Connect with us

Politik

DPR Minta Pemerintah Percepat Ajukan Perppu Relokasi APBN 2020

Published

on

Channel9.id Jakarta. Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhtarudin, meminta pemerintah segera mengajukan Perppu tentang perubahan APBN 2020. Perppu itu diperlukan dalam rangka penanganan virus corona.

“Silahkan ajukan Perppu, silahkan melakukan penyesuaian sehingga ada dana yang cukup untuk mengatasi situasi darurat COVID-19 ini,” kata anggota Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (25/3).

Ia mendukung upaya pemerintah menangani penyebaran virus corona dengan merelokasi APBN.

“Tentu, ini harus mendapat dukungan dari DPR, karena ada koreksi anggaran. Saat ini merupakan force majeure (keadaan bencana) sehingga harus ada pelonggaran dalam fiskal,” katanya.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial guna mengantisipasi penurunan perekonomian nasional.

“Pemerintah sudah mengambil kebijakan dengan membatasi ke luar rumah, otomatis berpengaruh kepada penghasilan pekerja harian tentu akan menurunkan daya beli, tidak mungkin tidak daya beli turun tentu akan mempengaruhi kepada masalah sosial, jadi pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman sosial,” katanya.

Anggaran jaring pengaman sosial, katanya, dapat membantu membangun ketahanan masyarakat di tengah pembatasan aktivitas. Jaring pengaman sosial itu bisa berupa bantuan langsung tunai.

“DPR dalam hal ini akan mem-backup pemerintah untuk melakukan upaya-upaya jaring pengaman sosial,” katanya.

(Hendrik)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo, Kami Siap Mengadvokasi

Published

on

By

Politisi PDIP Kapitra Ampera

Channel9.id-Jakarta. Politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera mendorong agar organisasi Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) mengambil langkah hukum terkait dengan pernyataannya soal manuver politik Gatot Nurmantyo.

“Saya mendorong dan mendukung PPJNA 98 untuk mengambil langkah hukum dan melaporkan Gatot Nurmantyo kepada pihak Kepolisian RI,” kata Kapitra di Jakarta, Jumat (18/09/2020).

Apalagi, Gatot Nurmantyo ini juga aktif di Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (KAMI), jadi cukup kuat alasan PPJNA ’98 untuk mencari upaya hukum demi menjaga NKRI.

“Kami juga siap untuk mendampingi dan mengadvokasi, sepanjang diperlukan,” kata Kapitra yang juga pakar hukum tata negara itu.

Baca juga: PPJNA 98 Tuding Ada Upaya Makar yang Menggulingkan Jokowi

Kapitra memang menduga KAMI melakukan gerakan makar jika melihat pada delik makar, niat (voornemen) dan permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) yang sudah mendekati delik yang dituju (voluntas reputabitur pro facto) adalah cara inkonstitusional yang menghendaki perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sebagai pemenuhan unsur delik makar.

“Tujuan gerakan ini sama saja upaya makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling), dengan cara mengumpulkan massa dan membentuk opini menyesatkan yang mengganggu keamanan dan stabilitas politik nasional,” katanya.

Sebelumnya, melalui pernyataanya pada Kamis (17/9/2020), PPJNA ’98 merasa prihatin dengan Gatot Nurmantyo (GN). Sebagai mantan Panglima TNI patriot NKRI semestinya membantu bersama pemerintah menghadapi pandemi Covid 19.

Namun menurut Ketua PPJNA ’98 Anto Kusumayuda, justru yang terjadi malahan GN bersama KAMI memecah belah dan memprovokasi rakyat untuk berbuat makar menggulingkan pemerintah Jokowi.

“Memecah belah dan mengadu domba rakyat agar melakukan pembangkangan sosial pada pemerintah untuk menciptakan kekacauan nasional dengan tujuan utamanya berbuat Makar  menggulingkan pemerintahan Jokowi,” kata Anto.

IG

Continue Reading

Opini

Partisipasi Pemilih dan Upaya Melahirkan Pemimpin yang Legitimated

Published

on

By

Abdul Hakim El

Oleh: Abdul Hakim El*

Channel9.id-Jakarta. Pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram dunia tidak hanya menjadi ancaman pada sektor kesehatan, melainkan di berbagai sektor lain, seperti ekonomi, politik, bahkan budaya.  Alhasil, beberapa kegiatan terpaksa diundur atau tidak dilaksanakan sama sekali. Sebut saja pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan beberapa festival atau kegiatan olahraga tingkat daerah dan nasional. Termasuk, kegiatan pariwisata di banyak wilayah yang juga harus terhenti karena situasi yang tidak memungkinkan.

Sampai kapan? Entah. Belum ada yang bisa memberikan jawaban pasti. WHO sendiri mengisyaratkan bahwa pandemi belum akan berakhir dalam waktu yang singkat, kendati sejumlah negara mulai menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan penyebaran dan dampak virus berbahaya itu. Dan mayoritas negara lainnya masih mengalami tingkat penularan yang cukup tinggi.

Sebagai respons atas pandemi, di Indonesia, beberapa wilayah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, semisal DKI Jakarta. Awal Agustus lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mencatat adanya 94 kabupaten/kota yang tidak lagi ditemukan kasus Covid-19 dalam satuan waktu tertentu. Sehingga, daerah itu bisa dikategorikan sebagai zona hijau.

Pandemi memang telah menyebabkan banyak sendi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi relatif terganggu.  Hanya saja, kondisi tersebut haruslah dipandang sebagai tantangan. Apalagi tepat pada tahun ini, kita punya perhelatan politik yang akbar, yaitu pemilihan umum kepala daerah atau pilkada.

Pilkada serentak keempat dalam sejarah Indonesia ini, sudah mengalami penundaan dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Ada sekitar 270 wilayah yang akan melakukan pesta demokrasi ini, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pandemi Covid-19 adalah tantangan besar.

Beberapa pihak menyarankan untuk menundanya sampai pandemi terlihat mereda. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pesta demokrasi di tingkat daerah ini tidak bisa ditunda lagi karena selain karena tahapannya sudah dimulai, juga karena menyangkut hak konstitusional memilih dan dipilih.  Pilkada tetap dilaksanakan karena selain amanah dari aturan yang ada, juga tata kelola anggaran yang harus dipikirkan jika harus diundur lagi.

Jadi yang terpenting kini, disampaikan Presiden, adalah melaksanakan pesta demokrasi itu dengan disertai penerapan protokol kesehatan.  Sejumlah KPU yang sudah memulai tahapan pilkada, sejauh ini memang bersungguh-sungguh dalam melakukan persiapan agar kegiatan akbar tersebut bisa berlangsung lancar. Masing-masing KPUD senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 setempat.

Kesungguhan KPU bisa dilihat tatkala digelar simulasi pilkada, salah satunya yang berlangsung di lapangan Cilenggang, Serpong, Tangerang, Sabtu 12 September 2020.  Kegiatan itu menunjukkan bahwa KPU mengimplementasikan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) seperti ketersediaan alat pelindung diri bagi panitia pemilihan maupun calon pemilih,  mengatur antrean, sampai penyiapan bilik suara khusus untuk pemilih yang bersuhu badan tinggi, dan sebagainya.

Simulasi KPU ketiga ini, meski ada kekurangan minor di sana sini, secara garis besar berlangsung dengan baik dan mengutamakan keselamatan warga. Ini cukup melegakan kita semua.

Lantas bagaimana soal angka partisipasi pemilih? Apakah ada pengaruh akibat pandemi? Diketahui target KPU untuk partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini mencapai sekitar 77,5%.

Oleh beberapa pengamat, target itu sulit dipandang sulit untuk bisa dicapai, selama ancaman. Virus jahat SAR COV-2 masih mengintai. Mereka pun memperkirakan tingkat partisipasi warga akan rendah.  Tapi tak sedikit juga yang justru memandang bahwa target KPU cukup realistis. Pasalnya, pandemi diyakini tidak mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpilkada. Banyak orang yang malah antusias dalam memilih pemimpin daerahnya karena kontestasi politik lokal menyentuh ranah emosi pemilih secara lebih intens.

Dalam pilkada, calon kepala daerah yang dipilih diharapkan akan berpengaruh bagi pemilih dan masyarakat sekitar secara langsung. Misalnya, dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan-jalan rusak, dan sebagainya. Dengan kata lain, rentang kebijakan kepala daerah dan efeknya bagi warga daerah setempat lebih bisa terukur, karena mudah dilihat di depan mata.

KPU Optimistis

Optimistis dari penyelenggara pemilu terkait partisipasi pemilih juga muncul menyusul kesuksesan yang diraih dalam Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan Pilpres maupun Pileg 2019 lalu, angka partisipasi pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Peningkatan partisipasi itu bahkan hampir mencapai 10 persen.

Partisipasi pemilih yang melampaui target nasional itu jelas menggembirakan. Padahal, teknis pelaksanaan Pemilu 2019 terbilang lebih kompleks karena pemilih harus mencoblos lima surat suara. Namun nyatanya, kerumitan itu tidak mengendurkan semangat pemilih untuk menyuarakan hak pilihnya pada 17 April lalu.

Seperti disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi, tren peningkatan pemilih di Pemilu 2019 memang melampaui target nasional yang berada di 77,5%.

Diketahui, partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 81,97% dan untuk Pileg mencapai 81,69%. Angka-angka itu terbilang jauh meningkat dibanding partisipasi pemilu 2014 yang hanya mencapai 69,58% untuk Pilpres. Sedangkan partisipasi Pileg 2014 hanya menembus di angka 75,11%.

Pemilu di tanah air pernah mengalami tren penurunan angka partisipasi pemilih (voter turnout) sangat tajam sejak 1999 hingga 2009. Artinya, makin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi pemilih yang mencapai 81 persen itu juga relatif sama dengan angka kepercayaan publik terhadap KPU. Menurut survei yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara, tingkat kepercayaan publik terhadap KPU di atas 80 persen.

Data KPU menyebutkan, jumlah pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara itu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506.

Di masa pandemi ini, pemilu juga digelar oleh sejumlah negara dunia. Baik yang berkelas lokal maupun nasional. Singapura, Korea Selatan, Polandia, dan Suriah telah melaksanakan pemilu untuk memilih kepala negara mereka.  Seperti halnya KPU RI, penyelenggara pemilu di negara-negara tersebut juga menyiapkannya sebaik mungkin pelaksanaan hajatan politiknya, sehingga warga antusias berpartisipasi dengan angka partisipasi pemilih berkisar di 64%–80 %.  Bahkan tercatat, Suriah yang baru saja menyelesaikan konflik fisik dengan ISIS pun berhasil melaksanakan pemilu dengan partisipasi warga yang relatif tinggi.

Jadi, pandemi memang menjadi ancaman bagi kesehatan warga masyarakat. Namun, apapun kondisinya, optimistis keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, baik bersifat nasional maupun lokal, jangan sampai mengendur. Pasalnya, hanya melalui pemilihan serupa itulah sistem demokrasi di sebuah negeri senantiasa terjaga dan pemimpin yang dilahirkan pun legitimated.

Karena itu, yakin dan optimislah, kita bisa menggelar hajatan demokrasi di daerah yang bernama Pilkada dengan sukses. KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus lebih gencar lagi dalam sosialisasi aturan main terutama soal protokol kesehatan.

Masyarakat sebagai pemilih juga harus memiliki kesadaran penuh untuk disiplin menjalani protokol kesehatan saat mengikuti kampanye maupun waktu pemungutan suara di tanggal 9 Desember 2020. Karena di situlah kunci keberhasilan Pilkada Serentak jilid keempat, selain tingginya partisipasi politik, mininnya pelanggaran dan tentu saja Pilkada menjadi kluster penghentian COVID-19 serta memantik pertumbuhan ekonomi di daerah. Semoga.

*Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Evav Jakarta/Jawa Barat

Continue Reading

Politik

Pegiat Pemilu: Calon Tunggal Tingkatkan Potensi Kerawanan

Published

on

By

Pilkada Serentak 2020

Channel9.id-Jakarta. Penambahan jumlah calon tunggal di Pilkada 2020 akan meningkatkan potensi kerawanan di daerah tersebut. Ditambah lagi jika ada bakal pasangan calon (paslon) yang gagal maju pilkada, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

“Daerah dengan calon tunggal dan di dalamnya ada bakal paslon yang TMS menjadikan daerah itu dengan kerawanan yang tinggi,” ujar peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana, Jumat (18/09).

Menurut Ihsan, dari seluruh penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal, kampanye pilih kotak kosong baru terlihat masif pada pilwalkot Makassar, dan dilakukan oleh bapaslon yang dinyatakan TMS.

Baca juga: Pegiat Pemilu Minta Sanksi Tegas Pelanggar Prokes Pilkada

Problemnya, ketika pelaksanaan kampanye kotak kosong itu melanggar ketentuan, tidak ada penindakan yang dapat dilakukan karena tidak diatur.

“Undang-Undang Pilkada, peraturan KPU, dan peraturan Bawaslu belum sampai ke sana membaca tren ini,” ujarnya.

Pembuktian pelanggaran kampanye kotak kosong akan lebih sulit karena tidak ada subjek hukumnya. Jika kotak kosong menang maka pemimpin kepala daerah akan diemban oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah.

Penjabat akan bertugas hingga pilkada kembali digelar pada pemilihan berikutnya.

Ihsan mengatakan, tidak adanya pejabat definitif yang dihasilkan dari pilkada dalam waktu yang cukup lama tentu akan berpengaruh pada roda pemerintahan daerah karena terbatasnya kewenangan penjabat.

“Pemborosan anggaran juga akan berdampak karena harus melakukan pilkada kembali,” kata Ihsan.

Ia menerangkan, calon tunggal muncul pertama kali setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Sebelum dibatalkan MK, UU Pilkada itu mengharuskan minimal dua paslon untuk bisa menyelenggarakan pilkada.

Jika tidak, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pemilihan tahun berikutnya.

Sayangnya, lanjut Ihsan, pascaputusan MK tersebut, calon tunggal dijadikan strategi pemenangan melalui borongan dukungan partai politik.

Ia menyebutkan, sejak dibukanya ruang calon tunggal  pada 2015, jumlah daerah yang menggelar pilkada calon tunggal terus mengalami peningkatan.

Pilkada 2015 terdapat tiga daerah, naik menjadi sembilan daerah pada Pilkada 2017, 16 daerah pada Pilkada 2018, dan 25 daerah berpotensi menggelar Pilkada 2020 dengan calon tunggal.

Ia menilai, tren peningkatan calon tunggal terjadi karena partai politik di daerah gagal melakukan kaderisasi di internal mereka.

Kemudian, ada persepsi partai politik hanya ingin menang saja di pilkada, tetapi mengesampingkan esensi pilkada yakni pendidikan politik kepada masyarakat.

Ia melanjutkan, lagi-lagi, akibat dari problem partai politik itu, masyarakat yang dirugikan. Masyarakat tidak diberikan pilihan calon kepala daerah yang beragam karena saat pilkada dengan calon tunggal, pemilih hanya dihadapkan satu paslon dan kotok kosong.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum  (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan dari 28 daerah yang hanya ada satu bakal paslon, hanya tiga daerah yang menerima pendaftaran calon tambahan.

Menurutnya, berdasarkan rekap data Sistem Informasi Pencalonan (Silon), seluruh 25 calon tunggal diusung partai politik.

Sementara itu, jumlah keseluruhan bakal paslon yang telah diterima pendaftarannya pada Pilkada 2020, sejumlah 738 bakal paslon.

Dengan perincian jumlah bakal paslon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 25, bakal paslon bupati/wakil bupati sebanyak 612, serta bakal paslon wali kota/wakil wali kota sebanyak 101.

Setelah tahapan perpanjangan pendaftaran bakal paslon, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal paslon diterima pendaftarannya.

“Untuk bakal pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya agar tetap menjaga kondusivitas situasi dan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Ilham.

Berikut 25 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal:

Sumatera Utara

  1. Kabupaten Humbang Hasundutan (Dosman Banjarnahor dan Oloan P Nababan)
  2. Kota Gunungsitoli (Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli)
  3. Kota Pematangsiantar (Asner Silalahi dan Susanti Dewayani)

Sumatera Barat

  1. Pasaman (Benny Utama dan Sabar AS)

Sumatera Selatan

  1. Ogan Komering Ulu (Kuryana Azis dan Johan Anuar)
  2. Ogan Komering Ulu Selatan (Popo Ali Martopo dan Sholehien Abuasir)

Bengkulu

  1. Bengkulu Utara (Mian dan Arie Septia Adinata)

Jawa Tengah

  1. Boyolali (Mohammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan)
  2. Grobogan (Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto)
  3. Kebumen (Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih)
  4. Kota Semarang (Hendar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu)
  5. Sragen (Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto)
  6. Wonosobo (Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar)

Jawa Timur

  1. Kediri (Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa)
  2. Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko)

Bali

  1. Badung (I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa)

Nusa Tenggara Barat

  1. Sumbawa Barat (W Musyafirin dan Fud Syaifuddin)

Kalimantan Timur

  1. Kota Balikpapan (Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz)
  2. Kutai Kartanegara (Edi Damansyah dan Rendi Solihin)

Sulawesi Selatan

  1. Gowa (Adnan Purichta Ichsan dan Abdul Rauf Magalanni)
  2. Soppeng (A Kaswadi Razak dan Luthfi Halide)

Sulawesi Barat

  1. Mamuju Tengah (M. Aras T dan Muh. Amin Jasa)

Papua Barat

  1. Manokwari Selatan (Markus Waran dan Wempie Welly Rengkung)
  2. Pegunungan Arfak (Yosias Saroy dan Marinus Mandacan)
  3. Raja Ampat (Abdul Faris Umlati dan Oredeko I Burdam)

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC