Channel9.id-Jakarta. Sektor e-health berpotensi berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, sektor ini juga diyakini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri. Diketahui, kebutuhan akan sektor ini memang kian meroket di dua tahun belakangan, tepatnya sejak pandemi COVID-19 melanda.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa valuasi sektor ekonomi digital di tahun 2021 diperkirakan bisa mencapai sekitar USD 70 miliar atau Rp 1.000 triliun. Di 2025, diproyeksikan tumbuh hingga USD 146 miliar atau Rp2.100 triliun.

“Sangat besar, termasuk di dalamnya electronic health, sehingga kita perlu melakukan pertemuan untuk mendapat masukan dari industri, agar kebijakan yang diambil itu memang berpihak pada pengembangan industri, termasuk industri e-Health, dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,” kata Johnny melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Baca juga: Pemanfaat Teknologi Terkini Dorong Ekonomi Digital Indonesia

Diketahui, akhir 2020 lalu, Johnny menuturkan bahwa Indonesia memiliki 3.126 fasilitas layanan kesehatan, namun belum ada akses internet di sana. Adapun saat ini pemerintah tengah gencar menyediakan layanan fasilitas kesehatan di berbagai titik Indonesia. “Dalam waktu tiga bulan, sekitar Oktober, November, Desember, itu disediakan semuanya dengan memanfaatkan satelit,” sambungnya.

Di lain sisi, pemerintah juga menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk membantu masyarakat melacak penyebaran COVID-19 hingga kebutuhan cetak sertifikat vaksin maupun aktivitas di luar rumah.

Untuk itu, Johnny mengajak pelaku industri e-health berkolaborasi dan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia di 2022 nanti.

Ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku industri e-Health agar turut aktif. Misalnya memberi rekomendasi dan masukan terkait isu e-Health yang dibahas di Digital Economy Working Group G20 Tahun 2022, di mana pelaku industri bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian mengeksplorasi secara aktif dalam kerja sama B2B antarnegara G20, dan menyediakan kustomisasi layanan isu e-health masing-masing, sesuai kebutuhan negara-negara G20 lainnya.

“Terlebih saat pandemi, layanan digital kesehatan telah membuka akses masyarakat semakin insklusif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh mitra sektor kesehatan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi,” tandasnya.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Google punya kontrak yang mewajibkan karyawan untuk mematuhi kebijakan “don’t be evil” atau jangan jahat. Namun demikian, tiga mantan karyawan Google itu menuntut perusahaan karena mereka diberhentikan setelah membeberkan tindakan Google yang “evil” atau jahat, dilansir dari The Verge (1/12).

Adapun ketiga mantan karyawan itu ialah Sophie Waldman, Rebecca Rivers, dan Paul Duke. Memang, di tahun ini, Kepala Dewan Hubungan Perburuhan Nasional menilai bahwa Google bisa dibilang melanggar undang-undang perburuhan Amerika Serikat (AS) karena memecat tiga karyawan itu. Bahkan, mereka menuduh Google telah membatasi gerak aktivisme di perusahaannya.

Melalui gugatan yang diajukan di negara bagian California, mereka menuduh Google telah melakukan kejahatan. Namun, imbasnya mereka dihukum dengan dipecat karena menyeret nama perusahaan.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa pada saat ketiga karyawan itu dipekerjakan oleh Google, mereka semua menandatangani kontrak yang menyertakan aturan “don’t be evil”. Jadi, ketika mereka mempertanyakan dan mengajukan petisi menentang cloud kontroversial Google dengan Patroli Pabean dan Perbatasan administrasi Trump pada 2019, mereka yakin bahwa mereka sesuai dengan kontrak mereka—dengan mengutip kemungkinan contoh pelanggaran hak asasi manusia di perbatasan.

“Don’t be evil” telah menjadi bagian dari Kode Etik Google sejak 2000-an. Meskipun perusahaan induk Google, Alphabet, menggantinya dengan “do the right thing” pada 2015, frasa tersebut masih hidup dan tercantum di Kode Etik terbaru Google, yang menyatakan: “Dan ingat … jangan jahat, dan jika Anda melihat sesuatu yang menurutmu tak benar—bicaralah!”

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Twitter baru saja memperluas kebijakan privasinya dalam pengunggahan media. Perusahaan kini melarang pengguna untuk berbagi foto atau video individu pribadi tanpa izin. Perusahaan mencatat bahwa men-tweet gambar bisa melanggar privasi seseorang dan berpotensi membahayakan mereka.

Tim Keamanan Twitter mengatakan bahwa meskipun siapa saja bisa terpengaruh oleh media yang dibagikan, itu bisa berefek pada wanita, aktivis, hingga kaum minoritas.

“Jika seseorang melaporkan foto atau video yang melanggar kebijakan, Twitter akan menghapus media tersebut dan mengambil tindakan berdasarkan opsi penegakannya. Ini termasuk menurunkan visibilitas tweet di balasan dan hasil pencarian atau memberi tahu orang yang mengunggahnya untuk menghapus tweet. Twitter juga berhak untuk menangguhkan pengguna yang melanggar kebijakan tersebut secara permanen,” jelas perusahaan, dikutip dari Engadget (1/12)

Namun, ada sejumlah pengecualian di kebijakan tersebut. Kebijakan tak mencakup media pribadi figur publik atau orang lain jika foto atau video, dan teks dalam tweet. Dengan kata lain, Twitter akan mengizinkan media untuk tetap berada di platform. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah gambar tersebut tersedia di tempat lain, seperti di TV atau di surat kabar.

Dengan begitu, jika tujuan berbagi foto atau video pribadi figur publik atau individu, yang menjadi bagian dari percakapan publik, ditujukan untuk melecehkan, mengintimidasi, atau menebar rasa takut untuk pembungkaman, Twitter mungkin menghapus media tersebut. Kebijakan perilaku kasar dan ketelanjangan non-konsensual, masih berlaku.

Diketahui, Twitter memang telah lama melarang berbagi informasi pribadi tentang orang lain, seperti alamat, nomor telepon, ID atau informasi keuangan—atau dikenal sebagai doxing. Mereka juga tak mengizinkan pengguna untuk mengintimidasi orang lain dengan mengancam akan merilis data tersebut. Lebih lanjut, mereka akan menegakkan aturan citra pribadi—yang merupakan perwujudan keselamatan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

(LH)