Connect with us

Nasional

Menteri Tito Luncurkan “Simudah”

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Layanan mutasi PNS antardaerah di Kementerian Dalam Negeri semakin mudah, aman, dan menyenangkan dengan dihadirkannya Sistem Layanan Mutasi Antardaerah yang disingkat “Simudah”.

Layanan Simudah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25.

“Simudah ini merupakan terobosan dan inovasi yang kami hadirkan untuk memudahkan Saudara-saudari kita PNS di seluruh pelosok tanah air dalam proses mutasi antardaerah. Dengan notifikasi via WA dan Mesin Anjungan Simudah, mereka tidak perlu galau dan tidak perlu menghubungi atau jauh-jauh dari daerah mendatangi pegawai kita di Kemendagri untuk mengetahui informasi  proses mutasinya di Kemendagri”, jelas TIto.

Selanjutnya, setelah prosesi penyerahan SK mutasi melalui akses Simudah, Tito juga menegaskan harapannya agar inovasi mutasi PNS antardaerah, melalui Simudah  menjadi inspirasi bagi seluruh daerah dan semua pihak untuk memberikan layanan terbaik, akuntabel, dan transparan.

“Proses mutasi PNS antardaerah ini merupakan sebuah rangkaian. Kami ada pada proses penerbitan SK Mutasi-nya. Kami yakin mitra strategis kami, BKN dan Pemda akan saling mendukung dan memberikan kemudahan layanan yang terpercaya dalam proses mutasi PNS antardaerah ini, apakah dalam hal penerbitan Pertek-nya di BKN, atau proses persetujuan pindahnya di Pemda,”  tutupnya.

Baca juga: Kemendagri Hadirkan Mesin Anjungan Mutasi ASN Simudah

Dalam kesempatan itu, Tito memberikan kesempatan kepada seorang PNS, Didit Kurniawan yang sedang melakukan proses mutasi Pindah dari Pemda DKI Jakarta, untuk mengakses Mesin Anjungan Simudah. Tak sekadar dapat mengetahui progress proses mutasinya, bahkan dapat langsung mencetak SK Mutasi-nya.

“Luar biasa, ini terobosan yang kami PNS Daerah tunggu-tunggu. Terima Kasih Pak Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran” ujar Didit.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menyebut jika tidak semua orang bisa melakukan Simudah.

“Jangan salah, khusus untuk cetak SK mutasi,  tidak semua orang bisa lakukan melalui Simudah ini. Pencetakan SK mutasi hanya dapat dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan akses log in, akses berbasis pengenal wajah (Face Recognition) yang disuplai dari database kependudukan,” tegas Akmal.

Untuk diketahui, sesuai amanat UU ASN, Mendagri diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Mutasi PNS antar kabupaten/kota, antar provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan penetapan mutasi oleh Mendagri ini sendiri baru dimulai sejak  tahun 2019 dengan diterbitkannya Permendagri 58 Tahun 2019, sebagai regulasi teknis dari UU ASN. Belum genap 2 tahun berjalan, merespon tuntutan kebutuhan layanan yang mudah, aman dan menyenangkan, dan sejalan dengan kebijakan era baru masa pandemi Covid-19, Kemendagri luncurkan “Simudah”.

Simudah juga akan segera didistribusikan ke seluruh daerah. “Untuk tahap awal, Simudah ini disediakan di Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Harapan ke depan, disediakan ke sentra pelayanan publik di daerah bahkan hingga ke kecamatan,” ujar Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Cheka Virgowansyah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tekan Penularan Selama Lebaran, Tempat Wisata di Zona Merah dan Kuning Ditutup

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya pada 10 Mei 2021, salah satunya menutup seluruh tempat wisata yang berada di daerah zona merah (risiko tinggi) dan zona oranye (risiko sedang).

Sedangkan yang berlokasi di zona kuning (risiko rendah) dan zona hijau (tidak ada kasus baru/tidak terdampak) akan beroperasi dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa hal ini untuk meminimalisir peluang terjadinya kerumunan selama terjadinya periode peniadaan mudik lebaran selama 6 – 17 Mei 2021. Mengingat pada periode ini masyarakat cenderung mengunjungi tempat-tempat umum bersama keluarga dan kerabatnya.

“Diharapkan dengan adanya keputusan ini, penularan di tengah masyarakat selama periode peniadaan mudik dapat semakin ditekan,” jelasnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan pemerintah cukup beralasan kuat. Karena pada perkembangan peta zonasi risiko per 9 Mei 2021, ada 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah. Diantaranya, Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Batanghari (Jambi), Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau) serta Lima Puluh Kota dan Agam (Sumatera Barat).

Sementara zona oranye terdapat 324 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi. Yakni Jawa Tengah (29), Jawa Barat (25), Jawa Timur (26), Sumatera Utara (15), Sumatera Selatan (16) dan Sumatera Barat (16).

“Jumlah kabupaten/kota di zona oranye, didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik,” lanjutnya.

Wiku meminta pemerintah daerah setempat memperhatikan perkembangan peta zonasi risiko ini. Karena pada provinsi-provinsi dimaksud, potensi penularan yang secara luas dapat terjadi dengan cepat.

Dan kepada seluruh bupati dan walikota yang disebutkan, harus segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait peniadaan mudik dengan membentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Agar menjadi landasan kuat penegakan kebijakan masing-masing wilayah.

“Semoga dengan dilaksanakan keputusan ini, bersamaan dengan peniadaan mudik, maka penularan akan semakin terkendali. Dan angka COVID-19 tidak kembali naik,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading

Nasional

Ini Panduan Shalat Ied Agar Beribadah Khusyuk dan Aman COVID-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dalam hitungan hari, kedepan, umat Muslim Indonesia segera merayakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadhan. Namun, perlu diingat bahwa pemerintah sedang berupaya mencegah penularan selama masa peniadaan mudik, agar tidak terjadi lonjakan kasus paska lebaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta masyarakat memperhatikan panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 7 Tahun 2021. Hal ini agar saat pelaksanan ibadah dapat mencegah dari terpaparnya penularan.

“Perlu adanya persiapan yang baik, demi menjalankan ibadah yang khusyuk, tetapi tetap aman. Mengingat kita merayakan Idul Fitri untuk kedua kalinya di masa pandemi COVID-19,” ujarnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait praktek ibadah yang melekat dengan perayaan Idul Fitri, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menghimbau dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah, dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau lembaga Amil Zakat lainnya.

Untuk itu dimohon Pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan pedoman ini dengan sebaik-sebaiknya.

“Insya Allah kesungguhan kita menjalankan ini semua dapat membuah hasil untuk kondisi COVID-19 yang lebih baik di masa yang akan datang,” pesan Wiku.

Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi
(SE Menag No. 7 Tahun 2021)

Sebelum shalat Ied

– Pelaksanaan takbiran dilakukan terbatas (maksimal 10%) dan tidak ada kegiatan takbiran keliling.
– Panitia Hari Besar Islam/Shalat Idul Fitri mencari tahu informasi status zonasi kepada Satgas daerah di tingkat desa atau kelurahan.
– Mempersiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan.

Saat Shalat Ied

– Hanya dilakukan di ruangan terbuka dan diizinkan pada lingkungan RT yang berada di zona kuning dan hijau.
– Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat:
a. Tidak melebihi 50% kapasitas.
b. menyediakan alat pengecek suhu.
c. Tidak diikuti warga lanjut usia (lansia) atau orang baru sembuh ataupun juga yang baru kembali dari perjalanan.
d. Memakai masker dari awal datang hingga pulang.
e. Mempersingkat khutbah (maksimal 20 menit) dengan menggunakan pembatas transparan diantaranya.
f. Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik.

Setelah shalat Ied

– Silaturahmi hanya dilakukan dengan lingkungan terdekat.
– Tidak melakukan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

 

Continue Reading

Nasional

Polda: Pemudik Lewati Kedungwaringin Bukan Berarti Lolos Mudik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pemudik yang melewati pos penyekatan Kedungwaringin bukan berarti lolos dari kebijakan larangan mudik.

Usai melewati pos penyekatan Kedungwaringin, para pemudik masih akan bertemu dengan pos penyekatan lain yang berada di akses masuk kota tujuan.

“Tidak jauh dari Kedungwaringin, engga sampai 1 kilometer dari sana ada pos penyekatan Tanjung Pura di Karawang. Lolos dari Karawang masuk Purwakarta, masuk Subang, masuk Indramayu ada lagi pos penyekatan,” kata Sambodo, Selasa 11 Mei 2021.

Sambodo menjelaskan, polisi membuka blokade di pos penyekatan Kedungwaringin hanya untuk memecah kerumunan di pos tersebut.

Baca juga: Ribuan Pemudik Motor Jebol Penyekatan di Jalur.Pantura Kedungwaringin

“Kami lakukan diskresi oleh kepolisian untuk kemudian secara bertahap membuka penyekatan untuk kemudian mereka bisa lolos hanya sekedar untuk memecah kerumunan,” kata Sambodo.

Sambodo menyampaikan, salah satu alasan lain pihak kepolisian membuka blokade tersebut, demi keselamatan dan kesehatan para pemudik bersepeda motor tersebut.

“Banyak pemudik dari mereka yang bawa bayi dan sebagainya,” ujar Sambodo.

Sebelumnya, viral di media sosial ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu malam.

Para pemudik diminta untuk putar balik, tetapi mereka menolak. Akibatnya, terjadi macet total sepanjang lima kilometer.

Khawatir situasi semakin parah dan terjadi hal yang tak diinginkan, petugas akhirnya membuka barikade penyekatan tersebut.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC