Connect with us

Politik

DPR Minta Kapolri Hindari Tindakan Represif pada Kebebasan Berekspresi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas.

Menurut Herman, kebebasan berekspresi merupakan amanah konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM. Meski demikian, patut digarisbawahi juga bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi.

“Seperti contoh, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan dua batasan,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/9).

Kedua alasan itu adalah alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain,” kata Herman di Kompleks Parlemen.

Hal itu menanggapi sejumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Blitar dan Solo. Adapun Warga yang ditangkap itu antara lain seorang petani di Blitar dan beberapa mahasiswa di Solo. Polisi tak menahan dan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing.

Baca juga: Kabar Diretas Hacker Cina, BIN: Server Kami Aman 

Terkait hal itu, kata Herman, tentunya kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana undang-undang harus memiliki wawasan kebebasan berekspresi dan keamanan nasional sebagaimana amanah konstitusi.

“Saya sebagai Ketua Komisi III meminta Kapolri agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain,” kata Herman.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap aparat kepolisian ke depan menghindari tindakan represif dan lebih mengedepankan upaya persuasif serta humanis.

“Dan juga saya harap kepada Kapolri, untuk meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan,” kata Herman.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Golkar Siap Berikan Bantuan Hukum Azis Syamsuddin

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Partai Golkar menonaktifkan Azis Syamsuddin sebagai anggota. Walaupun demikian, Azis masih berstatus sebagai kader Partai Golkar. Oleh karena itu, pihak partai siap memberi pendampingan hukum kepada Azis Syamsuddin.

“Partai Golkar akan memberi bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/9).

Namun, apabila Azis telah menunjuk penasihat hukum lain, maka Partai Golkar akan mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya itu. Adies juga menyampaikan Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” tegas Adies.

Baca juga: DPP Golkar Minta Azis Syamsuddin Mundur Sebagai Wakil Ketua DPR RI

Dalam kesempatan itu, Adies menerangkan Partai Golkar memberi kesempatan kepada kader untuk berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya. Oleh karena itu, Azis akan menerima kesempatan untuk fokus menghadapi kasusnya di KPK RI.

“(Kesempatan itu diberikan) sebagaimana amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi,” sebut dia.

KPK RI di Jakarta pada Sabtu dini hari menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), yang diduga sebanyak Rp3,1 miliar. Suap itu diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

IG

Continue Reading

Hot Topic

DPP Golkar Minta Azis Syamsuddin Mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng).

Merespon hal itu, Pengawas Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butarbutar pun meminta Azis agar mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Iya kita minta beliau (Azis Syamsuddin) mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR namun jika tidak mengundurkan diri, Golkar akan mengganti beliau,” kata Muslim di Jakarta, Sabtu (25/9).

Menurut Muslim, Azis sebaiknya mundur supaya tidak mengganggu kerja DPR dan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat.

Baca juga: Azis Syamsuddin Terancam 5 Tahun Penjara 

Meski begitu, Muslim mengatakan partainya belum memutuskan siapa pengganti Azis Syamsuddin untuk menempati jabatan Wakil Ketua DPR.

“Sampai saat ini belum ada pembicaraan dalam waktu dekat tentu DPP akan memutuskan siapa pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pengganti Azis Syamsuddin akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Pak Airlangga Hartarto belum memikirkan ke arah mungkin dalam beberapa waktu kedepan saya yakin DPP akan ambil sikap resmi terkait pengganti beliau,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Politik

Polemik Status Tersangka Azis Syamsuddin, DPR: Jangan Berandai-andai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat agar tak berspekulasi terkait status Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap. Dasco menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi belum menetapkan status Azis Syamsuddin.

“Jangan kita berandai andai kalau belum ditetapkan ya jangan bilang ditetapkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 September 2021.

Politikus Partai Gerindra itu pun enggan mengomentari terlalu jauh terkait polemik tersebut.
“Itu (isu penetapan tersangka Azis) tanya aja ke KPK benar atau engga karna yang seperti ini kan hanya KPK yang tahu,” katanya.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Dasco juga tak mengetahui apakah Azis bakal memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Pasalnya, koleganya di pimpinan lembaga legislatif itu dikabarkan menjalani isolasi mandiri.

“Saya belum tahu perkembangan Pak Azis apakah datang atau enggak, pagi ini saya belum dapat kabarnya nanti saya cek,” imbuhnya.

Diketahui, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya, Azis Syamsuddin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyebutkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut.

Continue Reading

HOT TOPIC