Connect with us

Politik

DPR: Hoaks Vaksin Covid-19 Meresahkan Masyarakat

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai, hoaks mengenai vaksin Covid-19 sangat menganggu dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, dia meminta penegak hukum khususnya polisi menangkap penyebar hoaks karena meresahkan masyarakat.

“Hoaks seperti ini mengganggu dan bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kami menyayangkan masih ada saja orang-orang yang menyebarkan hoaks atau berita bohong di tengah upaya keras yang dijalankan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid,” ujar Christina, Kamis 21 Januari 2021.

Christina mengaku sering mendapat pertanyaan dari masyarakat yang khawatir dengan akibat yang akan dialami jika menerima vaksin. Masyarakat resah karena banyak informasi bohong beredar di media sosial.

“Kondisi seperti ini tentu tidak ideal di saat pemerintah berjuang mengerem penyebaran Covid-19 melalui program vaksinasi,” katanya.

Baca juga: Platform Jejaring SOsial Gencar Tangkal Hoaks dengan Fitur Baru   

Terlebih, menurut Christina, situasi yang saat ini dialami sangat serius. Kapasitas fasilitas kesehatan, terutama ICU, di beberapa daerah sudah mendekati 100%. Kasus positif Covid-19 secara nasional sudah mencapai 939.948, per Rabu, 20 Januari.

Karena itu, vaksin merupakan salah satu cara untuk meredam lonjakan kasus itu.

“Kami di Komisi I tahu pasti pemerintah berupaya keras menjalankan upaya diplomasi untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi masyarakat,” tuturnya.

Dia pun menghimbau supaya masyarakat mendukung upaya yang dijalankan pemerintah. Seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama melakukan segala daya upaya menghadapi situasi sulit ini.

“Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya, cek dan kroscek ke otoritas yang mumpuni,” ujar Christina.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) cukup aktif menurunkan berita hoaks dan memberikan klarifikasi. Klarifikasi tersebut bisa diamplifikasi agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun di sisi penegakan hukum, polisi juga harus bergerak.

“Ada baiknya aparat penegak hukum memproses kasus hoaks hingga masuk pengadilan dan berkekuatan hukum tetap agar dapat menjadi pembelajaran yang mencerahkan bagi setiap orang untuk tidak melakukan penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keresahan publik,” kata Christina.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kemelut Demokrat, Kang Emil: Kok, Nama Saya Dibawa-bawa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kaget namanya dibawa-bawa dalam pusaran kemelut Partai Demokrat. Sempat diisukan bergabung Golkar, kini Ridwan Kamil disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun Ridwan Kamil membantahnya. Pria yang akrab disapa Emil ini, mengaku sama sekali tidak pernah dihubungi siapa pun atau ada undangan apa pun terkait Partai Demokrat. Apalagi sampai menggantikan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY).

“Intinya saya kaget kok nama saya dibawa-bawa. Gak ada yang menghubungi saya, gak ada undangan apapun. Saya cuma baca di media,” ujar Emil kepada wartawan, Kamis (4/3).

Baca juga: Kang Emil Tertari Jadi Ketum Demokrat, DPRD: Tidak Mungkin 

Menurut Emil, dirinya sangat menghormati AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Untuk itu, Emil berharap masalah yang tengah menghantam Partai Demokrat segera selesai. “Saya berharap masalahnya selesai,” ujar dia.

Sebelum dikaitkan dengan Partai Demokrat, Emil juga santer diberitakan menjadi kandidat calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menilai munculnya nama Ridwan Kamil dalam letupan internal partai politik menunjukan sosoknya muncul sebagai figur elektoral.

Menurut Muradi, tokoh-tokoh muda seperti Ridwan Kamil dinilai para pengurus partai politik merupakan darah segar yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kader. Muradi melihat faktor ini yang mungkin menjadikan Ridwan Kamil masuk bursa kepemimpinan partai politik.

“Saya kira Kang Emil memungkinkan untuk itu,” ujar Muradi, Rabu (3/3).

Namun Muradi mengingatkan Ridwan Kamil tak terburu-buru. Jangan terbujuk angin surga yang muncul dari konflik internal partai politik. Menurutnya posisi Emil sebagai tokoh non-partai jauh lebih baik ketimbang buru-buru berbaju politik.

IG

Continue Reading

Politik

Pilkada Serentak  2024, PAN Gerak Cepat Siapkan Kader

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sejumlah nama disaring dan diproyeksikan maju sebagai calon kepala daerah. Mereka memetakan calon yang potensial maju di daerah tertentu dan tidak menutup kemungkinan menempatkannya di daerah selain wilayahnya saat ini. Pilkada DKI dan Jabar, PAN Siapkan Bima Arya Hingga Pasha Ungu

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyebutkan, nama-nama potensial telah disiapkan. Ada nama Desy Ratnasari yang merupakan ketua DPW PAN Jawa Barat, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPP PAN Widdi Aswindi, hingga mantan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.

Nama-nama tersebut untuk sementara diproyeksikan maju di wilayah Jawa Barat. Namun, tidak tertutup kemungkinan mereka juga ditugaskan di daerah lain.

”Kader-kader itu juga bisa disiapkan untuk menjabat kepala daerah di provinsi lain. Misalnya, DKI Jakarta,” ujarnya kemarin (3/3).

Saleh melanjutkan, apabila jadwal pilkada tidak berubah, masih ada cukup waktu untuk mematangkan para kader tersebut sebelum maju ke kontestasi.

”(Yakni) untuk berbenah dan mempersiapkan segala sesuatu. PAN selalu siap memberikan kader terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.

Selain mempersiapkan calon kepala daerah, Saleh menyebutkan bahwa PAN tengah menghidupkan mesin partai. Konsolidasi segera dilakukan di berbagai daerah untuk memperkuat jaringan. Kemudian, para kader yang akan menjadi tim sukses menerima pembinaan.

Hal itu juga ditegaskan Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Meski masih disibukkan dengan penanganan Covid-19, dia memastikan PAN bakal tancap gas setelah krisis kesehatan teratasi. Dia optimistis PAN tidak kekurangan kader berkualitas. Nama-nama yang sudah muncul pun dikenal memiliki rekam jejak yang baik.

Dia mencontohkan Bima Arya yang sangat mungkin disiapkan untuk pilkada DKI Jakarta. Bima dinilai telah berpengalaman memimpin Bogor yang memiliki karakteristik serta permasalahan sosial yang hampir sama dengan Jakarta. Selain Bima, nama Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga punya peluang.

IG

Continue Reading

Politik

Digugat Eks Kader ke Pengadilan, Demokrat: Kita Bukan Pejabat Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat suara terkait pelaporan mantan kader yang tak terima atas pemecatan yang dilakukan baru-baru ini.

Demokrat baru saja memecat enam kadernya karena dugaan berusaha melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum. Mereka adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Adapun Marzuki Alie diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran etika.

Herzaky menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak akan menggugat balik beragam tuduhan dan fitnah dari para mantan kader. Sebab menurutnya, urusan partai politik mestinya diselesaikan menggunakan aturan terkait partai politik.

“Bukan DNA kami bawa-bawa urusan partai ke pengadilan, karena kami bukan pejabat administrasi pemerintahan. Hanya, sampai dengan saat ini, mereka merupakan mantan kader,” ucap Herzaky dalam keterangan pers pada Rabu (3/3).

Herzaky meminta para kader tersebut jangan terlalu terbawa perasaan.
“Jangan baper. Apalagi yang kami dengar, ada yang menangis-nangis,” sambungnya.

Herzaky menegaskan sampai dengan saat ini, ketujuh orang yang dipecat berstatus mantan kader Demokrat. Ia menyarankan mereka lapor ke Mahkamah Partai jika tidak puas dengan pemecatannya.

“Karena untuk perselisihan internal Partai Politik, penyelesaiannya di Mahkamah Partai Politik, berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32,” jelas Herzaky.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie akan melayangkan gugatan terhadap keputusan pemecatan dirinya secara tidak hormat oleh DPP Partai Demokrat. Rencananya, gugatan akan dilakukan pada hari ini, Rabu (3/3).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC