Connect with us

Nasional

Eka Simanjuntak: Tidak Elok Mengundurkan Diri Karena Merasa Lebih Berkualitas

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pemerhati pendidikan dari Yayasan Nusantara Sejati, Eka T. P. Simanjutak menanggapi pengunduran diri NU, Muhammadiyah, dan PGRI dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Menurut Eka, tidak baik bila sejumlah ormas tersebut, mengundurkan diri dengan alasan jauh lebih berkualitas dibanding ormas lain yang sudah lolos seleksi POP.

“Kalau NU dan Muhammadiyah merasa kurang ‘sreg’ dengan proses yang dilaksanakan oleh Kemedikbud dan memutuskan untuk mengundurkan diri, silakan saja. Tapi menjadi tidak elok bila alasan yang dipakai untuk mengundurkan diri adalah karena mereka merasa jauh lebih pantas/ lebih berkualitas dibanding ormas-ormas lain yang sudah lolos tahap seleksi,” kata Eka dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Eka mengingatkan, ormas yang bekerja di sektor pendidikan di Indonesia tidak hanya NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Masih banyak ormas lain yang selama sepuluh tahun ini, sulit mendapatkan bantuan dana dari kemendikbud. Lantaran, mekanisme bantuan dana tidak jelas dan terbuka.

Karena itu, Eka menilai POP menjadi kesempatan ormas-ormas kecil dan sedang, mendapat dana bantuan dari kemendikbud.

“Selama bertahun-tahun pula ormas-ormas ini bekerja dengan dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan susah payah. Selama ini hanya ormas-ormas besar yang memiliki ‘power’ (baik politik maupun massa) saja yang dapat ikut ‘kecipratan’ dana dari Kemendikbud. POP ini adalah untuk pertama kalinya ormas-ormas kecil dan sedang, mendapat kesempatan untuk dapat melanjutkan pekerjaannya dengan bantuan dana hibah dari Kemdikbud. Untuk hal ini wajar kalau mas Mentri Nadiem dan timnya diberi apresiasi,” ujarnya.

Eka menjelaskan, ada 156 ormas yang dinyatakan lolos seleksi POP. 156 ormas tersebut terbagi dalam 3 kategori yaitu kategori GAJAH (bisa mendapatkan maksimal 20 milyar), kategori MACAN (bisa mendapatkan maksimal 5 milyar) dan KIJANG (boleh mendapatkan maksimal 1 milyar). Ormas-ormas ini lolos seleksi dengan melalui tahapan-tahapan yang rumit.

“Jadi ini bukan program ‘bagi-bagi duit’, karena selain prosesnya cukup rumit, proses seleksi ini juga melibatkan pihak di luar Kemdikbud (SMERU). Kalaupun ada satu atau dua ormas yang dianggap tidak kompeten dan lolos, tentu ini resiko dari sebuah program yang baru pertama kali dilaksanakan,” kata Eka.

Proses seleksinya terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap I adalah seleksi administrasi (legalitas dan keuangan). Tahap 2 adalah seleksi proposal (usulan program dan Anggaran). Kriteria untuk masing-masing kategori ini berbeda.

“Untuk ormas kategori GAJAH, harus bisa menunjukkan Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Surat Pengesahan dari Kemenhumkam. Menunjukkan laporan keuangan 3 tahun terakhir yang dibuat oleh lembaga auditor eksternal, laporan pembayaran pajak 3 tahun terakhir,” ujarnya.

Untuk Proposal, selain menjelaskan detail program (termasuk theory of change), ormas juga harus bisa menunjukkan hasil laporan penelitian yang membuktikan bahwa program yang dilaksanakan telah memberi manfaat positif bagi siswa, guru, sekolah dan stakeholder pendidikan lainnya. Hasil penelitian ini harus dilaksanakan oleh pihak ke 3 (bukan hasil penelitian internal).

Eka pun menyoroti polemik lolosnya Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam POP kemendikbud.

Menurut Eka, kedua ormas berbentuk yayasan tersebut juga berhak mengelola dana hibah pemerintah. Namun, yang perlu dikritisi adalah etika kedua yayasan tersebut.

“Kalaupun ada hal yang perlu dikritisi, bukan soal sah atau tidak sahnya, tetapi lebih ke soal etis atau tidak etisnya. Sebagai lembaga yang mengelola dana CSR keluarga atau perusahaan tertentu, sangat tidak etis bila kedua lembaga itu ikut mendapatkan dana hibah dari Pemerintah,” kata Eka.

