Connect with us

Hukum

Edhy Prabowo Ajukan Banding, Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Vonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster tak diterima oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Oleh karena itu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Banding,” ujar Penasihat Hukum (PH) Edhy, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Soesilo, jika tetap dipaksakan, perkara yang menjerat Edhy seharusnya lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kemarin (diajukan ke PN Jakarta Pusat),” pungkas Soesilo.

Baca juga: Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS.

Tak hanya itu, Edhy juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung setelah menjalani pidana pokoknya.

Edhy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I, Suparman Nyompa, memiliki pandangan yang berbeda atau dissenting opinion.

Menurut Hakim Suparman, Edhy lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a.

“Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan seterusnya pada dakwaan alternatif pertama,” kata Hakim Suparman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat.

“Bahwa Hakim Anggota I berpendapat, terdakwa sesungguhnya hanya melanggar ketentuan Pasal 11 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua,” tambahnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Azis Syamsuddin Dalam Dakwaan Stepanus Robin, Hingga Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diperiksa pada Jumat (23/9) besok.

Politisi Golkar itu terkait dalam perkara korupsi, berawal dalam surat dakwaan Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain.

Bersama kader Partai Golkar lain, Aliza Gunado, Azis didakwa memberikan suap senilai Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta). Total uang suap yang diberikan Azis kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus di Lampung Tengah sekitar Rp 3,613 miliar.

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta),” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/9).

Robin dan Maskur Husain sepakat mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado tersebut asal diberi imbalan uang sejumlah Rp 2 miliar dari masing-masing, yaitu Azis Syamsudin dan Aliza Gunado dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta. Azis lalu menyetujui syarat pemberian uang senilai total Rp 4 miliar tersebut.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Robin lalu menerima uang muka sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta melalui transfer rekening milik Azis Syamsudin pada 3 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Robin juga menerima tunai sejumlah 100 ribu dolar AS dari Azis Syamsudin di rumah dinas Azis, Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan.

“Di mana terdakwa datang ke rumah dinas diantar oleh Agus Susanto. Uang tersebut sempat terdakwa tunjukkan kepada Agus Susanto saat ia sudah kembali ke mobil dan menyampaikan Azis Syamsuddin meminta bantuan terdakwa, yang nantinya Agus Susanto pahami itu terkait kasus Azis Syamsuddin di KPK,” tambah jaksa.

Robin lalu membagi-bagi uang tersebut yaitu sejumlah 36 ribu dolar AS kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menukarkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS di “money changer” dengan menggunakan identitas Agus Susanto sehingga memperoleh uang rupiah sejumlah Rp 936 juta.

Uang tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain yaitu sejumlah Rp 300 juta di Rumah Makan Borero, Keramat Sentiong.

“Selanjutnya mulai akhir Agustus 2020 sampai Maret 2021, terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan jumlah keseluruhan 171.900 dolar Singapura,” ungkap jaksa.

Robin lalu menukar uang tersebut menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah yang merupakan teman wanita Robin sehingga diperoleh uang senilai Rp 1.863.887.000. Sebagian uang lalu diberikan ke Maskur Husain antara lain pada awal September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 1 miliar dan pada September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 800 juta.

Total uang yang diterima Robin dan Maskur adalah sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

“Kemudian terdakwa dan Maskur Husain bagi, di mana terdakwa memperoleh Rp 799.887.000, sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp 2,3 miliar dan 36 ribu dolar AS,” ungkap jaksa.

Dalam perkara ini, Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur didakwa menerima dari M Syahrial sejumlah Rp 1,695 miliar, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp 525 juta dan Rita Widyasari sejumlah Rp5.197.800.000.

M Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan bupati Kutai Kartanegara.

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Published

on

By

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Channel9.id-Probolinggo. Diduga terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo non-aktif , puput Tantriana Sari beberapa waktu yang lalu. Hari ini, Kamis (23/9/21) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penggeledahan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Probolinggo.

Kedatangan tim antirasuah di kantor Dinas PUPR yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu sekitar pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Baca juga: KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Probolinggo

Penyidik KPK masuk menggunakan 7 mobil ke kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo tersebut. Di pintu gerbang, terlihat aparat kepolisian sedang berjaga-jaga dengan menggunakan senjata lengkap.
Menurut pantauan, 7 mobil ini bernopol W sebanyak 2 mobil, kemudian Nopol B 1 mobil, dan L 4 mobil. Sebuah mobil berwarna abu-abu, sementara 6 mobil lainnya berwarna hitam.

Seluruh pegawai yang dipimpin oleh Hengki Cahyo Saputro ini menunggu di luar ruangan. Bahkan beberapa pegawai ada yang dilarang untuk masuk ke kantor, dan menunggu di gerbang depan.

“Perintah dari atasan tadi dilarang masuk, ambil gambar juga tidak boleh,” ungkap salah seorang personel dari Satsabhara Polres Probolinggo Kota.

Sampai berita ini ditulis, mobil milik penyidik berlalu lalang di lokasi. Termasuk penyidik dengan rompi bertulis KPK juga terlihat sibuk di kantor PUPR.

Seperti diketahui, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin dan 20 tersangka lain yang terlibat dalam perkara jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021 telah ditahan KPK.

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

Azis diduga menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.

Dia diduga terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemberian hadiah atau janji yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Informasi terkait status tersangka Azis berasal dari sumber internal lembaga antirasuah tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri memastikan informasi tersebut.

“Pada saatnya, akan kami sampaikan kepada publik,” kata Firli, Kamis 23 September 2021.

Baca juga: Rumor Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Begini Respon KPK

Azis Syamsuddin pun akan dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada Jumat 24 September 2021 besok.

Diketahui, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya, Azis Syamsuddin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyebutkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC