Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Era lompatan kuantum. Begitu yang terjadi dalam seperlima abad ini. Keputusan-keputusan berani layak diambil oleh seorang pemimpin. Apapun pilihan keputusan itu, bakal masuk mahkamah opini. Tersedot pusaran arus lubuk perebutan ruang publik.

Selama meja palanta lapau tidak disingkirkan. Pemain lawan tak dicederai. Kepala botak tidak ditandukkan. Tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Apalagi bagi yang belum disebut sebagai pemimpin dalam ranah hukum negara. Mereka yang sedang memanjat batang pinang pilihan raya yang dipenuhi gomok. Saling menginjak badan, bahu, dan kepala yang lain. Bertelanjang hingga sepinggang dan bawah pinggang. Ditertawakan segala pihak. Terutama oleh kaum bundo kanduang. Bagi yang sarawanya telanjur lepas, tak mengapa juga. Penonton yang menjadi wasit yang banyak tertawa adalah simbol utama Indeks Kebahagiaan Warga.

Jadi, kenapa takut berjanji? Pidato berapi? Jangan justru jadi badut. Berbalut bedak. Bertopeng ajaib. Jiwa anda bakal terbelah. Tak bisa keluar dari fase panjat pinang itu. Pilihan yang tersedia satu: menjadi Joker. Walau semua orang potensial menjadi Joker, tak mesti lewat jalur pilihan raya, bukan?

Bacalah. Teori-teori kritis dalam ilmu sosial adalah pijakan paling kuat – walau tetap gamang, seperti berpijak di lumpur gambut Kalimantan – dalam mengarungi pergantian abad baru. Walau sangat sulit dipahami, pascamodernisme dan pascstruktural telah mengambil alih sejumlah pemerintahan. Bukan saja menggantikan pemikiran berlogo kiri, kanan, atau jalan ketiga hasil kompromi Antony Giddens, tentu.  Negara-negara yang tak hendak berubah, disingkirkan oleh badai krisis, baik yang bersifat tunggal, ataupun multi-dimensional.

Yang paling tragis adalah nasib para pemimpin yang nyaman dengan strukturalisme. Mereka yang melupakan usia. Yang distrukturkan bukan lagi pemikiran dalam bentuk ideologi, tetapi diri sendiri, berikut DNA terdekat dalam genetika kekuasaan. Walau dikenang atau dikenal sebagai pahlawan dalam revolusi yang paling berdarah sekalipun, tetap saja sosok tua dan renta yang tak mau berubah dihoyak pikiran-pikiran anti kemapanan.

Tiga nama bisa dijadikan sebagai contoh abad ini. Ketiga nama itu berasal dari dunia Islam.

Satu, Saddam Hussein yang menjadi Presiden Irak sejak 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003. Atau selama 24 tahun. Selama 11 tahun, Saddam menjadi Wakil Presiden Irak, sejak 1968.

Dua, Hosni Mubarak yang menjadi Presiden Mesir sejak 14 Oktober 1981 sampai 11 Februari 2011. Atau hampir 30 tahun. Sejak 1975, selama enam tahun, Hosni menjadi Wakil Presiden Mesir.

Tiga, Muammar Khadafi yang menjadi Presiden Libya sejak 1 September 1969 hingga 20 Oktober 2011. Atau lebih dari 42 tahun. Sebelum itu, Khadafi adalah seorang perwira militer berpangkat letnan.

Cerita tentang ketiganya?

Bagi yang baru tahu nama itu, pengguna smartphone, silakan klik wikipedia. Yang bisa berbahasa Inggris, langsung saja buka informasi yang lebih detil ketimbang yang berbahasa Indonesia. Tak perlu berlama-lama juga, jika bosan dengan tulisan panjang. Cukup lima belas hingga tigapuluh menit. Usai itu, silakan kembali ke aplikasi atau games yang anda sukai.

Di bawah kaki langit, perubahan adalah keabadian. Dan itu dimulai dari pikiran akan perubahan.

Jelang seminggu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, sulit membaca kehebohan dalam isu publik di Sumatera Barat. Tigabelas pilkada tingkat kabupaten dan kota, serta satu di tingkat provinsi, berlangsung dalam rutinitas yang sudah berlangsung limabelas tahun ini. Tentu, terjadi perubahan tema. Sikap publik di tingkat keluarga inti (nuclear family) ikut pula berubah. Semakin jarang melihat orang saling usir di dalam akun media sosial masing-masing. Grup whatsapp paling khusus sekalipun, semakin biasa didatangi tiba-tiba oleh pilihan politik yang tak lagi seragam.

Dampak yang paling terasa adalah pergantian isu semakin cepat. Tak perlu menunggu hari, bahkan. Jarang satu isu bertengger di puncak polemik lebih dari satu hari. Hal ini berbeda dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Pertengkaran tentang satu topik atau isu bisa berminggu. Serat-serat otak pemilih semakin meranting. Isu semakin tersebar. Tak berhenti pada batang atau dahan, tapi terus bergerak ke ranting pohon dalam impuls syaraf otak.

Apa bentuk pemikiran yang bisa mengundang polemik?

Perpindahan ibukota Sumatera Barat bisa menjadi pilihan.  Saya meyakini, jika dimulai hari ini, bisa tak selesai hingga fase penyoblosan berakhir. Di daerah manapun, persoalan ibukota (negara, provinsi, atau kabupaten), selalu berhasil mengundang komentar pro-kontra dalam waktu lebih dari seminggu. Ibarat jurus-jurus dalam rimba persilatan, bicara ibukota Sumbar baru adalah ajian simpanan. Bersifat pamungkas. Ditertawakan? Sudah resiko kan? Bukankah banyak lawan terkekeh mendengar kentut Kakek Segala Tahu? Toh mereka yang tertawa itu juga yang bergelimpangan.

Kebetulan, tiga dari empat calon gubernur sudah pernah berkantor di Kota Padang. Fakhrizal, 3 tahun. Mahyeldi Ansyarullah, 10 tahun. Nasrul Abit, 5 tahun. Hanya Mulyadi yang tidak berkantor di Kota Padang. Keseharian Mulyadi diluar perjalanan ke Daerah Pemilihan tentu di Ibukota Negara, Jakarta.

Pertarungan tentang Ibukota Baru Sumbar bakal memperlihatkan visi strategis keempat calon gubernur ini.

Apa parameter yang dipakai sebagai alat ukur pemilih? Sebelum tabulasi hasil pilkada diumumkan?

Dari sisi tour of duty, Fakhrizal lebih luas. Berhubung Indonesia tidak mengenal polisi lokal dan polisi federal, area tugas seorang anggota kepolisian adalah seluruh Indonesia. Perjalanan karir Fakhrizal menunjukkan itu. Migrasi menjadi bagian yang selalu ada dalam kehidupan seorang polisi. Berpindah tempat. Kesigapan selalu ada. Plus kecepatan. Yang lambat laun membentuk ketenangan dalam kewaspadaan. Tak geger budaya. Apalagi mental.

Nasrul? Lama menjadi Aparatur Sipil Negara di Lampung. Bahkan sebelum menempuh pendidikan universitas. Berdinas di bidang kesehatan tentu membawa Nasrul dalam sejumlah penugasan lain, terutama dalam bentuk penataran atau pelatihan, baik di seluruh Lampung, maupun di daerah lain. Berhubung Nasrul menjadi Wakil Gubernur Sumbar  selama lima tahun, tentu daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama dibanding saya yang hanya sempat delapan bulan menelusuri jalanan delapan kabupaten dan kota di Sumbar II pada tahun 2008-2009. Itupun hanya sesekali singgah di enam kabupaten-kota. Konsentrasi saya hanya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, plus Agam bagian pesisir.

Mulyadi, setahu saya adalah seorang perencana (planner, atau bisa juga disebut perekayasa), baik di dalam atau luar negeri. Daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama di Sumbar, tidak hanya Sumbar II, dibanding saya. Tentu saja. Saya hanya sekali minta izin maju sebagai calon legislator nasional. Kalau bidang saya, perencana (ilmu) sosial juga, tetapi lebih banyak disebut sebagai pengamat atau analis. Padahal, dari keseluruhan karya akademik atau intelektual saya, substansi yang berisi tentang perencanaan jauh lebih banyak, dibanding amat-mengamati.

Ketika Fakhrizal, Mahyeldi, Mulyadi, Nasrul dan saya, serta seabrek profesional lain menyeburkan diri ke dalam politik praktis, kegiatan perencanaan berpindah ke dalam pikiran.

Mahyeldi? Dibanding Fakhrizal, Nasrul Abit, dan Mulyadi yang lebih beraroma rantau, Mahyeldi lebih berlogo ranah. Disamping menempuh pendidikan tinggi di Kota Padang, Mahyeldi pun menjadi Walikota di Padang. Tetapi, apakah ranah yang ditempuh Mahyeldi berarti juga diluar Kota Padang? Tentu, Buya Mahyeldi punya perhatian kepada sektor kelautan, dalam kesaksian saya. Tetapi seberapa banyak naik perahu, rakit, hingga kapal kayu dibanding saya di perairan Sumbar, saya belum punya info.

Nah, silakan hitung sendiri prosentase rantau-ranah itu, dalam mesin aritmetika politik anda masing-masing. Lalu gunakan untuk membuat proyeksi, bakal seperti apa wujud ibukota baru Sumbar dalam perencanaan mereka.

Dalam arsir saya, tentu Nasrul Abit tetap lebih visiografik. Tugas di bidang kesehatan masyarakat tidak main-main. Area yang selalu dibuat kaum profesional bidang kesehatan ini tentu selalu berisi sterilisasi area, sebelum memasukkan pasien. Lingkungan puskesmas, misalnya. Atau beranda rumah. Ketahanan manusia terletak dalam ketahanan lingkungan manusia. Tidak bisa orang yang bisa sembuh dari penyakit, jika lingkungan orang itu penuh salemo, misalnya.

Nah, masukin lagi indikator profesi masing-masing tokoh kita ini ke dalam area yang bisa anda perkirakan dalam corat-coret di pulpen yang anda pegang. Hitung lagi prosentasenya. Mana yang bisa dianggap mampu mengatasi penyakit-penyakit birokrasi sebagaimana yang anda alami di Kota Padang, ketika berurusan dengan kantor gubernur dan hulubalang kedinasannya. Bikin skor.

Indikator yang lain? Ah, sudah kepanjangan. Sudah lebih dari 1.300 kata lho. Tak perlu dilanjut, kan? Anda bikin sendirilah.

Tentu, sebelum tongkat kepemimpinan politik berpindah ke salah satu dari keempat tokoh kita ini. Seminggu lagi. Sekarang, tongkat itu berada di tangan anda masing-masing sebagai pemilih.

Ya, bagaimana lagi. Tugas politisi itu berisi “kutukan” seperti tongkat Nabi Musa yang disimpan di dalam tabut. Tongkat yang berarti kekuasaan atau kekuatan luar biasa. Apabila berhasil dipegang, bakal digunakan untuk menumbuk kekuasaan atau kekuatan lain yang menisbikan kemanusiaan. Itu niatannya. Itu janjinya. Itu yang tertulis. Walau praktek bisa jauh Padang dibanding Pariaman dari Bandara, tetap saja tugas pencarian tongkat itu diberikan kepada politisi di negara-negara demokrasi.

Seorang analis di bidang ilmu sosial bukanlah seorang perenung di kakus umum. Tan Malaka pun bukan perenung. Walau, naskah Madilog ia simpan di buluh-buluh bambu kakus umum di tepian Sungai Ciliwung, Kalibata. Untuk menghindari pengejaran intelijen kepolisian Kerajaan Belanda, tentu.

Sim salabim! Abdakadabra!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan tengah membisingkan negeri ini. Ucapan kotor dan penuh caci maki disertai sikap dan tindakan kekerasan terus meluberi ‘polusi nalar’ yang mencemari kehidupan khalayak. Belum reda, aksi teror nan sadis dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso barusan berselang kian meneror ketenangan masyarakat.

Penangkapan demi penangkapan oleh Densus 88 tak memudarkan militansi kelompok terorisme untuk beraksi. Masih bersemayam sel-sel teroris yang terus menggeliat. Kelompok ini masih membiak dan memiliki jejaring yang cukup kuat disamping dukungan masyarakat sekitar.

Di sebelah fakta lain, mengerasnya identitas. Disini yang terbangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok keagamaan yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Logika seperti ini dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip ”oposisi biner” atau Michel Foucault sebagai ”logika strategis” seperti modern-tradisional, superior-inferior, mayorita-sminoritas, Barat-Timur, dan Islam-kafir (sesat).

Tak pelak, terjadilah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian. Fakta ini sesungguhnya adalah salah satu permasalahan kebudayaan yang mengemuka hampir merata di tiap daerah. Dimana-mana merebak konflik sosial berbasis etnis, keagamaan atau perbedaan cara dan orientasi hidup. Konflik-konflik itu kerapkali juga diwarnai oleh sentimen yang menolak kepentingan kebangsaan dan lebih mengunggulkan kepentingan kelompok atau golongan sendiri.

Medan Pertarungan

Ruang publik seringkali disengketakan. Klaim atas kepemilikan ruang publik pada ranah praksis menyebabkan banyaknya konflik yang mengarah, tidak hanya pada potensi disintegrasi, tetapi juga sampai pada tataran penggerusan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kelompok-kelompok sedemikian rupa bersaing dalam masyarakat sehingga kelompok yang tidak berafiliasi pada kelompok dengan keyakinan tertentu kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia dewasa ini adalah contoh nyata dari perebutan atas ruang publik. Demikian juga kondisi ini merupakan aplikasi dari ketidakteraturan gagasan dalam penataan ruang publik yang damai bagi masyarakat plural seperti Indonesia.

Fakta radikalisme yang memunggungi dan bahkan menolak kebinekaan tentu mengejutkan banyak pihak. Indonesia yang selama ini dikenal dengan masyarakatnya yang moderat, multikultur, dan menyimpan jamak kearifan lokal harus menerima ‘nasib’ diterpa oleh tumbuh kembang radikalisme yang memekakkan.

Bagaimana memahami cuaca kultural bangsa ini yang sedang ditandai oleh berbagai gejala seperti fanatisme dan radikalisme, yang persis merupakan penghalang kemungkinan membentuk masyarakat yang pluralis dan multikultur?

Menyitir ungkapan dari Karlina Supelli (2011) dalam merebaknya berbagai gejala tersebut, apa yang rupanya terjadi adalah kecenderungan pemutlakan, yang mengarah pada dogmatisasi pengetahuan melalui penyingkiran ciri antropologis yang intrinsik pada actus mengetahui itu sendiri. Peluang bagi dialog antara sains, filsafat, dan agama akan terbuka jika dan hanya jika ciri antropologis pengetahuan dihargai secara memadai.

Nalar Filosofis Keindonesiaan

Setelah Indonesia merdeka, keinginan untuk menjadi bangsa yang bangkit dan mandiri terus dikumandangkan oleh pemimpin nasional saat itu. Soekarno senantiasa membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan ajakan berdikari, yaitu “berdiri di atas kaki sendiri”.

Ajakan untuk menjadi bangsa yang mandiri ini dilanjutkan dengan “Trisakti”, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Semangat untuk menjadi bangsa yang berkarakter dan mandiri ditegaskan lagi dengan pencanangan “Nation and Character Building” dalam rangka membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara spesifik, amanat ini berfokus tentang pentingnya karakter ini sebagai “mental investment”.

Demikianlah, para founding-fathers bangsa kita sedari awal kemerdekaan menyadari betul pentingnya dimensi kesadaran kolektif-spiritual dari kata bangsa itu. Pancasila muncul antara lain sebagai upaya untuk menegaskan kembali ikatan spiritual bangsa Indonesia yang secara historis sebenarnya telah terbentuk sejak berabad-abad lalu.

Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka tidak instan, Indonesia berdiri sendiri atas perjuangan bangsa Indonesia yang kritis, rasional dan bertumpah darah. Dan filsafat menjadi ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia. Para founding father kita membaca karya-karya filsafat dari para filsuf dunia. Bung Karno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Sutan Takdir Alisyahbana, dan lainnya merupakan cetakan filsafat.

Walaupun mereka tidak membidangi filsafat dibangku sekolah. Soekarno dalam karya-karyanya seperti Indonesia Menggugat dan Di bawah Bendera Revolusi, sangat dipengaruhi oleh Plato dalam karyanya “The Republic” dan Karl Marx dalam karyanya “Das Capital”.

Tidak hanya itu, Hatta turut menganalisis dalam filsafat ekonomi Keynesian dan Adam Smith yang beraliran kapitalisme. Hatta sangat anti terhadap kapitalisme yang menjadikan Indonesia objek dari eksploitasi sumberdaya alam dan manusia demi income dari negara penjajah.

Inilah sebabnya mengapa para pahlawan kita disebut sebagai founding father, karena mereka bukan hanya berjiwa pejuang, tetapi juga pemikir. Dan ini dilalui dengan landasan berfikir kritis serta prinsip bahwa filsafat mampu merubah dunia.

Belakangan, dengan kita saksikan munculnya berbagai konflik, menunjukkan masyarakat kita tidak atau belum bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ideologi, agama, suku, dan budaya sering menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Perbedaan nilai dan norma tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai kepentingannya dengan menciptakan konflik sosial maupun konflik politik.

Cara berpikir diagonalistik seperti saat ini sangat potensial menjadi sumber konflik, bila ada yang memprovokasi akan mudah meluap terutama pada saat menjelang kontes politik. Masing-masing pendukung partai memandang pendukung partai lainnya sebagai lawan yang harus dihancurkan, termasuk dengan kekerasan. Konflik antar pendukung calon dalam Pilkada yang terjadi di berbagai daerah sepanjang ini juga disebabkan oleh paradigma berpikir diagonalistik.

Disinilah perlunya mengemukakan kembali cara berfikir filosofis. Filsafat sejatinya adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia, semisal apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik serta mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis.

Tak terelakkan, filsafat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara ilmiah, filsafat diakui sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan landasan untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi peradaban manusia.

Menekuni filsafat akan mengantarkan manusia mencapai kebijaksanaan yang akan membuat kualitas hidup menjadi lebih berarti. Filsafat sejak dulu berada di balik semua gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat. Filsafat telah menggariskan idea bagi manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, selain fungsi akademis dalam menafsirkan kosmos dan mengarahkan manusia kepada kemajuan. Daya berpikir tingkat tinggi selalu menjadi patokan utama dalam filsafat, inilah manusia dengan entitas ekstrim dalam berpikir.

Bagaimana dengan filsafat Indonesia?

Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang bernama Indonesia, yang menggunakan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai mediumnya, dan yang isinya memiliki segi distingtif bila dibandingkan dengan filsafat lainnya, seperti filsafat Barat dan filsafat Timur.

Menarik untuk mencuplik apa yang pernah dirasakan oleh Tan Malaka. Dalam beberapa kesempatan, ia mengeluhkan minimnya buku filsafat dapat dijumpai di Indonesia, selang beberapa saat dia kembali ke tanah air dari pelariannya. Tan Malaka yang membutuhkan referensi buku filsafat untuk menuliskan banyak pemikiran dan gagasannya tentang Indonesia, kemudian menyadari betapa miripnya tanah kelahirannya dengan negeri penjajahnya, Belanda. Filsafat merupakan hal yang tidak populer di Belanda. Itulah sebab mengapa politik Belanda demikian rumitnya, dipenuhi banyak partai politik, senang mempersoalkan hal yang remeh temeh, namun melupakan hal substansial.

Bahkan Tan menyebut, di Belanda terdapat puluhan partai politik yang saling berkelahi sendiri saat pasukan Panser Jerman menggulung Belanda hanya dalam hitungan jam pada Perang Dunia II.

Sebagai suatu tradisi pemikiran abstrak, menurut studi Mochtar Lubis dalam Indonesia: Land under The Rainbow (1990), filsafat Indonesia sudah dimulai oleh jenius lokal Nusantara di era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM. Tapi, sebagai nama kajian akademis diantara kajian-kajian akademis yang lain, seperti kajian Filsafat Timur atau Filsafat Barat, Filsafat Indonesia merupakan kajian akademis baru yang berkembang pada dasawarsa 1960-an, lewat tulisan rintisan M. Nasroen, Guru Besar Luar Biasa pada Jurusan Filsafat di Universitas Indonesia, yang berjudul Falsafah Indonesia (1967).

Kehadiran ilmu filsafat di Bumi Pertiwi memang masih berusia muda bila dibandingkan dengan usia kelahiran ilmu ini di Yunani pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat sebagai kajian akademis baru hadir di Indonesia pada abad ke-20. Berbagai ide filosofis bisa kita tengarai kehadirannya sepanjang sejarah pergulatan menuju kemerdekaan.

Namun, bila istilah filsafat tidak kita batasi sebagai kajian akademis, melainkan merujuk pada cara berpikir khas di Nusantara, kita bisa menunjukkan teks-teks sastra Jawa pada abad ke-11-12 M, atau bahkan pada mitos-mitos yang kita tidak tahu persis dari abad berapa muncul di Bumi Pertiwi.

Dalam khazanah filsafat di Indonesia kita menyebutkan adanya “individu-individu hebat” semisal Mpu Kanwa dengan Arjunawiwaha-nya di abad ke-11, Mpu Sedah dan Panuluh dengan Bharatayudha-nya di abad ke-12, Mpu Tantular dengan Arjunawijaya-nya di abad ke-13, Yosodipura yang menyadur Dewaruci di abad ke-18, serta Mangkunegara IV dengan Pakem Pedalangan dan Ronggowarsito dengan Serat Pustaka Rajapurwa-nya.

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa ada perbedaan antara Barat dan Timur. Dalam buku To Thi Anh, Eastern & Western Cultural Values: Conflict or Harmony (1975) berbicara dengan lebih mendalam mengenai hal ini. Perbedaan yang dimaksud bukanlah klise bahwa Barat adalah “actif, progressif materialistik” dan Timur adalah “passif, traditionalis, spiritual”. Rasanya buka rahasia lagi bahwa orang Timur pun bisa sangat aktif seperti orang Jepang atau orang Korea, bisa sangat progresif semisal lahirnya Revolusi China dan juga bisa sangat tidak spiritual sebagaimana terlihat kebanyakan anak muda Asia sekarang yang sama sekali tidak spiritual

Ideal hidup orang Barat dipengaruhi oleh konsepsi judeo-kristiani yang meletakkan manusia sebagai “actor” pusat dalam pembentukan dunia dan sejarahnya. Visi judeo-kristiani yang digabungkan dengan “greek intellectual search” telah memunculkan penemuan-penemuan ilmiah yang mengandaikan penaklukan alam. Sementara di Timur, meski cara hidup orang Asia menganjurkan keterlibatan pada hidup bermasyarakat, ideal orang Timur adalah “non interference, moderation, humanity, and patience”. Oleh karena itu, orang Timur lebih mengidealkan hidup yang: “sederhana, tenteram, mencukupkan diri dengan kebutuhan yang seperlunya berkat pekerjaan yang menurutnya cocok untuk itu.

Ideal orang Timur adalah hidup yang bebas dari pencarian nilai-nilai duniawi: kenyamanan, keterkenalan, kekuasaan, dan kekayaan.

Nah, disinilah ada kebutuhan perlunya mengkaji filsafat Indonesia. Studi filsafat Indonesia belum disentuh oleh para cendikia Indonesia. Saat ini, banyak peneliti dari negara lain mempelajari objek material budaya Indonesia, akan tetapi pribadi masyarakat Indonesia belum dipahami oleh para peneliti dari negara lain tersebut sehingga studi yang dilakukan dangkal dan kering karena belum menyentuh pada nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia

Secara kepentingan praktis, studi kefilsafatan Indonesia ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga dapat disosialisasikan dan dapat menjadi orientasi terutama bagi pembangunan visi keindonesiaan yang berkarakter (national character building). Sedangkan misi paradigmatik yang diemban adalah merekontruksi pemikiran Filsafat Indonesia dimana saat ini ada asumsi-asumsi yang harus dibangun kembali.

Disis lain, ada pemikiran bahwa filsafat Indonesia identik dengan filsafat Pancasila. Pancasila adalah bagian dari kenusantaraan yang secara ilmiah harus dibedakan. Dalam mencetuskan pikiran ataupun budaya Indonesia, keduanya berdialektika menjadi civillization. Local genius merupakan penanda yang menunjukan identitas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain.

Sistematika pemikiran Filsafat Indonesia bisa diklasifikasikan dalam 3 pilar jati diri, yaitu, pertama, Pilar Ontologis. Pilar ontologis disini adalah manusia Indonesia yang terdiri atas jiwa dan raga keindonesiaan. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diakui secara formal, mempunyai tradisi yang khas Indonesia, mempunyai karakter-karakter manusia Indonesia yang tercermin dalam objek materialnya. Kerangka ontologis ini tercermin misalnya dari karya-karya sastra Indonesia. Misalnya, karya Hamzah Fansuri mengenai tasawuf Aceh yang jelas berbeda dengan tasawuf Arab.

Kedua, Pilar Aksiologis. Pilar aksiologis adalah nilai-nilai luhur Indonesia seperti ramah-tamah, gotong-royong, nilai estetik Indonesia yang khas yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya seni tradisi reog, nilai-nilai yang melatarbelakanginya berasal dari nilai bangsa Indonesia yang berbeda dengan Malaysia. Ketiga, Pilar Epistemologis. Pilar epistemologis mencakup pengetahuan dan sejarah asal-muasal terbentuknya budaya tersebut.

Dalam mendiskusikan soal “filsafat asli”, Zoetmulder (2000) menghindarkan kita untuk berpikir bahwa “filsafat” haruslah berwujud sistem berpikir yang penuh dan utuh sebagaimana berkembang dalam tradisi rasionalisme atau empirisme di Barat. Bagi Zoetmulder, filsafat secara umum dapat didefinisikan sebagai “suatu pencarian dengan kekuatan sendiri tentang hakikat segala wujud (fenomena) yang bersifat mendalam dan mendasar”. Manakala dalam unsur-unsur kebudayaan, misalnya Jawa, ditemukan pencarian semacam itu, maka jelas bahwa sebuah filsafat juga bisa ditemukan di situ. Memang benar bahwa pencarian itu belum terwujudnyatakan dalam sebuah sistem berpikir yang utuh. Namun, bila kita menilik karya-karya sastra di Jawa, atau mengamati cara hidup rakyat biasa, menurut Zoetmulder, kita bisa menemukan “kecintaan mereka (rakyat) terhadap renungan filsafat.”

Dengan istilah “asli,” Zoetmulder juga tidak memaksudkan seolah-olah filsafat harus murni bertumbuh dari bumi Indonesia. Sebab, yang disebut Filsafat Barat pun asalmuasalnya tidak dari Barat, melainkan dari daerah Mediterania (Yunani). Kisah-kisah pewayangan yang sangat hidup dalam imajinasi rakyat misalnya tokoh Werkudara atau Bima yang mencari air hidup untuk mendapatkan ilmu sejati, jelas berasal dari epos Mahabharata. Meskipun berasal dari India, kisah ini sangat hidup dan berkembang di kalangan umum rakyat Jawa, bisa menjadi bahan untuk direnungkan dimensi filosofisnya.

Penegasan Kembali

Zoetmulder sepakat bahwa pendidikan filsafat—entah itu yang asli sini atau Barat—harus diberikan supaya para siswa memiliki sikap kritis. Dengan mempelajari kebijaksanaan yang tumbuh dari akar budayanya sendiri, siswa bisa hormat dengan milik bangsa sendiri.

Sementara dengan mempelajari Filsafat Barat, para siswa bisa paham dengan berbagai pandangan yang bertumbuh pada bangsa lain, apalagi kalau paham-paham itu telah merasuki ke bangsa kita juga.

Penegasan adalah sebuah pengingatan atau upaya untuk mengingat kembali, sebuah upaya untuk kembali menyatukan diri. Yang mau ditegaskan, diingat, disatukan kembali adalah dasar yang memungkinkan masing-masing kita bisa hidup, berpikir, bersuara, bekerja dan terlibat sebagai warga di dalam komunitas bangsa yang khas, dalam hal ini adalah Indonesia. Tetapi, setiap penegasan dan pengingatan memang akan selalu dibayang-bayangi oleh kemungkinan pelupaan dan ketidakpedulian. Hanya jika manusia bisa melupakan, maka ia bisa mengingat. Demikian juga setiap ingatan selalu dibangun di atas dasar pelupaan.

Akhirnya, berangkat dari sinilah terasa pentingnya untuk ‘kembali ke akar’, yakni dengan mengembalikan jati diri manusia Indonesia untuk mau dan mampu berfikir secara mendalam dan komprehensif. Pendangkalan pemikiran yang terjadi selama ini telah membuat banyak implikasi yang berbahaya bagi kelangsungan keindonesiaan. Situasi bangsa kita tampaknya memerlukan perhatian serius, tak hanya pada sistem dan praktik, melainkan konsepsinya.

