Channel9.id-Jakarta. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan stimulus dalam bentuk penempatan modal kepada BUMN hanya untuk menutupi kebobrakan pemerintah. Anggaran yang diberikan kepada perusahaan pelat merah dinilai lebih besar dibandingkan bantuan pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor paling terdampak, yakni usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, hancur lebur,” ujarnya, Senin, 1 Juni 2020.
Menurut Faisal, pemerintah berencana mengucurkan anggaran Rp 152,15 triliun untuk BUMN. Dari jumlah itu Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan negara dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMN). Lima BUMN tersebut adalah PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Sedangkan Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi.
Faisal memperkirakan dana talangan investasi nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya, Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utang senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni 2020. “Ini konsekuensi buruknya praktik fiskal yang harus dicermati. Jadi, APBN ini hanya digunakan untuk menopang proyek strategis nasional yang di belakangnya adalah kelompok kepentingan,” ujarnya.
