Channel9.id, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi nasional yang menembus angka 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2026 menyisakan tanya di tengah masyarakat. Kendati laju Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat meroket, sebagian kelompok masyarakat justru mengaku kian tertekan dan merasa kondisi perekonomian kian sulit.
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa kontradiksi tersebut terjadi akibat adanya jurang ketimpangan laju pertumbuhan antar-sektor industri, terutama antara sektor yang tumbuh tinggi dengan sektor padat kerja yang menyerap mayoritas tenaga kerja nasional.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa PDB merupakan potret agregat makro yang dibentuk oleh 17 kategori lapangan usaha dan 52 subkategori. Akibatnya, indikator agregat ini tidak secara otomatis mencerminkan kondisi riil setiap individu atau kelompok masyarakat.
“Maka memang kemudian bisa saja orang-orang yang tidak merasa tumbuh itu memang tidak berada pada sektor-sektor yang tumbuhnya cukup tinggi,” papar Edy dalam konferensi pers BPS yang disiarkan secara daring, Kamis (5/11/2026).
Data BPS menunjukkan lonjakan ekonomi pada kuartal III/2026 disokong utama oleh tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni akomodasi dan makan minum (11,22 persen), jasa keuangan (8,47 persen), serta jasa lainnya (8,32 persen).
Sayangnya, dari ketiga sektor tersebut, hanya industri akomodasi dan makan minum yang memiliki kontribusi penyerapan tenaga kerja tergolong lumayan, yakni 8,11 persen dari total 147,98 juta penduduk bekerja per Agustus 2026. Sementara sektor jasa keuangan hanya menampung 1,09 persen tenaga kerja dan jasa lainnya sebesar 4,88 persen.
Sebaliknya, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup utama dan menyerap tenaga kerja terbesar nasional yakni mencapai 28,2 persen justru mencatatkan kinerja memprihatinkan. Pada periode yang sama, sektor pertanian hanya mampu tumbuh melambat di angka 0,46 persen, jauh tertinggal dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Kondisi asimetris ini menjelaskan mengapa gaung pertumbuhan ekonomi makro belum sepenuhnya merembet ke dompet masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya pekerja sektor informal dan agraris.
Kendati demikian, BPS menilai persepsi kehidupan yang kian memberatkan lebih banyak mewakili fenomena spesifik kelompok atau wilayah tertentu, dan tidak serta-merta menggugurkan fakta perbaikan agregat secara nasional.
“Setiap dari kita kadang-kadang merasakan hanya apa yang kita rasakan, tapi tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain,” tambah Edy.
BPS tidak menampik bahwa dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia, distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya merata. Otoritas statistik ini menekankan pentingnya analisis lanjutan berbasis data yang lebih spesifik guna merumuskan kebijakan intervensi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.