Pengayaan konseptual pada elit bangsa, sekaligus penyadaran pada masyarakat yang selama ini cenderung menjadi objek semata, merupakan sebuah keniscayaan. Perenungan filosofis atas situasi objektif akan mampu melahirkan konsepsi yang membumi, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Sehingga diharapkan dapat membawa bangsa ini melewati kebuntuan-kebuntuan dalam membangun peradaban keindonesiaan yang lebih baik dan indah.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang Pemerintah telah mencapai Rp5.877,71 triliun pada akhir Oktober 2020. Berdasar perhitungan atas pos pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020, maka masih akan bertambah sekitar Rp250 triliun lagi hingga akhir tahun. Posisinya diprakirakan di kisaran Rp6.125 triliun.

Posisi utang dimungkinkan menjadi lebih besar dari itu, jika pendapatan negara tidak sesuai dengan harapan, yang melebarkan defisit APBN melampaui rencananya. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan tetap digenjot dengan alasan pemulihan ekonomi. Tambahan pembiayaan utang berpeluang menjadi lebih besar dari rencananya.

Lonjakan utang pemerintah pada tahun 2020 harus diakui terutama sebagai dampak pandemi covid-19 atas APBN. Posisi utang Pemerintah memang tiap tahun selama ini cenderung meningkat, namun tahun 2020 meningkat secara luar biasa. Belanja dan pengeluaran pemerintah terpaksa bertambah lebih banyak dari rencana sebelumnya. Padahal, pendapatan justru dipastikan menurun.

Baca juga: Misteri Nilai Aset Pemerintah yang Melonjak 

Sebelum pandemi, Pemerintah sering menjelaskan tentang kondisi aman utangnya berdasar porsi atau rasio dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam khasanah kajian akademis, rasio serupa itu memang menjadi salah satu indikator analisis, terutama dalam kaitannya dengan risiko. Undang-undang keuangan negara juga memberi batas rasio yang diperbolehkan, yaitu sebesar 60%. Batas ini sering diklaim Pemerintah sebagai batas aman.

Rasio utang diakui oleh pemerintah sebagai telah mencapai 37,84% pada akhir Oktober 2020. Pemerintah sendiri memang telah memprakirakan rasionya di kisaran 38% pada akhir tahun nanti. Meningkat drastis, yaitu sekitar 7,8% dari rasio akhir tahun 2019 yang masih sebesar 30,23%. Selama periode tahun 2016-2019, rasio utang memang masih relatif terjaga di kisaran 30%.

Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 tidak menyebut target besaran rasio utang yang definitif pada tahun 2021. Hanya disebutkan bahwa rasio akan dijaga dalam batas aman. Adapun yang dinyatakan secara eksplisit hanya berupa kisaran, yaitu rasio utang hingga akhir 2024 sebesar range 38-43%.

Perhatikan, yang dinyatakan adalah rasio utang hingga akhir 2024, bukan khusus untuk tahun 2021.

Sementara itu, proyeksi WEO edisi Juni 2020 dari IMF tentang rasio utang pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 37,7%. Diproyeksikan meningkat menjadi 40,3% pada tahun 2021.

Penulis menilai pemerintah sendiri sebenarnya tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang berapa rasio utang tahun 2021. Bahkan, kemungkinan untuk tahun 2020 yang akan segera berakhir pun, prakiraan Pemerintah tampaknya akan meleset.

Sebenarnya besaran posisi utang akhir tahun 2020 sudah hampir dapat dipastikan, dilihat dari posisi hingga akhir Oktober dan sisa pembiayaan utang yang akan direalisasikan. Prakiraan posisi akhir tahun 2021 pun telah diperhitungkan dengan besaran pos pembiayaan utang pada APBN 2021. Akan tetapi, nilai PDB nominal tahun 2020 masih cukup lebarnya kisaran kemungkinannya. Apalagi nilai PDB tahun 2021 nanti.

Perlu dimengerti bahwa rasio utang dan rasio defisit yang dinyatakan dalam dokumen seperti Nota Keuangan dan APBN untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sepenuhnya bersifat asumsi.

Sebagai contoh, defisit sebesar Rp1.039,22 triliun dalam Perpres No.72/2020 disebut sebagai 6,34% atas PDB. Artinya PDB nominal atau atas dasar harga berlaku tahun 2020 diasumsikan sebesar Rp16.391,44 triliun.

Asumsi nilai PDB demikian nyaris mustahil akan dicapai. Nilainya selama 3 triwulan tahun 2020 hanya sebesar Rp 11.505,12 triliun. Dibutuhkan capaian sebesar Rp4.886,32 triliun pada triwulan IV agar asumsi tersebut terpenuhi. Sebagai perbandingan, nilai PDB triwulan IV tahun 2019 hanya sebesar Rp4.018,84 triliun. Padahal, nilai PDB selama 3 triwulan tahun 2019 justru lebih besar dari tahun 2020, mencapai Rp11.629,27 triliun.

Seandainya memang telah terjadi pemulihan ekonomi yang sangat signifikan pada triwulan IV 2020, maka PDB triwulan ini bisa mencapai Rp4.250 triliun. Artinya PDB nominal tahun 2020 hanya akan sebesar Rp15.755 triliun. Penulis sendiri beranggapan akan sedikit di bawah itu.

Untuk menghitung rasio utang, maka perlu diprakirakan posisi utang pada akhir tahun 2020 nanti. Sebagaimana disampaikan di atas, posisi utang pada akhir Oktober telah mencapai Rp5.878 triliun. Berdasar rencana pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020 dan realisasi APBN hingga akhir Oktober, maka posisi utang akan di kisaran Rp6.150 triliun. Itu pun dengan asumsi, kurs rupiah masih terjaga pada tingkat setara akhir Oktober.

Dengan demikian, rasio utang Pemerintah pada akhir tahun 2020 sebenarnya akan mencapai 39%. Lebih tinggi dari proyeksi WEO Juni 2020 dan prakiraan Pemerintah dalam Nota Keuangan dan APBN 2021.

Penulis merasa perlu mengingatkan pembaca agar tidak terburu-buru memastikan soalan rasio ini. Ada angka-angka yang bersifat sementara tentang posisi utang akhir tahun dan dengan nilai PDB yang sebenarnya asumsi. Posisi utang pemerintah yang sebenarnya mesti diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK, yang biasanya baru diketahui pada akhir Mei. Sedangkan nilai PDB biasanya diumumkan oleh BPS pada awal Februari.

Sebagai contoh, APBN Kita edisi Januari 2020 dan berbagai keterangan Pemerintah pada awal tahun lalu menyebut posisi utang pemerintah akhir tahun 2019 sebesar Rp4.778 triliun dengan rasio sebesar 29,8%. Memang disebut sebagai angka sementara, namun besaran itu beredar di media dan banyak diskusi akademis selama berbulan-bulan.

Nah, PDB dalam rasio tersebut sebenarnya masih diasumsikan sebesar Rp16.034 triliun. Sekitar sebulan kemudian, BPS mengumumkan bahwa PDB nominal hanya Rp15.834 triliun. Dan posisi utang setelah diaudit BPK sedikit bertambah menjadi Rp4.787 triliun. Rasionya pun melesat menjadi 30,23%.

Perlu pula diperhatikan bahwa APBN Kita edisi Nopember 2020 yang menyajikan data posisi utang pada akhir Oktober sebesar Rp5.878 triliun di atas, mengatakan rasionya atas PDB sebesar 37,84%. Artinya PDB telah diasumsikan sebesar Rp15.534 triliun. Sangat jauh di bawah asumsi dalam Perpres No.72/2020 yang sebesar Rp16.391 triliun.

Tentu dapat dijelaskan bahwa PDB nominal yang dimaksud adalah yang telah direalisasi, berarti setahunnya mulai dari triwulan IV 2019 sampai dengan triwulan III 2020. Nilainya memang sebesar Rp15.524 triliun.

Bagaimana dengan prakiraan tahun 2021?

APBN 2021 yang merencanakan defisit sebesar Rp1.006,38 triliun dinyatakan sebagai 5,70% atas PDB. Artinya PDB diasumsikan akan sebesar Rp17.655 triliun. Asumsi yang sangat tidak realistis jika ternyata PDB tahun 2019 hanya di kisaran Rp15.755 triliun. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi hampir 10% untuk mencapainya. Kecuali inflasi meningkat mendekati 2 digit, terutama inflasi yang dihadapi produsen sebagai basis perhitungan PDB nominal.

Jika Pemerintah dan Bank Indonesia masih berhasil mengendalikan inflasi pada tahun 2021, maka PDB nominal yang realistis adalah di kisaran Rp17.000 triliun.

Sedangkan posisi utang pemerintah akhir tahun 2021 dapat diprakirakan dari rencana pembiayaan utang dalam APBN. Pembiayaan utang merupakan rencana penambahan utang karena pengelolaan APBN, yaitu sebesar Rp1.177,35 triliun.

Seandainya kurs rupiah tetap terjaga stabil sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga faktor ini tidak menambah posisi utang secara berarti, maka posisi utang akan di kisaran Rp7.327 triliun. Hasil dari penambahan prakiraan posisi akhir tahun 2020 (Rp6.150 triliun) dengan rencana pembiayaan utang tadi.

Nah, rasionya atas PDB pun akan mencapai 43% pada akhir tahun 2021.

Pemerintah tidak salah dengan menyebut rasio utangnya akan berada pada range 38-43% hingga tahun 2024. Tetapi mengapa menyebut tahun 2024, bukan tahun 2021 telah sangat mungkin mencapainya. Dan merupakan perjuangan mengelola fiskal yang amat berat jika ingin rasio itu bertahan hingga tahun 2024.

Penulis hanya berharap, Pemerintah lebih terbuka dan fair menjelaskan soalan semacam ini. Utang Pemerintah merupakan urusan seluruh komponen bangsa. Semua berhak mengetahui dan mengerti secara lebih baik akan beban fiskal di masa mendatang.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri