Connect with us

Nasional

Pelayanan Kesehatan Jantung Belum Merata, Kemendagri Usulkan Ini ke Pemda

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Penyebab kematian akibat penyakit kardivaskular (jantung) merupakan tertinggi di dunia termasuk Indonesia. Sayangnya, pelayanan kesehatan pada jenis penyakit jantung ini masih belum merata kualitas di Indonesia.

Setidaknya ada 20 rumah sakit daerah yang belum memiliki layanan kardiovaskular secara memadai.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto meminta pemerintah provinsi di Indonesia untuk mempunyai komitmen agar Rumah Sakit Rujukan Jantung segera dibangun.

“Sehingga mohon maaf tadi tidak perlu jauh dari Maluku, Sulawesi ke Jakarta. Atau bisa jadi dari Bengkulu atau Jambi ke Penang (Malaysia). Tidak harus pergi ke luar pemerintahan provinsi. Ini tentunya bisa memberi biaya relative terjangkau bagi masyarakat apabila di sisi tempat di pemerintahan provinsi sudah ada rumah sakit pusat jantung terpadu,” ujarnya dalam “Rapat Akselerasi Pelayanan Bedah Jantung di RS Jejaring Kardiovaskular Nasional” yang ditayangkan secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Tingkatkan Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Sosialisasi Pengukurun IPKD 

Dikatakan Ardian, Undang-undang No 23 dalam pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa urusan kesehatan menjadi wajib dasar yang harus dipenuhi pemda.

“Bahkan dalam undang-undang menyebutkan bahwa alokasi kesehatan di APBD minimal 10 persen. Kalo bedah APBD provinsi dievaluasi, begitu anggarannya tidak sampai 10 persen, belanja-belanja yang tidak mengikat kami akan minta kurangi,” tuturnya.

“Kami di pemda akan menjaga bagaimana di pemda bisa komitmen, konsisten dengan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan,” lanjutnya.

Ardian mengatakan, dalam rancangan Perda APBD 2022 akan ada Kepmen evaluasi bahwa daerah-daerah yang belum memberi dukungan dalam pelayanan terpadu jantung, agar didorong lebih fokus dalam rangka mewujudkan Pusat Jantung di masing-masing provinsi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada beberapa kondisi layanan kardiovaskular Indonesia saat ini. Di antaranya kondisi dokter jantung yang terbatas dan distribusi dokter yang bermasalah.

“Saya harap pemda memberikan stimulus kepada dokter-dokter jantung yang bekerja di tempat ibu bapa semuanya untuk bisa menarik minat bekerja di tempat di pemda,” imbuhnya.

“Berikan TPP (tambahan penghasilan pegawai) yang menarik. Entah karena kelangkaan profesi boleh, beban kerja boleh, lokasi kerja boleh. Berikan tawaran yang menarik kepada dokter-dokter jantung agar mereka berminat bekerja di tempat bapak/ibu, “sambung Ardian.

Menurutnya, memang penyediaan dokter jantung tidak semudah mendirikan infrastruktur. Sebab, persiapannya relative cukup lama.

“Infrastruktur di rumah sakit mungkin bisa dibangun 1,2 tahun. Tapi begitu penyiapan SDM itu sekitar 5 tahun. Waktu yang cukup lama,” ucapnya.

Dia pun berharap di pemda-pemda beasiswa diarahkan kepada mereka yang mau mengambil spesialis jantung atau sub spesialis jantung.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap untuk pemenuhan rumah sakit jantung terpadu di setiap pemerintah provinsi,” ucapnya.

Selain itu, Ardian mengusulkan agar Dana Alokasi Khusus atau DAK ditambah kepada daerah-daerah yang sudah memiliki RS Jantung Terpadu.

“Ini mungkin juga DAK ini bisa diarahkan kepada beasiswa atau pelatihan kepada SDM-SDM daerah untuk dipersiapkan mendukung pelaksanaan dari pusat jantung terpadu,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

dr. Reisa: Alhamdulillah, Indonesia Capai Target 40 Persen Pemberian Vaksin Dosis Pertama

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia telah mencapai target 40 persen pemberian dosis pertama dan 22,73 persen dosis kedua vaksin Covid-19 dari 208.265.720 sasaran vaksinasi di Indonesia. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan jumlah suntikan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro, dalam keterangan persnya pada Jumat, 24 September 2021, di Kantor Presiden, Jakarta, yang ditayangkan langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia sudah melampaui target 10 persen, bahkan sudah mencapai benchmark atau target 40 persen pemberian dosis pertama di minggu ini,” ujar Reisa.

“Hal ini dimungkinkan karena pemerintah Indonesia dengan gencar menyediakan stok vaksin dan mendistribusikannya,” sambung Reisa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan target vaksinasi sebesar 10 persen populasi di setiap negara pada bulan September 2021, 40 persen populasi di setiap negara pada akhir 2021, dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan tahun 2022.

Baca juga: Sukseskan PON XX, dr. Reisa: PeduliLindungi Bermanfaat Bagi Atlet

Reisa mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, 43,9 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 6,03 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 28,15 juta vaksin telah disuntikan kepada penduduk dunia setiap harinya.

Reisa juga menjelaskan bahwa per 24 September 2021, pemerintah telah menerima lebih dari 273,6 juta dosis vaksin baik melalui jalur pembelian langsung, kerja sama global atau Covax Facility, dan hibah dari negara-negara sahabat.

“Dari Januari sampai dengan September 2021, pemerintah sudah menyalurkan lebih dari 179,8 juta dosis ke seluruh penjuru Indonesia,” jelas Reisa.

Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru juga menekankan bahwa upaya pengendalian Covid-19, terutama vaksinasi Covid-19, bukan hanya mengenai angka belaka melainkan kerja keras banyak pihak.

“Dua ratus juta lebih dosis yang sudah datang ke Indonesia melalui 79 kedatangan sampai dengan pagi tadi jam 10.00 WIB, adalah kerja keras dan gotong royong dari banyak orang,” tegas Reisa.

Reisa pun mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin tanpa perlu menunggu untuk memilih vaksin. Hal tersebut dinilai sebagai cara untuk menghargai kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

“Vaksin yang terbaik adalah yang saat ini tersedia, tidak perlu menunggu untuk memilih-milih,” tandas Reisa.

 

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Gelar Rapat Persiapan Inventarisasi Data Rupa Bumi Pulau

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Persiapan secara hybrid terkait persiapan inventarisasi data rupa bumi pulau pada Jumat (24/9/2021).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Gunawan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, antara lain: Kemenko Marves, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI AL dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Indra menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1.922.570 KM² dan luas perairan 3.257.483 KM².

“Dalam kaitannya dengan batas administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut, telah diterbitkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” katanya.

Baca juga: Dukung Investasi, Mendagri Minta Kepala Daerah Inventarisasi Aturan Daerah 

Rapat Inventarisasi Pulau ini adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan dengan Setkab dan K/L terkait pada tanggal 22 Juli 2021 yang menyepakati batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya laut provinsi yang diprioritaskan pada 18 Provinsi (Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Kep. Babel, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kaltara, Sulbar dan Papua).

“Salah satu kebutuhan data penegasan batas kewenangan pengelolaan SDA laut daerah provinsi adalah data pulau yang memuat nama pulau, koordinat pulau, kepastian wilayah administrasi pulau dan posisi pulau terluar di setiap provinsi sebagai dasar penarikan garis pantai. Kewenangan pengelolaan SDA di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan arah perairan kepulauan dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota,” beber Indra.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Minta Daerah Berinovasi Tingkatkan PAD

Published

on

By

Channel9.id-Palu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Inovasi tersebut diperlukan, terutama bagi daerah yang pendapatannya masih jauh di bawah target.

Tito mengingatkan, jangan sampai pendapatan tersebut berada di bawah angka 50 persen. Pasalnya, dengan capaian seperti itu menandakan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target APBD pada awal tahun. Hal itu juga akan berdampak pada jalannya berbagai program kerja yang dimiliki daerah.

“Saya minta untuk daerah-daerah yang pendapatannya jauh di bawah target ini, betul-betul untuk cari terobosan, inovasi, kreasi, supaya pendapatannya naik,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Intensifkan PAD 

Tito mengaku dirinya memahami, hampir sebagian besar pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga 17 September 2021, masih di bawah 65 persen.

Selain itu, lanjutnya, pendapatan yang dihasilkan daerah juga harus dibelanjakan. Tujuannya, agar peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga mendorong konsumsi di sektor rumah tangga.

“Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menstimulus sektor swasta dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,”tandasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC