Connect with us

Internasional

Perjanjian Nuklir, IAEA Capai Kesepakatan Dengan Iran

Published

on

Perjanjian Nuklir, IAEA Capai Kesepakatan Dengan Iran

Channel9.id-Iran. Badan Pengawas Nuklir PBB telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Iran pada hari Minggu untuk menyelesaikan “isu paling mendesak” diantara mereka, Senin (13/9/2021).

Ketua International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, telah mencapai kesepakatan dalam kunjungannya ke Tehran dan menyebutkan kalau kesepakatan tersebut merupakan langkah yang konstruktif.

“Kesepakatan ini bukanlah solusi permanen, tak bisa dijadikan solusi permanen. Solusi ini menurut saya merupakan sebuah langkah untuk memberikan waktu untuk pihak-pihak terlibat,” ujar Grossi kepada para wartawan di bandara Vienna setelah kunjungannya dari Iran.

Baca juga: Iran Berhenti Melakukan Transparansi Perkembangan Nuklirnya

Dia menambahkan: “Kita telah berhasil mengatasi isu terpenting saat ini: Hilangnya informasi yang kita alami sampai hari kemarin. Sekarang kita sudah punya solusinya”.

Koordinator diskusi perjanjian nuklir yang sedang buntu ini, direktur politik Uni Eropa, Enrique Mora, menyebutkan di Twitter kalau kesepakatan tersebut memberikan ruang untuk berdiplomasi dan mengatakan kalau sangat penting untuk melanjutkan diskusi perjanjian nuklir 2015.

Perjanjian nuklir 2015 itu mengharuskan adanya pengawasan ekstra terhadap program nuklir Iran yang sebelumnya juga sudah diawasi oleh IAEA. Di bulan Februari Iran mengumumkan kalau mereka tak akan mau dimonitori lagi.

Khawatir kalau tanpa adanya pengawasan di area tersebut Iran dapat dengan diam-diam mengeruk perlengkapan dan material dengan jumlah yang banyak dan membuat senjata nuklir, Grossi sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk tetap merawat perlengkapannya, walaupun pada akhirnya Iran juga meninggalkan kesepakatan tersebut.

Perawatan perlengkapan itu harus dilakukan tiap tiga bulan untuk memastikan memorinya tidak penuh dan tidak ada kekosongan pengawasan. Dengan jangka waktu tiga bulan tersebut sudah lewat dua minggu lalu, kesepakatan saat ini datang disaat-saat yang krusial.

Grossi menambahkan kalau laporan pengawasan itu kembali dijalankan dan telah memberikan IAEA sarana teknis yang dibutuhkan.

Pengawasan perawatan perlengkapan program nuklir Iran akan kembali dimulai dalam waktu dekat ini, ujar Grossi, dan menambahkan bahwa kamera-kamera yang rusak dan dicopot pabrik mesin sentrifugal akan diperbaiki dan diganti.

(RAG)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Filipina Tolak ICC Yang Ingin Selidiki Duterte

Published

on

By

Filipina Tolak ICC Yang Ingin Selidiki Duterte

Channel9.id-Filipina. Filipina tidak akan mau bekerja sama dengan investigasi resmi oleh International Criminal Court (ICC) mengenai adanya kemungkinan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte dalam kampanyenya “perang melawan narkoba”, ujar juru bicara presiden Filipina, Kamis (16/9/2021).

Para hakim di ICC pada hari Rabu menyetujui proposal penyelidikan terhadap kampanye khas Duterte dalam peperangannya melawan narkoba yang mana sudah menelan banyak korban jiwa.

Penilain para hakim mengenai bahan materi yang diberikan oleh para jaksa penuntut menyebutkan kalau “Kampanye yang dikenal dengan sebutan ‘perang melawan narkoba’ tidak dapat dianggap sebagai tindakan penegakan keadilan, namun lebih ke tindakan serangan sistematis terhadap warga sipil,”.

Sebelumnya Duterte telah mencoba untuk menghindari investigasi terhadapnya dan pada hari Kamis, ketua penasihat hukum presiden Salvador Panelo menyatakan kalau ICC tidak mempunyai hak yurisdiksi.

“Sikap presiden tidak akan berubah. ICC bertekad untuk meneruskan kasus ini yang sudah melanggar konstitusi kami dan bahkan melanggar undang-undang Roma sendiri,” ujar Panelo di stasiun radio DZBB.

Panelo menyatakan kalau penyelidik ICC tidak akan diizinkan masuk ke Filipina untuk melakukan penyelidikan.

Pada bulan Maret 2018, Duterte mengundurkan diri dari perjanjian pendiri ICC. Namun, dibawah undang-undang ICC, mereka mempunyai yurisdiksi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari tahun 2016 sampai 2019.

Duterte, 76, yang memenangkan pemilu presiden dengan kampanye anti-narkobanya, akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Juni 2022, namun ia berencana untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Duterte, dalam pidatonya yang lalu, ia membela kampanye yang telah membuat kepolisian menembak mati sekitar 6,100 terduga pengedar narkoba dan menyebutkan kalau ia sudah berhasil menurunkan angka kriminilatas dan menjaga perdamaian dan ketertiban.

Sang presiden sebelumnya menantang ICC untuk mengadilinya karena ia tak pernah membantah kata-katanya yang menyebutkan kalau ia tak segan-segan akan membunuh siapapun yang berani menghancurkan negaranya.

Kelompok-kelompok HAM menuduh Duterte memantik kekerasan mematikan dan menyatakan kalau polisi langsung membunuh terduga pengedar narkoba dan sering menyetting kejadian perkara kriminal. Pihak kepolisian Filipina membantah hal ini dan Duterte menegaskan kalau kepolisiannya hanya boleh menembak mati jika dalam keadaan terdesak.

Kelompok HAM Filipina, Karapatan, menyatakan kalau komentar ICC tersebut menekankan laporan para korban dan keluarga.

“Duterte dan antek-anteknya harus bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya,” ujar Karapatan.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Antonio Guterres: PBB Bisa Selesaikan Masalah di Afghanistan Sebagai Khayalan

Published

on

By

Antonio Guterres: PBB Bisa Selesaikan Masalah di Afghanistan Sebagai Khayalan

Channel9.id-New York. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan adanya ungkapan kalau PBB dapat menyelesaikan masalah Afghanistan itu adalah sebuah khayalan dan pengaruh untuk membuat pemerintah Taliban menjadi lebih inklusif itu terbatas, pada Kamis (16/9/2021).

Dalam interviewnya dengan Guterres, ia menyebutkan: “Saya rasa ada sebuah ekspektasi yang berlebih,” saat ditanya mengenai pengaruh PBB sebagai organisasi internasional terhadap Afghanistan.

Dunia telah menyaksikan sejumlah negara mengirimkan ribuan pasukannya ke Afghanistan dan menghabiskan dana yang besar selama 20 tahun sejak AS memimpin invasi ke negara tersebut karena Taliban – yang saat itu menguasai Afghanistan – memberikan perlindungan kepada ketua Al Qaeda, Osama bin Laden.

Baca juga: Cina dan Pakistan Curi Start dalam Membantu Warga Afghanistan

Amerika Serikat telah menghabiskan dana sekitar 1 triliun dolar hanya untuk melihat kepemerintahan dukungannya di Afghanistan dijatuhkan dengan cepat oleh Taliban saat AS dan negara-negara Barat memutuskan untuk menarik pasukannya dari negara Timur Tengah tersebut.

“Coba pikirkan lagi, mereka yang sudah mengerahkan seluruh sumber daya sebanyak itu dan masih gagal menyelesaikan masalah di Afghanistan, dan kita yang saat ini tidak mempunyai dana dan pasukan tambahan dari AS dan negara-negara Barat lainnya dapat menyelesaikan masalah disana itu adalah sebuah pemikiran fantasi,” ungkap Guterres.

Namun ia menyebutkan kalau PBB akan melakukan segala hal yang bisa dilakukan. Guterres menyebutkan kalau kondisi Afghanistan kian menurun menuju kondisi krisis kemanusiaan dan ia memutuskan untuk berdiskusi dengan Taliban agar dapat membantu 36 juta populasi Afghanistan.

Bahkan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul, setengah populasi Afghanistan sudah bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Nampaknya jumlah tersebut akan naik dikarenakan adanya kekeringan dan menipisnya stok bantuan kemanusiaan dan World Food Programme telah memperingatkan akan ada sekitar 14 juta orang yang akan menderita kelaparan.

Guterres dengan lugas mendukung upaya-upaya untuk membuat Taliban membentuk kepemerintahan yang lebih inklusif daripada 20 tahun lalu. Namun, Guterres menyebutkan kalau PBB tidak mempunyai peran besar untuk melakukan tersebut dan mengatakan kalau PBB lebih fokus untuk membantu warga-warga Afghanistan.

“Kalian tidak bisa berharap adanya keajaiban,” ujarnya, menekankan kalau PBB bisa saja berdiskusi dengan Taliban, namun mereka tidak akan terima kalau PBB ikut campur dalam pembentukan pemerintah barunya.

Menurut Guterres, bantuan kemanusiaan harus digunakan sebagai instrumen untuk membantu meyakinkan Taliban agar mau menghargai hak-hak dasar kemanusiaan, termasuk hak untuk para perempuan.

Ia menyebutkan kalau PBB akan bekerja sama dengan mitra-mitranya agar bantuan kemanusiaan tersebut dapat terkirim kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan “semua orang harus diperlakukan dengan adil tanpa harus melihat jenis kelaminnya, etnisnya atau apapun itu,” ujarnya.

Guterres menekankan kalau saat ini masih terlalu dini untuk menentukan apakah Taliban yang sekarang adalah Taliban yang mau menghargai HAM.

Dia menyebutkan situasi di Afghanistan dengan “tak dapat diprediksi,” menambahkan: “Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi penting untuk kita terlibat langsung dengan situasi disana,” pungkasnya.

(RAG)

 

Continue Reading

Internasional

Selandia Baru Larang Masuk Kapal Selam Nuklir Australia

Published

on

By

Selandia Baru Larang Kapal Selam Nuklir Australia Masuk

Channel9.id-Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebutkan kalau kapal selam baru Australia yang bertenaga nuklir tidak diperbolehkan untuk menyelam di daerah perairannya dengan dasar kebijakan bebas tenaga nuklir, Kamis (16/9/2021).

Kerja sama keamanan di daerah Indo-Pasifik yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebutkan kalau AS dan Inggris akan memberikan bantuan teknologi kepada Australia dan bisa mengerahkan kapal selama bertenaga nuklir.

Kesepakatan Indo-Pasifik itu dipandang sebagai langkah untuk menghadapi pengaruh Cina yang kian besar di daerah tersebut.

“Saya sudah mendiskusikan kesepakatan tersebut dengan Perdana Menteri Morrison semalam,” ucap Ardern di jumpa pers.

“Saya bersyukur mengetahui kalau perhatian mereka sudah berpindah ke kita dari partner terdekat kita. Daerah ini merupakan daerah sensitif dan ada peran yang dapat dimainkan oleh mereka di daerah kami. Namun perspektif yang kita ambil yaitu perspektif yang memprioritaskan kestabilan,” ujarnya.

Walaupun begitu, Ardern menyatakan kalau kapal selam berkekuatan nuklir itu tidak akan diizinkan untuk menyelam di perairan Selandia Baru atas dasar peraturan zona bebas nuklir 1984.

“Tentu saja mereka tidak bisa datang ke perairan kita. Tidak diperbolehkan kapal laut yang sebagian atau sepenuhnya ditenagai oleh nuklir, masuk ke perairan kita,” sebutnya.

Ardern mengatakan kelompok baru Indo-Pasifik ini tidak merubah hubungan keamanan dan intelejen Selandia Baru, yang merupakan anggota Five Eyes, sebuah kelompok pasca-perang yang anggotanya yaitu AS, Inggris, Australia dan Kanada.

“Kesapakatan tersebut tidak setingkat kesepakatan perjanjian. Tidak ada yang berubah dari Five Eyes dan hubungan pertahanan kami dengan Australia,” jelasnya.

Ardern yang saat ini menjabat di periode keduanya, tengah memfokuskan untuk meningkatkan kebijakan asing yang lebih independen dan tidak memihak bloc manapun.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC