Connect with us

Nasional

Moda Transportasi LRT Jabodebek Akan Beroperasi pada Akhir Tahun 2022

Published

on

Moda Transportasi LRT Jabotabek Akan Beroperasi pada Akhir Tahun 2022

Channel9.id-Jakarta. Jakarta dan kawasan penyangga, seperti Bekasi dan Cibubur segera akan memiliki moda baru transportasi LRT.

Moda transportasi Light Rail Transit (LRT) Jabodebek ditargetkan beroperasi secara driverless atau tanpa masinis di semua jalur utama pada Desember 2022.

Sementara, pada Agustus 2022, LRT akan dioperasikan secara otomatis di semua jalur utama, kecuali di depo yang masih manual.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pembangunan LRT Jabodebek Sudah Selesai 84,7 persen

Pembangunan LRT Jabodebek melibatkan empat BUMN yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), PT INKA (Persero), dan PT KAI (Persero).

Sejauh ini, Len Industri sebagai perusahaan BUMN di bidang sistem persinyalan kereta, telah memasang perangkat sistem persinyalan untuk LRT.

Direktur Strategi Bisnis & Portofolio Len Industri, Linus Andor Mulana Sijabat, mengatakan perangkat sistem persinyalan telah dipasang di Depo LRT Jabodebek yang ada di Jatimulya, Bekasi, usai finalisasi pemasangan perangkat sinyal di semua jalur utama lintas 1 (Cibubur-Cawang) lintas 2 (Cawang-Dukuh Atas), dan lintas 3 (Cawang-Jatimulya).

Begitu pula perangkat sinyal di 31 kereta produksi PT INKA pun sudah selesai dipasang.

Menurut Linus, Len Industri menargetkan pemasangan sinyal selesai pada akhir November 2021. Adapun pemasangan sistem persinyalan tersebut, telah dilakukan sejak Agustus 2021.

“Waktu pengerjaan Depo Signalling yang tersedia sangat singkat, hanya dalam 3 bulanan saja. Pekerjaan ini kita lakukan sejak bulan Agustus dan ditargetkan selesai akhir November 2021. Sehingga diharapkan semuanya sudah terpasang pada akhir tahun 2021 ini,” ujar Linus, Selasa (14/9/2021).

Sistem persinyalan yang dilakukan Len merupakan progres yang kritikal agar LRT dapat beroperasi sesuai target.

Sementara, Depo Signalling adalah sistem persinyalan yang berada di Depo LRT Jabodebek sebagai tempat perawatan dan perbaikan lokomotif dan gerbong kereta.

Len Industri pun sedang melakukan proses testing and commissioning sistem persinyalan di ketiga jalur utama LRT Jabodebek secara bertahap hingga Juni 2022 nanti.

Sebelum resmi beroperasi LRT harus melewati pengujian Site Acceptance Test (SAT) atau pengujian performa di lokasi yang diperkirakan dilakukan pada Mei tahun depan. Sedangkan pengujian Trial Running dijadwalkan Juli-Agustus dan Desember 2022.

Pada November 2020, pernah juga dilakukan uji coba penggunaan sistem persinyalan LRT Jabodebek dengan kereta melalui lintas Stasiun TMII – Stasiun Harjamukti.

Pengujian itu dimaksudkan untuk menguji sistem operasi manual sebagai fase awal untuk mempersiapkan sistem operasi otomasi (driverless).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

100 Persen Bentuk Posko PPKM di Tingkat Desa, 15 Provinsi Mendapat Apresiasi Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 15 Provinsi yang telah 100 persen membentuk Posko PPKM Mikro pada seluruh desa di wilayahnya.

Ke-15 wilayah itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya juga terus mendorong provinsi lain yang tengah berupaya untuk membentuk Posko PPKM Mikro dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

“Tim koordinasi yang dibentuk pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa terus melakukan upaya fasilitasi, pemberian penjelasan tentang arti penting dan tujuan pembentukan posko maupun prosedur pembentukannya,” kata Yusharto.

Secara persentase, berikut capaian provinsi lainnya dalam pembentukan Posko PPKM Mikro: Bengkulu (96,94%), Kalimantan Tengah (93,93%), Nusa Tenggara Barat (93,73%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,17%), dan Kalimantan Barat (82,03%).

Selanjutna, Jawa Tengah (81,11%), Sumatera Utara (63,50%), Kepulauan Riau (62,55%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Kalimantan Selatan (49,84%), Sulawesi Utara (29,53%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%), Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).

Baca juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Bangun Posko PPKM di Pasar 

Yusharto menambahkan, hingga saat ini beberapa desa yang ia kunjungi belum memahami dan mengerti peranan posko dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan cara mengalokasikan belanja dalam APBDes.

Menurutnya, pertama, peranan dari Posko PPKM meliputi pencegahan dengan beragam kegiatan, di antaranya: pemberian penyuluhan, edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, saat ini Posko-Posko PPKM tersebut sedang gencar pula melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti vaksinasi.

Kedua, Posko PPKM juga memiliki peranan dalam aspek penanganan. Terkait hal ini terdapat berbagai kegiatan yang dijalankan, di antaranya pendataan warga yang terinfeksi, memfasilitasi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, hingga penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) di tingkat desa yang menjadi tempat perawatan sementara. Dengan adanya Isoter, apabila terjadi pemburukan pada pasien, dapat segera dikirimkan ke pusat pelayanan kesehatan, berupa Rumah Sakit terdekat.

Ketiga, peran pembinaan juga dilakukan oleh Posko PPKM melalui penegakan disiplin kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa disertai dengan pemberian sanksi yang sesuai. Bagi yang melanggar juga dilakukan pendataan.

Keempat, posko juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. Setidaknya, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya pendataan dan koordinasi dengan stakeholder, melakukan dan menata administrasi, membuat pelaporan, serta pengadaan logistik untuk mendukung berbagai kegiatan Posko PPKM.

“Bagi desa-desa yang telah membentuk Posko PPKM Mikro sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua Posko PPKM Mikro di tingkat desa, membangun sinergi, menciptakan keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak di tingkat desa,” ujarnya.

Adapun para pihak yang diharapkan dapat bersinergi yaitu dari Satgas Covid-19, kader PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian Covid-19 di desa.

“Kami mengimbau (untuk) desa-desa yang belum membentuk posko atau belum melaporkan keberadaan posko agar segera membentuk dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” lanjut Yusharto.

Adapun pemberian pelaporan dapat disampaikan melalui aplikasi sederhana yang dikembangkan, atau menggunakan Whatsapp. Hal itu bertujuan untuk memudahkan perangkat desa atau petugas Posko PPKM dalam berinteraksi dengan Tim yang telah dibentuk. Melalui komunikasi ini Tim akan memandu dalam penyusunan SK Pembentukan Tim Posko, serta memberikan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan peranan dan fungsi Posko.

“Selanjutnya dari sisi pembiayaan dapat menggunakan alokasi sekurang-kurangnya 8 persen dari alokasi Dana Desa, diprioritaskan menggunakan mata anggaran Bidang 5, yaitu bidang penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak desa,”imbuhnya.

“Kegiatan pada bidang lainnya yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipergunakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan Posko PPKM Mikro di setiap desa,” pungkas Yusharto.

Continue Reading

Hot Topic

dr. Reisa: Alhamdulillah, Indonesia Capai Target 40 Persen Pemberian Vaksin Dosis Pertama

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia telah mencapai target 40 persen pemberian dosis pertama dan 22,73 persen dosis kedua vaksin Covid-19 dari 208.265.720 sasaran vaksinasi di Indonesia. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan jumlah suntikan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro, dalam keterangan persnya pada Jumat, 24 September 2021, di Kantor Presiden, Jakarta, yang ditayangkan langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia sudah melampaui target 10 persen, bahkan sudah mencapai benchmark atau target 40 persen pemberian dosis pertama di minggu ini,” ujar Reisa.

“Hal ini dimungkinkan karena pemerintah Indonesia dengan gencar menyediakan stok vaksin dan mendistribusikannya,” sambung Reisa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan target vaksinasi sebesar 10 persen populasi di setiap negara pada bulan September 2021, 40 persen populasi di setiap negara pada akhir 2021, dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan tahun 2022.

Baca juga: Sukseskan PON XX, dr. Reisa: PeduliLindungi Bermanfaat Bagi Atlet

Reisa mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, 43,9 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 6,03 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 28,15 juta vaksin telah disuntikan kepada penduduk dunia setiap harinya.

Reisa juga menjelaskan bahwa per 24 September 2021, pemerintah telah menerima lebih dari 273,6 juta dosis vaksin baik melalui jalur pembelian langsung, kerja sama global atau Covax Facility, dan hibah dari negara-negara sahabat.

“Dari Januari sampai dengan September 2021, pemerintah sudah menyalurkan lebih dari 179,8 juta dosis ke seluruh penjuru Indonesia,” jelas Reisa.

Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru juga menekankan bahwa upaya pengendalian Covid-19, terutama vaksinasi Covid-19, bukan hanya mengenai angka belaka melainkan kerja keras banyak pihak.

“Dua ratus juta lebih dosis yang sudah datang ke Indonesia melalui 79 kedatangan sampai dengan pagi tadi jam 10.00 WIB, adalah kerja keras dan gotong royong dari banyak orang,” tegas Reisa.

Reisa pun mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin tanpa perlu menunggu untuk memilih vaksin. Hal tersebut dinilai sebagai cara untuk menghargai kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

“Vaksin yang terbaik adalah yang saat ini tersedia, tidak perlu menunggu untuk memilih-milih,” tandas Reisa.

 

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Gelar Rapat Persiapan Inventarisasi Data Rupa Bumi Pulau

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Persiapan secara hybrid terkait persiapan inventarisasi data rupa bumi pulau pada Jumat (24/9/2021).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Gunawan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, antara lain: Kemenko Marves, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI AL dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Indra menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 KM² dan luas perairan 3.257.483 KM².

“Dalam kaitannya dengan batas administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut, telah diterbitkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” katanya.

Baca juga: Dukung Investasi, Mendagri Minta Kepala Daerah Inventarisasi Aturan Daerah 

Rapat Inventarisasi Pulau ini adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan dengan Setkab dan K/L terkait pada tanggal 22 Juli 2021 yang menyepakati batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi yang diprioritaskan pada 18 Provinsi (Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Kep. Babel, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kaltara, Sulbar dan Papua).

“Salah satu kebutuhan data penegasan batas kewenangan pengelolaan SDA laut daerah provinsi adalah data pulau yang memuat nama pulau, koordinat pulau, kepastian wilayah administrasi pulau dan posisi pulau terluar di setiap provinsi sebagai dasar penarikan garis pantai. Kewenangan pengelolaan SDA di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan arah perairan kepulauan dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota,” beber Indra.

Continue Reading

HOT TOPIC