Connect with us

Ekbis

INDEF Tolak Rencana Pengenaan Pajak Sembako

Published

on

INDEF Tolak Rencana Pengenaan Pajak Sembako

Channel9.id-Jakarta. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menolak tegas gagasan pemerintah terkait rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako.

Dalam diskusi publik yang dilakukan secara daring, Selasa (14/9/2021) kemarin, Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Rusli Abdullah mengatakan, bahwa pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok merupakan kebijakan yang kurang tepat. Terlebih, saat ini warga masih terdampak pandemi.

“Tolak PPN sembako. Narasi PPN sembako di tengah pandemi kurang tepat,” tegasnya.

Rusli berpendapat, kebijakan PPN sembako saat pandemi masih memberi dampak terhadap masyarakat dikhawatirkan justru menciptakan inflasi.

“Karena secara psikologis membuat masyarakat khawatir. Takutnya akan ada kenaikan inflasi di masa depan,” katanya.

Terlebih, jelasnya, ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah bila pungutan PPN sembako dilakukan. Salah satunya, fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masuk dalam kelompok pekerja sektor informal.

“Salah satu tantangan pajak di Indonesia adalah entitas bisnis masih informal. (Ini) tantangan pemungutan PPN sembako, masih besarnya informality dalam perekonomian kita,” jelas Rusli.

Peneliti INDEF lainnya, Riza A Pujarama menilai, rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako bisa menimbulkan sejumlah risiko, antara lain memengaruhi inflasi pada volatile food. Selain itu, batas kemiskinan bisa naik.

Adapun Aturan PPN sembako ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah.

“Perubahan Undang-Undang perpajakan menunjukkan perluasan sektor atas barang kenapa pajak dan jasa kena pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut Riza menilai, batas kemiskinan naik, jika kebijakan ini tidak dilakukan dengan hati-hati. Sebab, tidak menutup kemungkinan harga sembako yang tidak masuk kategori terkena PPN juga ikut terkerek.

Sebelumnya, pemerintah sudah menegaskan, pengenaan PPN sembako ini hanya menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat kalangan menengah atas.

“Harus ada mekanisme bagaimana PPN ini benar-benar menyasar bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat penghasilan tinggi. Apalagi, mereka tidak membeli bahan pokok di satu gerai tertentu saja,” pungkas Riza.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menteri Tito Minta Provinsi Sulteng Genjot Sektor Pertanian dan Perikanan

Published

on

By

Channel9.id-Palu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), termasuk kabupaten/kota di wilayah tersebut menggenjot sektor pertanian dan perikanan. Alasannya, dua sektor itu permintaannya terbilang tinggi, meski di tengah pandemi Covid-19.

“Saya memberikan saran kepada teman-teman di Provinsi (Sulteng) dan kabupaten/kota untuk menggejot sektor pertanian dan perikanan, karena dua ini masih positif semua, permintaan, demand-nya tinggi sekali,” ujar Tito  dalam keterangan persnya usai pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dan Forkopimda, di Palu, Jumat (24/9).

Baca juga: Mendagri Apresiasi Penanganan Terorisme di Sulteng 

Menurutnya, Gubernur Sulteng telah memiliki konsep untuk menggenjot kedua sektor tersebut. Dirinya juga menanggapi, rencana Gubernur Sulteng untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk bantuan kepada para petani dan nelayan.

“Upaya tersebut sangat penting, sehingga perlu didorong oleh Himpunan Bank Negara atau Himbara,”kata Tito.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, dirinya telah menandatangani program KUR sebesar Rp5 triliun dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Program tersebut dilakukan untuk membantu sektor pertanian dan perikanan. Supaya program itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dirinya juga telah menggandeng bupati dan wali kota di Provinsi Sulteng.

Rusdy menambahkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan, pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak membutuhkan jaminan. Dengan pemahaman itu, masyarakat diharapkan bersedia mengambil pinjaman di bank. “Ini saatnya masyarakat kita diajarkan oleh kita, oleh dinas bagaimana meminjam uang di bank,”katanya.

