Connect with us

Nasional

Tingkatkan Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Sosialisasi Pengukuran IPKD

Published

on

Tingkatkan Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Sosialisasi Pengukuran IPKD

Channel9.id-Jakarta. Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi kebijakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Sesi ke-III, Kamis (9/9/021). Sosialisasi tersebut dihelat sebagai langkah untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan pengukuran IPKD bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dari 15 provinsi di wilayah Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda tersebut juga digelar untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kebermanfaatan. Maka dari itu Kemendagri akan melakukan pengukuran IPKD baik di provinsi, kabupaten, ataupun kota,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan yang digelar secara virtual tersebut.

Baca juga: Kemendagri Gelar Bimbingan Teknis Memperkenalkan Pengukuran IPKD

Fatoni menjelaskan, pengukuran IPKD dilaksanakan berdasarkan beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui pengukuran IPKD tersebut diharapkan, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerahnya. Guna memudahkan pengukuran IPKD, Kemendagri telah membuat sistem aplikasi pengukuran IPKD yang mudah digunakan, sehingga input dokumen dapat dilakukan lebih mudah, dan pengukuran bisa berlangsung secara otomatis.

Fatoni menuturkan, melalui pengukuran IPKD tersebut akan ditetapkan satu daerah provinsi berpredikat terbaik pada masing-masing kategori dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Di sisi lain, juga akan ditentukan satu daerah kabupaten dan kota terbaik di dalam kategori yang sama. Untuk daerah yang memperoleh predikat terbaik berdasarkan kategori tersebut, bakal diberikan penghargaan dan dijadikan sebagai dasar pemberian insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Tak hanya itu, melalui pengukuran IPKD juga akan dihasilkan satu daerah provinsi berpredikat terburuk pada masing-masing kategori, baik kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah. Predikat yang sama juga akan diberikan pada masing-masing satu kabupaten dan satu kota dalam klaster yang sama. “Untuk predikat terburuk pada daerah dengan masing-masing klaster kemampuan keuangan tersebut akan diberikan pembinaan secara khusus oleh Kemendagri,” jelas Fatoni.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kemendagri Sumule Tumbo menyampaikan, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2020, secara teknis kewenangan pengukuran IPKD dilakukan oleh dua pihak, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Pada pengukuran IPKD di tingkat provinsi, pengukurannya dilakukan Mendagri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri. Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota, proses pengukurannya dilaksanakan oleh gubernur melalui Badan Litbang Daerah Provinsi atau sebutan lainnya. “Dalam hal ini gubernur juga melaporkan hasil pengukuran IPKD tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Sumule.

Sumule meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penginputan dokumen yang dibutuhkan melalui laman http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id. Adapun dokumen tersebut di antaranya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu, dokumen juga terdiri dari opini BPK atas LKPD selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut. “Diharapkan pemerintah daerah untuk menginput dokumen-dokumen tersebut agar proses pengukuran dapat segera dilakukan,” tambah Sumule.

Sebagai informasi, bertindak sebagai narasumber lainnya dalam acara tersebut, Tenaga Ahli Teknologi Informasi Pusdatin Kemendagri, Herman Afandi. Selain itu, agenda ini juga dihadiri jajaran perangkat daerah dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota Regional Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan NTB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Published

on

By

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penanganan Covid-19 membutuhkan keserentakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah harus berlangsung secara paralel. Demikian disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (20/9/2021).

Mendagri menuturkan, penanganan pandemi Covid-19, baik pada bagian hulu maupun hilir tak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Di lain sisi, pandemi ini menguji sistem politik desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. “Nah ini pengalaman baru bagi kita, perlu keserentakan pusat dan daerah menghadapi krisis nasional ini, dan ini menjadi tantangan bagi sistem desentralisasi kita yang dipilih oleh rakyat,” ujar Mendagri.

Baca juga: Menuju Indonesia Emas,  Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Karena itu, lanjut Mendagri, tantangan terbesar dari penanganan pandemi ini, yaitu membuat kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi paralel. Pasalnya, bila ada daerah yang gagal melakukan penanganan, maka akan berdampak kepada daerah lainnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dan menerapkan sistem demokrasi. Dengan kondisi itu, membatasi mobilitas masyarakat secara ketat menjadi sulit.

Untuk membangun penanganan di daerah pada awal pandemi merebak, Mendagri meminta kepala daerah agar menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Permintaan itu Mendagri sampaikan, setelah Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat. Kepala daerah dipilih, karena mereka dinilai memiliki sumber daya paling besar di antara jajaran lainnya di daerah. Apalagi, kepala daerah juga berperan sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Saya langsung saat itu mengeluarkan Surat Edaran, karena ini sangat komprehensif dan menjadi pengalaman baru bagi seluruh kepala daerah. Saya mengeluarkan surat edaran Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) daerahnya harus kepala daerah,” terang Mendagri.

Tak hanya antara pemerintah pusat dengan daerah, membangun kebijakan secara paralel juga dilakukan pemerintah di tingkat pusat, yakni antara kementerian dan lembaga. Untuk membangun itu, kata Mendagri, Presiden setiap minggunya selalu memimpin rapat terkait perkembangan penanganan pandemi Covid-19. “Dalam situasi tertentu, bisa dua, tiga, (bahkan) empat kali seminggu dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri.

Selain itu, pada awal pandemi merebak, Kemendagri juga membentuk tim untuk mempelajari Covid-19, sehingga memahami bagaimana manajemen penanganannya. Hasilnya, Kemendagri telah menerbitkan tiga buku yang dihimpun dari berbagai sumber. Buku tersebut dijadikan sebagai literatur penanganan Covid-19, dan dibagikan kepada pemerintah daerah agar dapat dipelajari.

Continue Reading

Nasional

Menkes Ungkap Strategi Penanganan Pandemi, Publik Harus Patuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan agar masyarakat tetap waspada dan menjalankan empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19.

“Presiden menyampaikan perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini, kita tetap harus waspada dan tetap mengacu pada empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya lewat siaran resmi, Senin (20/9).

Lebih lanjut, dia memerinci strategi pertama adalah agar semua pihak tetap dan harus memperkuat protokol kesehatan, yaitu 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker).

Kedua, tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu melakukan pemeriksaan dini Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut perawatan (treatment) atau 3T.

Ketiga, dengan terus mempercepat strategi vaksinasi dan terakhir memperkuat strategi therapeutic atau pelayanan Rumah Sakit.

“Dari keempat strategi ini adalah upaya untuk mencegah lonjakan ketiga dari pandemi Covid-19 atau yang akan segera berubah menjadi endemi. Namun, tetap strategi ini harus tetap dijalankan,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Published

on

By

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Channel9.id-Jakarta. Serangan kelompok bersenjata TPN (Tentara Pembebasan Nasional) OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

“Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak yang bertikai bisa mengabaikan begitu saja. Obyek sipil dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan maksimal. Baik dari negara maupun dari kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan,” kata Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute pada pernyataan pers, Senin (20/09/2021).

TPN OPM berulang kali menyerukan agar warna non Papua harus segera pergi meninggalkan Papua dan mereka yang masih tinggal dianggap sebagai bagian dari kombatan yang harus diperangi. TPN OPM tampaknya memiliki strategi melumpuhkan pelayanan publik agar dampaknya terjadi krisis kemanusiaan yang membuat konflik berkepanjangan sembari berharap ada international humanitarian intervention.

“Strategi semacam ini berakibat buruk dan kontra produktif. TPN OPM tidak menyadari bahwa aksi yang dilakukan dalam menyasar obyek sipil dan penduduk sipil akan membuat kehilangan simpati baik dari kalangan domestik, nasional maupun internasional. Metode TPN OPM untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya akan dipertanyakan,” lanjutnya

Begitu juga patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh negara selama ini –dalam hal ini aparat Indonesia– keamanan insani tidak menjadi prioritas utama. Obyek sipil dan para pekerja di sektor tersebut seharusnya mendapat perlindungan maksimal, karena mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap penduduk sipil dalam area konflik bersenjata.

Kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan publik masih jauh dari memadai. Sementara Kekerasan terhadap orang asli Papua terus terjadi, sedang pelangggaran HAM yang terjadi di masa lalu diabaikan. Pengerahan kekuatan bersenjata lebih diutamakan ketimbang memberikan perlindungan bagi warga, sehingga ibaratnya warga seperti “pelanduk yang mati ditengah”.

Kekerasan bersenjata siapa pelakunya dari kedua kubu tidak bisa dibenarkan. Korban sipil akan terus berjatuhan akibat siklus kekerasan.

“Setara Institute terus tanpa hentinya menyerukan agar baik aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata TPN OPM untuk mengambil langkah-langkah peredaan ketegangan dan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) sebagai tahap awal menuju penyelesaian konflik Papua yang menyeluruh. Wujudkan Papua tanah damai. Sudah saatnya dialog dikedepankan dan senjata ditanggalkan,” pungkanya.

Continue Reading

HOT TOPIC