Terlebih, kedua yayasan tersebut sudah melakukan klarifikasi bahwa keikutsertaan dalam POP menggunakan dana sendiri.

“Keikutsertaan mereka dalam program POP ini menggunakan dana sendiri atau diluar dana hibah dari Kemdikbud,” tegasnya.

Di samping itu, Eka mengingatkan, selama bertahun-tahun posisi pimpinan di Kemdikbud diisi oleh kader NU dan Muhammadiyah secara bergantian. Jadi, bila saat ini kualitas pendidikan Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, tentu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan atau kegagalan pimpinan Kemendikbud sekarang yang notabene baru bekerja lebih kurang 1 tahun.

“Kalau kita semua memang sepakat bahwa urusan pendidikan ini adalah tanggungjawab bersama dari seluruh eleman bangsa, tentu akan lebih bermanfaat bila semua pihak (termasuk ormas yang selama ini kadernya sudah diberi kepercayaan memimpin Kemdikbud) untuk saling mendukung dan bukan saling menjatuhkan. Ini adalah bentuk pengamalan Pancasila yang konkrit yang harusnya bisa diteladani dari ormas-ormas besar yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

MUI Tak Lagi Monopoli Sertifikasi Halal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini tak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang memberi sertifikasi produk halal. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

“Kita sepakati bahwa kewenangan yang selama ini di monopoli MUI dalam melakukan sertifikasi diserahkan ke ormas Islam,” kata Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas dalam Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta, Kamis (24/09).

Baca juga: Mulai Besok, Semua Produk dan Jasa Wajib Sertifikasi Halal

Dengan demikian, organisasi islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga perguruan tinggi bisa memberikan sertifikasi halal sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Meski demikian, pemberian label halal pada produk tetap dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang dikelola Kementerian Agama.

“Sementara labelnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ada di Kementerian Agama,” kata Supratman.

Sementara itu, MUI dalam hal ini berperan dalam memberikan fatwa halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai perbedaan dari sudut pandang fiqih. “Fatwa halalnya ini tetap ada di MUI untuk menghindari perbedaan fiqih,” tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Erick Thohir: Pemerintah Perkuat Upaya Penanganan COVID-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah terus memperkuat upaya dan melakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan dan mengantisipasi meluasnya dampak pandemi. Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dan Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Kamis (24/09).

“Berbagai langkah strategis hasil koordinasi dengan lintas kementerian lembaga, terutama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah telah dilakukan. Mulai dari penambahan kemampuan testing specimen, menyiapkan dan menambah kesediaan tempat tidur di rumah sakit serta ruang isolasi, meningkatkan standarisasi penanganan kasus dan pasokan obat terapi penyembuhan, hingga percepatan ketersediaan vaksin COVID-19,” jelasnya.

Baca juga: Erick Thohir Jelaskan Tiga Program Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Hingga kini, lanjut Erick, langkah-langkah tersebut menampakkan hasil yang positif. Per Rabu (23/09), pemeriksaan spesimen harian COVID-19 mencapai 38.181, melebihi standar WHO, dan persentase  pasien sembuh mencapai 73%.

Erick menuturkan, pemerintah juga memastikan kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan terjaga dan menjaga ketersediaan fasilitas isolasi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

“Contohnya Wisma Atlet untuk wilayah DKI Jakarta, dan hotel-hotel bintang 2 dan 3 di daerah. Sekaligus hal ini meringankan beban rumah sakit, mengurangi beban tenaga medis supaya tidak kewalahan dan kelelahan. Dan yang juga penting membatasi penyebaran virus dan penularan dari OTG,” katanya.

Continue Reading

Hot Topic

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mundur dari lembaga anti rusiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap.

Namun, Yudi tak menyebut alasan Febri memilih mundur sebagai Kepala Biro Humas KPK tersebut.

“Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke Mas Febri. Saya sedih Mas Febri menyatakan sikapnya mengundurkan diri dari KPK,” kata Yudi, Kamis (24/9).

Baca juga: Febri Diansyah Mantan Jubir KPK Dampingi Sidang Etik PAZ Terkait OTT Pejabat UNJ

Yudi menuturkan, bahwa Febri mundur dari pegawai KPK, bukan hanya dari jabatannya sebagai Kabiro Humas.

“Sebagai sahabat selama 7 tahun ini saya berharap Mas Febri tetap bekerja di KPK. Namun pilihan ada di tangan Mas Febri memang,” katanya.

Diketahui, Febri menjabat sebagai Kabiro Humas KPK. Sebelumnya, ia juga sempat merangkap sebagai juru bicara KPK menggantikan Johan Budi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC