Connect with us

Hot Topic

Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Belanja Pelayanan Publik

Published

on

Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Belanja Pelayanan Publik

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang kemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sebaliknya, kepala daerah juga diminta untuk mengurangi belanja aparatur. Adapun yang dimaksud dengan belanja aparatur atau belanja aparatur daerah yaitu belanja yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas.

Baca juga: Kemendagri Minta Calon PNS sesuai dengan Passion dan Panggilan Hidup

Menurut Mendagri, pandemi Covid-19 mengajarkan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Faktanya, menurut Mendagri, pandemi Covid-19 juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang produktif. Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi.

“Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/9/2021).

Sebaliknya, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing. Mendagri mengambil contoh persoalan sampah dan pengelolaannya. Misalnya, anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja aparatur, dapat dialihkan untuk pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam hari. Dengan begitu, diharapkan suatu kota setiap paginya dalam keadaan bersih dan bebas sampah. “Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah memerhatikan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun dijalankan dan disalurkan sesuai pos anggarannya, serta dirasakan manfaatnya.

“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20%, kesehatan 10% minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Golkar Siap Berikan Bantuan Hukum Azis Syamsuddin

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Partai Golkar menonaktifkan Azis Syamsuddin sebagai anggota. Walaupun demikian, Azis masih berstatus sebagai kader Partai Golkar. Oleh karena itu, pihak partai siap memberi pendampingan hukum kepada Azis Syamsuddin.

“Partai Golkar akan memberi bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu (25/9).

Namun, apabila Azis telah menunjuk penasihat hukum lain, maka Partai Golkar akan mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya itu. Adies juga menyampaikan Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” tegas Adies.

Baca juga: DPP Golkar Minta Azis Syamsuddin Mundur Sebagai Wakil Ketua DPR RI

Dalam kesempatan itu, Adies menerangkan Partai Golkar memberi kesempatan kepada kader untuk berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya. Oleh karena itu, Azis akan menerima kesempatan untuk fokus menghadapi kasusnya di KPK RI.

“(Kesempatan itu diberikan) sebagaimana amanah ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan Pasal 19 Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor: PO-15/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Penegakan Disiplin Organisasi,” sebut dia.

KPK RI di Jakarta pada Sabtu dini hari menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), yang diduga sebanyak Rp3,1 miliar. Suap itu diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

IG

Continue Reading

Hot Topic

dr. Reisa: Alhamdulillah, Indonesia Capai Target 40 Persen Pemberian Vaksin Dosis Pertama

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Indonesia telah mencapai target 40 persen pemberian dosis pertama dan 22,73 persen dosis kedua vaksin Covid-19 dari 208.265.720 sasaran vaksinasi di Indonesia. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara dengan jumlah suntikan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, dr. Reisa Broto Asmoro, dalam keterangan persnya pada Jumat, 24 September 2021, di Kantor Presiden, Jakarta, yang ditayangkan langsung pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia sudah melampaui target 10 persen, bahkan sudah mencapai benchmark atau target 40 persen pemberian dosis pertama di minggu ini,” ujar Reisa.

“Hal ini dimungkinkan karena pemerintah Indonesia dengan gencar menyediakan stok vaksin dan mendistribusikannya,” sambung Reisa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan target vaksinasi sebesar 10 persen populasi di setiap negara pada bulan September 2021, 40 persen populasi di setiap negara pada akhir 2021, dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan tahun 2022.

Baca juga: Sukseskan PON XX, dr. Reisa: PeduliLindungi Bermanfaat Bagi Atlet

Reisa mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, 43,9 persen populasi dunia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Sebanyak 6,03 miliar dosis telah diberikan secara global, dan 28,15 juta vaksin telah disuntikan kepada penduduk dunia setiap harinya.

Reisa juga menjelaskan bahwa per 24 September 2021, pemerintah telah menerima lebih dari 273,6 juta dosis vaksin baik melalui jalur pembelian langsung, kerja sama global atau Covax Facility, dan hibah dari negara-negara sahabat.

“Dari Januari sampai dengan September 2021, pemerintah sudah menyalurkan lebih dari 179,8 juta dosis ke seluruh penjuru Indonesia,” jelas Reisa.

Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru juga menekankan bahwa upaya pengendalian Covid-19, terutama vaksinasi Covid-19, bukan hanya mengenai angka belaka melainkan kerja keras banyak pihak.

“Dua ratus juta lebih dosis yang sudah datang ke Indonesia melalui 79 kedatangan sampai dengan pagi tadi jam 10.00 WIB, adalah kerja keras dan gotong royong dari banyak orang,” tegas Reisa.

Reisa pun mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin tanpa perlu menunggu untuk memilih vaksin. Hal tersebut dinilai sebagai cara untuk menghargai kerja keras semua pihak yang terlibat dalam upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

“Vaksin yang terbaik adalah yang saat ini tersedia, tidak perlu menunggu untuk memilih-milih,” tandas Reisa.

 

Continue Reading

Hot Topic

DPP Golkar Minta Azis Syamsuddin Mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng).

Merespon hal itu, Pengawas Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butarbutar pun meminta Azis agar mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Iya kita minta beliau (Azis Syamsuddin) mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR namun jika tidak mengundurkan diri, Golkar akan mengganti beliau,” kata Muslim di Jakarta, Sabtu (25/9).

Menurut Muslim, Azis sebaiknya mundur supaya tidak mengganggu kerja DPR dan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat.

Baca juga: Azis Syamsuddin Terancam 5 Tahun Penjara 

Meski begitu, Muslim mengatakan partainya belum memutuskan siapa pengganti Azis Syamsuddin untuk menempati jabatan Wakil Ketua DPR.

“Sampai saat ini belum ada pembicaraan dalam waktu dekat tentu DPP akan memutuskan siapa pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR,” ujarnya.

Muslim mengatakan, pengganti Azis Syamsuddin akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Pak Airlangga Hartarto belum memikirkan ke arah mungkin dalam beberapa waktu kedepan saya yakin DPP akan ambil sikap resmi terkait pengganti beliau,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC