagai pedoman cara bertindak jajaran di wilayah agar tetap humanis dan tidak reaktif, menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi saat kunjungan Presiden Jokowi.

Surat telegram Kapolri Nomor : STR/862/IX/PAM.3/2021 diterbitkan tanggal 15 September 2021, Rabu 15 September 2021 malam.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, telegram Kapolri tersebut ditujukan kepada para Kasatwil jajaran Polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoman yang telah diarahkan oleh Kapolri.

Beberapa kejadian yang dimaksudkan, yakni di Lampung, saat Presiden meresmikan Waduk Sekampung, Kabupaten Pringsewu pada Tanggal l 2 september 2021 terdapat sekelompok orang bekas FPI alumni 212 Bandar Lampung yang akan pasang poster.

Kejadian berikutnya tanggal 7 September 2021 saat Presiden melaksanakan kunjungan di Kota Blitar, ada seseorang peternak ayam yang mengembangkan poster ke arah Presiden yang sedang melintas.

Kemudian pada tanggal 13 September terjadi pada saat Presiden kunjungan kerja di Kompleks Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo terdapat 10 mahasiswa membawa spanduk dan poster.

“Berkaitan dengan hal tersebut agar tidak terulang kembali, disampaikan kepada para Kasatwil jajaran polda seluruh Indonesia untuk memperhatikan pedoma yang telah diarahkan oleh Bapak Kapolri,” ujar Argo.

Adapun arahan Kapolri tersebut, yakni bahwa setiap pengamanan kunjungan kerja agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif.

HY

Continue Reading

Politik

Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi ASAP Digital Nasional Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah terobosan yang diambil Polri dalam menanggulangi dan membantu meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional.

“Saya sangat kagum dan apresiasi sekali terobosan dari Polri, yakni aplikasi ASAP. Ini memperlihatkan kesungguhan Polri dalam menjaga masyarakat bukan hanya soal kriminal dan keamanan, namun juga keselamatan dari bencana seperti karhutla,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Dia menyatakan aplikasi ASAP merupakan terobosan yang sangat inovatif dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sangat bermanfaat dalam upaya meminimalisir kejadian karhutla di tanah air.

Aplikasi ASAP berisi berbagai informasi terkini dalam menanggulangi karhutla, mulai dari data visual (CCTV), kondisi udara, hotspot, hingga data prakiraan cuaca.

“Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencegah karhutla di Indonesia karena kerugian yang luar biasa yang disebabkan kejadian ini,” ujarnya.

Baca juga: Polri Luncurkan ASAP Digital Nasional

Dia mencontohkan, kebakaran di Riau pada 2019, Indonesia mengalami kerugian materiil hingga Rp50 triliun dan risiko kerusakan biodiversitas yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Karena itu, dia mengapresiasi Kapolri dan jajarannya yang sudah meluncurkan aplikasi ASAP yang juga mampu mengungkap para pelaku pembakar lahan ilegal di Indonesia.

“Ini nanti wujudnya berupa kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi. Dengan adanya pemantauan tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah untuk mengejar dan mengungkap oknum-oknum nakal yang melakukan pembebasan lahan dengan membakar,” katanya.

Menurut dia, selain kebakaran hutan akibat cuaca, di Indonesia juga banyak sekali penyebab kebakaran hutan karena pembebasan lahan dengan cara ilegal, yaitu dibakar, dan para pelakunya sulit diungkap.

Pada Rabu kemarin, Polri meluncurkan Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan penggabungan dan penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi serupa yang ada di kementerian/lembaga maupun BUMN, disatukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Wow, Anggota DPR Dapat Pensiun yang Bisa Diwariskan ke Anak-Istri

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Selain mendapatkan gaji dan tunjangan berlimpah, Anggota DPR RI ternyata juga mendapat jaminan berupa uang pensiun setelah tidak lagi menjadi anggota DPR.

Mantan anggota DPR akan menerima uang pensiun seumur hidup. Uang pensiun ini juga bisa diwariskan kepada istri/suami jika dia meninggal dunia.

Namun, uang pensiun seumur hidup ini akan berhenti jika yang bersangkutan kembali menjadi anggota DPR atau tidak memiliki istri/suami, serta anak yang masih di bawah 25 tahun.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam pasal 17 disebutkan “apabila penerima pensiun meninggal maka isteri sah atau suami sah berhak mendapatkan uang pensiun“.

Baca juga: Blak-blakan Gaji Fantastis Anggota Dewan, Krisdayanti Berikan Klarifikasi 

Lalu, di pasal 18 mengatur pemberian pensiun untuk janda/duda. Kemudian di pasal 19 mengatur dalam hal pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara tidak punya suami/istri, maka anak pertama sebelum berusia 25 tahun berhak mendapatkan hak pensiun.

Syaratnya, anggota DPR yang mendapatkan uang pensiun seumur hidup itu adalah anggota yang diberhentikan secara terhormat.

Untuk anggota DPR RI periode 2014-2019, mereka menerima uang pensiun Rp3,2 juta hingga Rp3,8 juta per bulan. Namun, ada juga potongan iuran sebesar Rp98 ribu per bulan. Total dana pensiun yang diterima maksimal 75% dari dasar pensiun.

Mantan anggota DPR juga akan mendapat tabungan hari tua (THT) melalui PT Taspen. Untuk periode 2014-2019, total THT anggota DPR RI mencapai Rp6,2 miliar untuk 556 anggota DPR. Jadi, setiap anggota DPR periode tersebut mendapat THT Rp11,18 juta.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC