Channel9.id, Jakarta. Pemerintah menyatakan Indonesia memasuki fase baru ketahanan pangan pada 2025 dengan tercapainya swasembada beras lebih cepat dari perencanaan awal. Target yang semula dipatok empat tahun, diklaim berhasil direalisasikan hanya dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan produksi serta lonjakan cadangan beras pemerintah (CBP) ke level tertinggi sepanjang sejarah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut stok beras yang dikuasai pemerintah pada 2025 telah melampaui rekor masa lalu, termasuk era Presiden Soeharto. Jika pada dekade sebelumnya cadangan maksimum berada di kisaran 2 juta ton, kini jumlahnya telah menembus lebih dari 3 juta ton.
Dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Selasa (6/1/2026), Prabowo menegaskan bahwa peningkatan stok tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan di sektor pangan. Pemerintah, menurutnya, berhasil memperkuat produksi domestik sekaligus menjaga ketersediaan beras nasional.
Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka ini melonjak sekitar 13,36% dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Padahal, pada 2024 produksi sempat mengalami kontraksi sekitar 1,54% secara tahunan dibandingkan 2023.
Kenaikan produksi tersebut sejalan dengan bertambahnya luas panen padi. Pada 2025, potensi luas panen diperkirakan mencapai 11,33 juta hektare, meningkat sekitar 1,29 juta hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) diproyeksikan menembus 60,25 juta ton, naik lebih dari 13% secara tahunan.
Impor Dihentikan, Kecuali untuk Kebutuhan Khusus
Keberhasilan swasembada juga tercermin dari kebijakan impor. Sepanjang 2025, pemerintah menyatakan tidak membuka keran impor beras konsumsi. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi 2024, ketika impor beras masih mencapai lebih dari 4,5 juta ton.
Meski demikian, data perdagangan menunjukkan Indonesia tetap melakukan impor beras dalam skema terbatas. Hingga Oktober 2025, nilai impor beras tercatat sekitar US$178,5 juta. Namun, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa beras yang masuk bukan untuk konsumsi umum, melainkan untuk kebutuhan industri dan segmen khusus.
Jenis beras tersebut mencakup beras pecah atau menir sebagai bahan baku industri, beras khusus untuk kebutuhan kesehatan, serta varietas tertentu seperti basmati, jasmine, dan japonica yang belum diproduksi di dalam negeri.
Harga Masih Menguat di Pasar
Di tengah klaim swasembada, pergerakan harga beras justru menunjukkan tren kenaikan. BPS mencatat harga beras di tingkat penggilingan pada Desember 2025 naik secara bulanan maupun tahunan. Rata-rata harga mencapai Rp13.488 per kilogram, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan serupa juga terjadi di tingkat grosir dan eceran. Harga beras eceran pada Desember 2025 berada di kisaran Rp15.081 per kilogram, sementara di tingkat grosir sekitar Rp14.162 per kilogram. Kondisi ini menandakan bahwa peningkatan produksi belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan harga di pasar.
Di sisi lain, keberlanjutan swasembada masih menghadapi tantangan. BPS memperkirakan sebagian lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko terdampak banjir. Sekitar 11,43% lahan padi di tiga provinsi tersebut berada dalam kategori rawan gagal panen.
Pengamat pertanian dari Core Indonesia, Eliza Mardian, menilai potensi kerugian tidak hanya berdampak pada produksi beras nasional, tetapi juga pada pendapatan petani dan stabilisasi pangan. Dengan asumsi sebagian lahan benar-benar gagal panen, potensi kehilangan produksi beras diperkirakan mencapai ratusan ribu ton, dengan nilai kerugian ekonomi yang bisa menembus triliunan rupiah.
Capaian swasembada beras pada 2025 memang mencatatkan rekor dari sisi produksi dan cadangan. Namun, tantangan harga, risiko iklim, dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah yang akan menentukan apakah swasembada tersebut bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara.