Di lain sisi, Rusdy bersyukur meski di tengah pandemi pertumbuhan ekonomi di daerahnya berhasil mencapai angka 15 persen. Pertumbuhan itu, kata dia, sempat ditanyakan Presiden Joko Widodo, terutama terkait dengan faktor penyebabnya.

“Saya bilang, untung saya masih punya kelapa, masih punya cokelat, sawit, masih punya pertanian, kita surplus Pak (Presiden) 100 ribu ton beras, itu yang ada, makanya kita juga bikin kerja sama dengan Kaltim,” imbuhnya.

Continue Reading

Ekbis

Naik Tipis, IHSG Ditutup Menguat 0,03%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indeks harga saham gabungan (IHSG) meneruskan tren positifnya. Indeks naik tipis 0,03% atau atau 2,1 poin ke 6.144,81 pada akhir perdagangan hari ini, Jumat, 24 September 2021. Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 6.119,14-6.163,88.

Enam sektor menjadi pendorong penguatan IHSG, diantaranya sektor energi melambung 3,02%, sektor barang konsumsi nonprimer melesat 1,65%, Sektor properti dan real estat menguat 1,54%, sektor perindustrian terkerek 1,02%, sektor kesehatan menguat 0,29%, dan sektor teknologi naik tipis 0,19%.

Di sisi lain, tercatat lima sektor turun di perdagangan akhir pekan ini. Sektor infrastruktur melorot terdalam 0,74%. Disusul berturut-turut sektor transportasi dan logistik tergerus 0,70%, sektor barang konsumsi primer anjlok 0,66%, sektor barang baku turun 0,52%, dan sektor keuangan turun 0,25%.

Baca juga: Finish di Zona Hijau, IHSG Menguat 0,56%

Total volume transaksi bursa mencapai 22,79 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 13,92 triliun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) lagi-lagi menjadi buruan investro asing dengan mencatat net buy RP1,3 triliun. Kemudian, PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) dengan net buy Rp138,6 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp121,8 miliar, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp96,2 miliar dan UNTR Rp87,5 miliar.

Investor asing melego saham-saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Rp63,2 miliar. Selanjutnya PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) Rp 58,5 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 36,1 miliar.

Continue Reading

Ekbis

Ketua DPR: Dukung UMKM Artinya Bantu Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa mendukung upaya akselerasi transformasi digital bagi pelaku UMKM di Tanah Air sama dengan membantu tulang punggung perekonomian bangsa Republik Indonesia.

“Membantu UMKM artinya membantu tulang punggung ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah sudah benar dengan membantu UMKM kita melakukan transformasi digital,” kata Puan Maharani dalam rilis di Jakarta, Jumat 24 September 2021.

Menurut Puan, digitalisasi pemasaran untuk UMKM akan membantu perekonomian masyarakat, khususnya di era pandemi Covid-19, yang akhirnya berkontribusi untuk perekonomian nasional.

Puan menyatakan, UMKM Indonesia jika dilihat ukuran masing-masing individunya kecil, tetapi kalau dipadukan akan jelas terlihat sekali besarnya kontribusi UMKM kepada ekonomi Indonesia.

Baca juga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Untuk UMKM Terserap Rp 52,9 Triliun

Ketua DPR RI menyatakan bahwa UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 61 persen.

Karena itu, Puan mendukung program Transformasi digital untuk UMKM Presisi yang diinisiasi alumni Akabri Tahun 1996 dalam rangka memperingati 25 tahun masa pengabdian para alumninya.

Melalui program Transformasi Digital UMKM Presisi, alumni Akabri 1996 memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menggunakan aplikasi agar usahanya terintegrasi dengan berbagai e-commerce besar.

Ketua DPR menilai, program yang dipelopori alumnus Akabri 1996 itu bisa menjawab terbatasnya literasi digital yang menjadi kendala pelaku UMKM selama ini. Sementara transformasi digital merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikuasai pelaku UMKM agar mampu bertahan serta tumbuh dan berkembang.

Dia juga menyoroti tingginya traffic penggunaan e-commerce di Indonesia dalam transaksi jual-beli. Puan menyebut, pertumbuhan transaksi daring juga akan memudahkan masyarakat, namun hal itu dinilai tidak mudah karena memerlukan perubahan pola pikir dan pola kerja.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC