Connect with us

Internasional

Ekuador Identifikasi 68 Jenazah Korban Kekerasan Penjara

Published

on

Ekuador Identifikasi 68 Jenazah Korban Kekerasan Penjara

Channel9.id-Ekuador. Pemerintah Ekuador menyebutkan kalau mereka sedang berusaha mengidentifikasi 68 jenazah yang meninggal dalam kekerasan di penjara Penitenciaria del Litoral, Senin (15/11/2021).

Sistem penjara Ekuador sedang menjadi pusat perhatian karena isu penuhnya penjara, kondisi para tahanan yang memprihatinkan, dan kekerasan yang pemerintah sebut dikarenakan adanya konflik antar geng di penjara.

Rumah tahanan tersebut berlokasi di kota Guayaquil, penjara yang sama dimana ada 119 tahanan yang tewas pada bulan September lalu dalam insiden paling berdarah dalam beberapa tahun akhir ini.

“Tiga puluh empat jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tim forensik terus bekerja dalam mengindentifikasi jenazah lainnya,” ujar pemerintah dalam pernyataannya dan menambahkan kalau para jenazah tersebut akan dikembalikan ke keluarganya masing-masing.

Selain itu ada 25 orang yang terluka.

Puluhan anggota keluarga berkumpul di luar kantor polisi pada hari Minggu untuk mencari informasi atau menunggu jenazah keluarganya.

“Negara harus bertanggung jawab atas pembantaian ini. Setiap hari, anak-anak dan saudara kami meninggal di penjara,” ujar Nestor Soriano, 56, yang saat itu sedang menunggu kabar anaknya. “Tidak ada jaminan keselamatan untuk anak saya. Mereka ingin mengembalikan dia di dalam kotak peti mati. Saya tak mau itu,” pungkasnya.

Pada bulan September, Lasso mendeklarasi 60 hari status darurat dalam sistem penjaranya, membebaskan pendanaan dari pemerintah dan mengizinkan adanya kehadiran militer yang terbatas.

Pemerintah mengungkapkan kalau mereka sudah bertemu dengan kelompok-kelompok HAM, Gereja Katolik dan staff PBB untuk “mengkoordinasi kerja sama dalam proses penahanan,”.

Lasso juga menyerukan Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan militer memasuki penjara daripada hanya berjaga-jaga dari luar. Mahkamah Konstitusi telah menuturkan kalau solusi dari krisis penjara ini membutuhkan tindakan yang lebih dari hanya tindakan darurat sementara.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

India Harap Omicron Tak Sebabkan Penyakit Parah

Published

on

By

India Harap Omicron Tak Sebabkan Penyakit Parah

Channe9.id-India. India berharap kalau varian Omicron tidak akan menyebabkan penyakit parah, ujar Kementerian Kesehatan India pada hari Jumat (3/12/2021). Hal ini disampaikan karena sebagian besar warga India sudah divaksin dan sekitar 70% populasinya sudah pernah terpapar varian Delta pada bulan Juli lalu.

Dokter-dokter junior mendesak kalau para pekerja kesehatan diberikan dosis tambahan karena khawatir varian baru ini akan membuat rumah sakit kelabakan lagi, walaupun sudah setengah dari 944 juta populasi orang dewasa India sudah divaksin penuh.

Hampir sebanyak 84% populasi India sudah menerima dosis pertamanya, dengan 125 juta lainnya akan menerima dosis kedua pada awal Desember ini. Pemerintah terus mendorong warganya untuk divaksin sebagai perlindungan minimum terhadap varian Omicron.

“Dengan melihat cepatnya vaksinasi di India dan paparan tinggi terhadap varian Delta … tingkat ancaman penyakit Omicron ini diantisipasikan kecil. Namun, bukti saintifik masih dikembangkan sampai saat ini,” ujar pernyataan Kemenkes.

Kedua pasien pertama Omicron dilaporkan hanya menunjukkan gejala ringan.

Namun ketakutan terhadap adanya kemungkinan gelombang ketiga kian meningkat setelah varian tersebut ditemukan pada seorang warga di negara bagian Karnataka yang sama sekali tak bepergian.

Kemenkes mengatakan kepada parlemen kalau para ahli imunisasi sedang mempertimbangkan dosis tambahan setelah banyak anggota dewan meminta diberikannya dosis ketiga kepada para pekerja kesehatan dan mereka yang rentan penyakit.

Kasus baru Covid-19 rata-rata mencapai 10,000 dalam beberapa minggu ini. Pada hari Jumat, India mencatat ada 9,216 kasus karena beberapa dokter lokal mogok kerja untuk mendesak adanya tambahan tenaga kerja kesehatan dari mahasiswa pascasarjana.

“Kami ingin keadilan,” seru unjuk rasa beberapa mahasiswa di luar Rumah Sakit Dr. Ram Manohar Lohia sambil mengangkat-angkat papan bertuliskan “Kami manusia, bukan robot”.

“Institusi kesehatan di seluruh penjuru negeri sedang krisis nakes yang kompeten. Dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga Covid-19, situasi kedepannya bisa menjadi sangat buruk,” kutip surat kepada Kemenkes.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Amerika Serikat dan Uni Eropa Semakin Khawatir Dengan Cina

Published

on

By

Amerika Serikat dan Uni Eropa Semakin Khawatir Dengan Cina

Channel9.id-Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) menyuarakan kekhawatirannya terhadap aksi problematik dan unilateral Cina di Laut Cina Selatan dan menekankan perlunya diskusi untuk mengatur “kompetisi dan rivalitas sistemik dengan Beijing, Jumat (3/12/2021).

Pernyataan bersama ini merupakan buntu dari diskusi antara Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Stefano Sannino.

Baca juga: Kemenlu Cina Panggil Duta Jepang Karena Komentar Shinzo Abe

Pernyataan ini juga menyatakan kalau mereka mendiskusikan pelanggaran HAM oleh Cina, termasuk penindasan terhadap kaum minoritas Xinjian dan Tibet, juga menurunnya kekuasaan otonomi di Hong Kong. Selain itu, mereka mengungkapkan kesediannya untuk memperdalam pertukaran informasi AS-UE mengenai berita-berita bohong yang dilakukan atau didukung oleh Cina.

“Mereka mengekspresikan kekhawatirannya terhadap aksi Cina yang problematik dan unilateral di daerah Laut Cina Selatan dan Timur dan juga di Selat Taiwan telah mengacaukan perdamaian dan keamanan di daerah tersebut dan memberikan dampak langsung terhadap keamanan dan kemakmuran AS dan Uni Eropa,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pertemuan kedua AS-UE terhadap perkembangan Cina tahun ini. Sherman dan Sannino dijadwalkan akan melanjutkan diskusi pembahasan Cina dengan konsultasi tingkat tinggi di Indo-Pasifik.

Presiden Amerika Joe Biden menekankan pentingnya terus bekerja sama dengan aliansi untuk memukul mundur perkembangan kekuatan dan meningkatnya sikap agresif Cina di seluruh dunia.

Di lain tempat, Wakil Laksamana Herve Blejean, menyebutkan kalau masih ada ruang dalam mengembangkan kerja sama mereka. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keinginan kuat mereka yang ingin melindungi hukum internasional di lautan terhadap kebijakan de facto yang terjadi di Laut Cina Selatan.

“Kita harus memperhatikan bagaimana pesan ini disampaikan, karena kalau kita bersatu, pesan itu menjadi lebih kuat. Selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara yang sepemikiran seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN dan lainnya,” serunya.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Afghanistan Rilis Dekrit Perihal Hak Perempuan

Published

on

By

Afghanistan Rilis Dekrit Perihal Hak Perempuan

Channel9.id-Afghanistan. Pemerintah Taliban mengeluarkan dekrit terhadap hak perempuan yang menyatakan kalau perempuan tidak boleh dianggap sebagai sebuah “properti” dan tidak boleh dipaksa menikah, Jumat (3/12/2021). Namun dekrit tersebut masih belum membahas mengenai akses edukasi dan bekerja.

Taliban tengah ditekan oleh komunitas Internasional untuk mau menjunjung tinggi hak perempuan sejak kelompok tersebut kembali menguasai Afghanistan pada tanggal 15 Agustus. Komunitas Internasional kebanyakan membekukan aset dana Afghanistan yang menyebabkan adanya krisis kemanusiaan di sana.

“Seorang perempuan bukanlah properti, mereka adalah manusia yang terhormat dan bebas; tidak ada yang dapat memaksa mereka untuk melakukan pernikahan agar tercapainya kedamaian,” kutip dekrit Taliban yang disampaikan oleh juru bicara Zabihillah Muhajid.

Dekrit itu mengatur perihal pernikahan dan kepemilikan properti perempuan dengan menyebutkan kalau perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan para janda akan mendapatkan bagian dari warisan mantan suaminya.

Pengadilan harus memperhatikan kebijakan ini saat akan menentukan keputusan, begitupun kantor urusan agama dan kementerian informasi juga harus mempromosikan hak-hak mereka, kutip dekrit tersebut.

Namun, dekrit tersebut tidak menyebutkan apakah perempuan akan diberikan akses bekerja, menggunakan fasilitas umum diluar rumah atau mengenyam pendidikan, yang mana juga menjadi salah satu perhatian besar dari komunitas internasional.

Selama kekuasaan mereka dari tahun 1996 sampai 2001,Taliban melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ditemani oleh laki-laki dari keluarganya, harus mengenakan hijab dan niqab dan tidak dapat mengenyam pendidikan.

Saat kembali menguasai Afghanistan, Taliban menyerukan kalau mereka sudah berubah dan SMA untuk para perempuan di beberapa daerah sudah dibuka. Namun masih banyak perempuan dan aktivis yang ragu dengan Taliban.

Komunitas Internasional, yang telah membekukan miliaran dana bank sentral dan pengeluaran pembangunan, telah membuat isu hak perempuan menjadi elemen kunci sebelum berhubungan langsung dengan Taliban di masa depan nanti.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC