Connect with us

Hot Topic

dr. Reisa: Guru, TNI, dan Polri Siap Untuk Divaksinasi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Program Vaksinasi Covid-19 sudah memasuki tahap kedua dengan menyasar pelayan publik dan lansia. Sekitar 17 juta pelayan publik seperti guru, TNI, dan Polri siap divaksinasi pada fase ini. Adapun lebih dari 21 juta warga negara lanjut usia di atas 60 tahun mulai mendapatkan vaksinasi dosis pertama.

Demikian disampaikan Juru Bicara Pemerintah dr. Reisa Broto Asmoro dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin, 22 Februari 2021 sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Program vaksinasi tahap kedua sudah berlangsung mulai bulan Februari dan diharapkan dapat selesai pada bulan Mei, lalu dilanjutkan dengan tahapan untuk kelompok masyarakat lainnya,” ucap dr. Reisa.

Reisa menambahkan, selain Lansia, guru menjadi prioritas pemerintah dalam program vaksin ini agar segera dapat ditemukan kondisi yang aman dan nyaman untuk melakukan proses belajar secara tatap muka pada saat semua kriteria pembukaan sekolah terpenuhi.

“TNI, Polri, juga serta kelompok petugas keamanan lain menjadi prioritas pemerintah, seperti yang sudah saya sebutkan karena memiliki peran penting dalam memantau meningkatkan proses tracing atau penelusuran kontak,” tambah dr. Reisa.

Selain itu, dr. Reisa turut menjelaskan bahwa pada tahapan ini, pemerintah juga turut menyasar petugas transportasi publik.

Pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap dimulai di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang juga merupakan zona risiko tinggi dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.

“Daerah lainnya akan segera menyusul saat fase di Jawa dan Bali sudah mulai maksimal,” lanjut dr. Reisa.

Kementerian Kesehatan meminta kepada pengelola program Vaksinasi Covid-19 di daerah agar dengan segera menghabiskan vaksin untuk tahap satu bagi tenaga kesehatan, agar pasokan vaksin berikutnya tidak menganggu tempat penyimpanan vaksin yang masih penuh.

dr. Reisa menjelaskan bahwa setiap lembaga dan institusi dapat mendaftarkan anggotanya secara online atau dengan mekanisme yang ditentukan oleh lembaga masing-masing. Selain itu, peserta vaksinasi dapat mendaftar secara manual atau secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

“Dan untuk kelompok lansia, data diperoleh atas kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dan juga dengan BPJS,” jelas dr. Reisa.

Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua menggunakan empat pola. Pertama, dilakukan di sekitar 13.600 fasilitas kesehatan. Kedua, dilakukan melalui institusi yang bersangkutan. Ketiga, vaksinasi masal di tempat seperti yang telah dilakukan di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Keempat, vaksinasi masal bergerak degan cara tim vaksinator akan bergerak untuk sasaran tertentu seperti pedagang pasar.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

DPR Minta KPK Menindak RS yang Potong Insentif Nakes

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK bisa bergerak cepat untuk mengatasi masalah manajemen rumah sakit yang melakukan pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan (nakes). Jika benar, RS harus mengembalikan dana yang dipotong.

“Saya harap KPK dapat segera menindak rumah sakit yang terbukti melakukan penyelewengan dana para nakes tersebut,” kata Sahroni, dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Menurut dia, jika ini benar terjadi, maka tidak adil bagi para tenaga kesehatan yang sudah berjibaku menghadapi pandemi Covid-19.

“Mereka ini adalah garda terdepan yang seharusnya diperhatikan dan dilindungi hak-haknya, bukan malah dipotong secara sepihak,” ungkap politisi NasDem ini.

Karena itu, dia berharap KPK bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menemukan dan mengatasi masalah ini.

“KPK harus bekerja sama dengan Kemenkes untuk menelusuri adanya temuan pemotongan sepihak tersebut,” kata Sahroni.

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya menyoroti langsung manajemen rumah sakit yang melakukan pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan. Menurut Ipi, hal tersebut dilakukan KPK demi mencegah tindakan kesewenangan.

“KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen,” kata Ipi lewat keterangan pers diterima, Selasa (23/2/2021).

Ipi menambahkan, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama mengawasi agar tidak ada pemotongan bagi insentif terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan Covid-19.

“Insentif kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19,” jelas Ipi.

Selain insentif, KPK juga menyoroti perlunya santunan kematian terhadap tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang melawan Covid-19. Menurut Ipi, aturan terait sudah diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai hak bagi tenaga kesehatan.

“Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tandas Ipi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Dua Warga Karawang Terpapar Virus Corona B117 Usai Melakukan Perjalanan Luar Negeri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, varian baru virus corona B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris, sudah masuk Karawang. Varian itu terdeteksi pada dua orang warga Karawang yang sempat melakukan perjalanan dari luar negeri.

“Virus varian UK 117 terdeteksi ada di Karawang dari warga Karawang yang bepergian dengan pesawat Qatar Airways. Sesuai prosedur mendarat kemudian diisolasi 10 hari sudah dilaksanakan. Namun ternyata isolasi 10 hari sudah tetapi virusnya tidak mau hilang,” kata Ridwan dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Rabu 3 Maret 2021.

Untuk menangani hal ini, Ridwan menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk melakukan pelacakan erat kontak kedua pasien dan melakukan testing.

“Tim sedang melacak dan mengisolasi tambahan untuk pasien. Tracing dan tracking lagi dilakukan terhadap kontak erat,” ujarnya.

Kedua pasien saat ini sudah negatif hasil tes PCRnya. Namun, untuk memastikan keduanya tidak menularkan, pihak dinas kesehatan setempat memperpanjang waktu isolasi mandiri.

“Per hari ini dua pasien itu sudah negatif. Tapi kita akan tes berkali-kali untuk memastikan tidak ada yang merugikan. Keduanya masih isolasi di rumah,” kata Ridwan.

Ridwan juga meminta kepala daerah dan aparat kewilayahan di Karawang untuk bergerak cepat mengatasi temuan mutasi virus corona B117. Dia berharap varian ini tidak menyebar luas.

“Saya titip kepada Bupati Karawang, kepada Dandim, Kapolres dan seluruh jajaran jangan sampai kecolongan membesar sampai akhirnya kita tidak bisa mengendalikan. Mumpung masih kecil bisa segera kita deteksi. Kita tahu kalau sudah telat harga treatmentnya mahal sekali,” kata Ridwan.

Emil pun meminta warga tetap tenang dan tidak panik. Sebab, langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Vaksin Jadi Rebutan Dunia, Menkes: Masyarakat Harap Bersabar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat yang ingin divaksin untuk bersabar. Sebab, prosesnya dilakukan secara bertahap. Di satu sisi, vaksin juga masih menjadi rebutan dunia internasional hingga saat ini.

“Vaksin ini menjadi rebutan di seluruh dunia. Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu,” kata Budi Sadikin, Rabu 3 Maret 2021.

Dia menilai, persaingan dalam mendapat vaksin Covid-19 tidak mudah. Sebab, seluruh negara sama-sama tengah membutuhkannya untuk keluar dari krisis.

Menurut Budi, Indonesia tergolong beruntung karena telah mendapatkan vaksin dan proses vaksinasi masih terus berjalan. Sementara beberapa negara di Asia lainnya baru memulai vaksinasi beberapa hari lalu.

“Beberapa negara maju baru mulai vaksinasi, jadi Indonesia ini bersyukur kita bisa dapat, karena (vaksin) masih menjadi rebutan di seluruh dunia,” katanya.

Pemerintah juga akan terus mengebut vaksinasi supaya Herd Immunity bisa tercapai dan diharapkan sampai Juni tahun ini bisa menyentuh angka 20 persen.

Untuk mencapai Herd Immunity harus ada 70 persen masyarakat usia 18 tahun ke atas yang divaksin. Dia menargetkan sebanyak 181 juta penduduk Indonesia bisa mendapatkan vaksin.

“Memang bertahap ini vaksinasinya, jadi bapak dan ibu mohon bersabar, sampai Juni mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin, kita berusaha mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya pada Juli Insya Allah bisa sebagian rakyat divaksin,” katanya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC