Connect with us

Politik

DPR: Masalah Azis Syamsuddin Dibahas Selasa Besok Saat Pleno

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyampaikan bahwa aduan dan masalah yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akan dibahas Selasa (18/5) besok. Pembahasan akan dilakukan saat MKD dan DPR menggelar rapat pleno.

Hal tersebut diutarakan Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy di  di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (16/5).

“Bagaimana menyangkut masalah Azis pada tanggal 18 besok. Rapat pleno antara pimpinan dan anggota, lima pimpinan (DPR) dengan 12 anggota dewan, 17 semuanya,” ujarnya.

Baca juga: MAKI Laporkan Azis Syamdussin ke MKD DPR

Aboe menambahkan, rapat pleno juga akan membahas tiga laporan aduan terhadap Azis yang sudah masuk ke MKD. Nantinya, MKD akan terlebih dahulu mengklarifikasi laporan aduan yang masuk dalam rentang waktu dua pekan.

“MKD tidak bisa secepat itu bergerak. Dia harus mendapatkan rapat pleno dan dia harus dulu klarifikasi dari surat-surat masukan sesuai tata beracara di MKD,” tuturnya.

Ditanya kapan MKD akan memanggil Azis, Aboe menjawab pihaknya terlebih dahulu harus menggelar rapat pleno. Namun ia tak mengungkapkan lebih detail, bagaimana proses selanjutnya setelah rapat tersebut.

“Bukan (pemanggilan Azis). Kita baru rapat pleno untuk membahas soal bagaimana soal Azis Syamsudin, karena sudah ada tiga pengaduan itu saja,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

MKD telah menerima tiga laporan terkait dugaan pelanggaran etik Azis Syamsuddin. Nama politikus Partai Golkar tersebut terseret kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara.

Azis diduga menjadi perantara yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

KPK sendiri telah melakukan pemanggilan terhadap Azis pada Jumat (7/5) pekan lalu. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri mengaku Azis telah mengonfirmasi tak bisa memenuhi pemanggilan KPK. “Informasi yang kami terima yang bersangkutan hari ini konfirmasi secara tertulis bahwa tidak bisa hadir,” kata Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/5) lalu.

Ali mengatakan, Azis mengaku tidak bisa memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan. “Untuk itu KPK akan kembali memanggil yang bersangkutan dan mengenai waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi III DPR Apresiasi Polri Sanksi Polisi Pemerkosa Remaja 16 Tahun

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat memberikan sanksi kepada oknum polisi yang diduga memperkosa remaja 16 tahun di Polsek Jailolo Selatan, Maluku Utara.

“Sanksi pemecatan tidak hormat harus diberikan kepada Briptu II. Aparat Kepolisian seharusnya menjaga, mengayomi masyarakat, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan justru sebaliknya,” kata Andi Rio dalam keterangannya, Kamis 24 Juni 2021.

Dia meminta aparat kepolisian terus memperbaiki diri dan menjaga marwah institusi agar dapat dicintai publik.

Jangan sampai kepercayaan publik yang telah meningkat terhadap kepolisian justru menurun dan bahkan terkesan buruk karena ulah beberapa oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

“Para Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek di seluruh Indonesia serta Propam Polri harus terus mengawasi dan melakukan pembinaan berkala kepada aparat kepolisian di jajarannya, baik dengan pemberian kegiatan rohani maupun olahraga sehingga dapat mencegah hal negatif yang akan dilakukan aparat kepolisian,” ujarnya.

Dia berharap peristiwa tersebut menjadi yang terakhir di institusi Polri. Jangan sampai ada kasus pemerkosaan yang kembali dilakukan aparat kepolisian di seluruh Indonesia.

“Jadikan hal ini pembenahan yang harus dilakukan Polri dan saya sebagai anggota Komisi III DPR RI akan melihat implementasinya secara berkala, apakah Polri serius dalam berupaya mendisiplinkan aparatnya atau diam di tempat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Politik

Presiden 3 Periode, Politikus PDIP: Ada yang Ingin Jokowi Melanggar UUD

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyampaikan kritik terkait wacana presiden 3 periode, bahkan akhir-akhir ini ada gerakan untuk menggelar referendum.

Kapitra mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan Presiden Jokowi. “Jadi sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorong dia (presiden) untuk melanggar UUD,” kata Kapitra, Rabu, 23 Juni 2021.

Baca juga: Legislator Anggap Wacana Presiden 3 Periode Hanya Buat Gaduh 

Padahal, kata Kapitra, sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai amanah konstitusi. Kapitra menambahkan bahwa wacana tersebut juga menyudutkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019.

“Mereka merasa bahwa eksistensi PDI harus dirontokkan dengan cara-cara framing-framing, hoaks-hoaks. Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang,” ujar Kapitra.

“Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi, tetapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan, mobilisasi pikiran-pikiran busuk dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden,” tuturnya.

IG

Continue Reading

Politik

Partai Nasdem Tolak Amandemen UUD 1945

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Nasdem tidak akan menyetujui amandemen UUD 1945, yang salah satu wacananya mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Selain tambahan masa periode, partai pimpinan Surya Paloh ini tidak akan setuju dilakukan amandemen UUD 1945 untuk alasan apa pun.

“Kalau Nasdem dari awal tidak setuju amandemen UUD. Kami tetap ingin undang-undang yang sudah diamandemen berkali-kali tetap dipertahankan. Apa pun itu soal terkait GBHN dan sebagainya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.

“Jadi Nasdem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, pembatasan masa jabatan menjadi dua periode sudah menjadi amanat reformasi yang harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Menurut Saan, sudah ada catatan presiden yang berkuasa dalam jangka waktu lama di Indonesia yang justru membawa pengaruh tidak baik.

“Kita juga sudah punya pengalaman terkait masa jabatan presiden lebih dari dua kali, itu potensi terkait dengan hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kami ingin masa jabatan presiden tetap dua periode saja,” jelasnya.

Penegasan pembatasan masa jabatan dua periode, kata Saan, juga telah disampaikan berulang oleh Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menyampaikan, presiden sendiri tidak setuju dengan masa jabatan tiga periode dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Jokowi,” tandasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC