Connect with us

Politik

DPR Minta Rencana Renovasi Ruang Kerja Nadiem Dibatalkan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi X DPR angkat bicara mengenai rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyiapkan anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja stafsus menteri.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai kebutuhan itu tidak urgen. Huda pun meminta Kemendikbud Ristek membatalkan rencana tersebut.

“Nggak urgen menurut saya ya, setahu saya kantor kementerian masih cukup lah nya untuk dipakai walaupun belom direnov dalam tempo lama. harusnya Kemendikbud menghemat di situasi begini,” kata Syaiful, kepada wartawan, Sabtu (11/9).

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud-Ristek menyiapkan anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk renovasi ruang kerja Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga ruang kerja stafsus menteri. Renovasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti Perpres 62 Tahun 2021.

Dalam situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Jumat (10/9/2021), tender dilakukan untuk penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbud-Ristek. Satuan kerja dalam tender tersebut merupakan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun nilai pagu paket yang tertulis di situs LPSE itu senilai Rp 6,5 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505,00 (Rp 5,3 miliar).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Published

on

By

Sahroni: Tidak Boleh Ada Intimidasi Terhadap Setiap Warga Negara

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan, tidak boleh ada tindakan intimidasi terhadap setiap warga negara. Karena itu kepolisian harus menindak pelaku yang diduga melakukan intimidasi.

Hal itu dikatakannya terkait seorang warga di Cibubur, Bogor, Jawa Barat, bernama Lirabica yang mengaku mengalami dugaan persekusi dan intimidasi oleh para perempuan yang tinggal di sekitar komplek rumahnya.

“Saya sudah menelepon kepolisian agar segera turun langsung dalam menangani kasus ini. Kita tidak akan mentolerir berbagai tindakan intimidasi terhadap warga negara,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 22 September 2021.

Sahroni menyesalkan tindakan intimidasi tersebut karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk tinggal dengan rasa aman.

Menurut dia, kalau ada perilaku dari Lirabica yang kurang berkenan sebaiknya diberitahu secara baik-baik, jangan dengan cara yang kurang tepat, seperti tindakan intimidasi.

Baca juga: Warga Bali Dibunuh Debt Collector, Ahmad Sahroni Minta Polri Tegas Awasi Pinjol

“Kalau seperti itu seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan saja, tidak perlu ribut-ribut datang ke rumahnya. Semua warga punya hak yang sama dan mempunyai hak merasa aman di lingkungan perumahannya,” ujarnya.

Sahroni menegaskan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti kasus tersebut kepada Polres Bogor, tempat Lirabica melaporkan dugaan tindakan intimidasi.

Dia berharap polisi segera memproses laporan tersebut agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

HY

Continue Reading

Politik

Giring Sebut Anies Pembohong, Jubir PSI: Itu Fakta

Published

on

By

Giring Sebut Anies Pembohong, Jubir PSI: Itu Fakta

Channel9.id – Jakarta. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nanang Priyo Utomo mengklarifikasi pernyataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong.

Ia juga mempersilahkan jika pihak yang keberatan dengan pernyataan itu untuk melapor ke polisi. Namun, kata dia, pernyataan Giring itu bukan pencemaran nama baik, namun mengungkap fakta.

“Kami minta kepada Pak Anies supaya mengembalikan pembangunan DKI Jakarta kepada khittahnya. Jangan melenceng dari garis yang sudah ditentukan,” katanya, Rabu (22/9).

Kemudian, Nanang mengatakan, mengapa Giring menyebut Anies sebagai pembohong. Kata dia, kebohongan yang dimaksud itu lantaran apa yang dijanjikan Anies ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, berbeda dengan apa yang dilakukannya setelah terpilih.

Ketika mencalonkan, kata dia, Anies menjanjikan program-program yang akan membantu rakyat kecil, seperti rumah DP 0, hingga OKE OCE.

Baca juga: Anies Baswedan Diperiksa KPK Atas Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan

“Yang ditunggu masyarakat kan janji itu sebenarnya tapi rumah DP 0, dipangkas 95 persen targetnya dan itu pun belum terpenuhi semua. OKE OCE juga tidak jelas ceritanya. Tiba-tiba malah ada uang 1 triliun lebih malah digunakan untuk balapan (Formula E). Nah itu loh kebohongan itu,” kata dia dilansir CNNIndonesia.com.

Nanang menyebut, pernyataan yang dikeluarkan Giring itu juga untuk memperjelas sikap PSI yang menolak gelaran Formula E di Jakarta.

“Antara interpelasi dengan pernyataan ketua umum saling berkaitan. Jadi justru seperti itu sebagai penjelas dari langkah kawan-kawan di DPRD ajukan interpelasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya tidak mengambil pusing jika ada pihak yang menyebut pernyataan Giring terlalu tendensius. Ia mengklaim apa yang diucapkan Giring terbaik untuk masyarakat.

Sebelumnya, terkait tudingan Giring, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan sebagai warga negara, Giring seharusnya bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Dia tak ingin warga negara saling menyalahkan satu sama lain.

“Sebagai warga bangsa kita harus bijak, harus hati-hati, jangan saling menyalahkan satu sama lain sesama anak bangsa, apalagi generasi muda harus menunjukkan sikap yang baik antara tutur kata, perbuatan itu harus sama,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/9) malam.

IG

Continue Reading

Politik

Komisi III DPR Harap Polantas Polri Ikuti Kemajuan Teknologi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi berharap kinerja Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polri dapat terus berkembang dan mengikuti kemajuan teknologi yang sangat cepat.

Hal itu dikatakannya terkait Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-66 Polantas yang diperingati pada Rabu 22 September 2021.

“Perubahan perkembangan teknologi saat ini begitu cepat dan petugas Polantas harus cepat menyesuaikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” kata Andi Rio dalam keterangannya.

Andi Rio berharap ke depan Polantas sudah dapat menerapkan tilang elektronik atau “e-tilang” di seluruh daerah tanpa terkecuali.

Menurut dia, hal tersebut sesuai harapan Kapolri Jenderal listyo Sigit Prabowo saat memaparkan visi dan misi Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Bekali Polantas Alat Pengukur Kebisingan

Dia menjelaskan penerapan tilang elektronik merupakan salah satu langkah membantu program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

“Saat ini beberapa negara maju sudah banyak mengaplikasikan penerapan tilang elektronik dalam penegakan pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio menilai penerapan “e-tilang” merupakan salah satu upaya menghindari adanya kesewenangan anggota Polantas di lapangan.

Selain itu, menurut dia, penerapan tilang elektronik untuk menghindari terjadinya gesekan antara masyarakat dan aparat yang bertugas di lapangan.

“Seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tentunya hal itu jangan sampai terulang kembali di kemudian hari,” katanya.

Selain itu, Andi Rio mengucapkan Dirgahayu Ke-66 Polantas dan berharap Polantas dapat terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas menjadi polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan tumbuh di era kenormalan baru.

Dia berharap Polantas Polri terus memberikan kontribusi demi tegaknya aturan hukum dalam berlalu lintas dan terus mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat dalam melakukan tindakan penegakan hukum.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC