Connect with us

Hot Topic

Firli Ungkap Penyidik AKP Robin yang Terima Suap

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Padahal, kala direkrut dari Polri, AKP Robin mendapatkan nilai di atas rata-rata.

“Penjelasan Biro SDM, Saudara SRP (Stepanus Robin Pattuju) masuk KPK tanggal 1 April 2019. Hasil tesnya menunjukkan sebagai berikut: potensi di atas rata-rata, di atas 100 persen, yaitu di angka 111,41 persen; hasil tes kompetensi di atas 91,89 persen,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dilansir Jumat (23/4/2021).

“Artinya, secara persyaratan, mekanisme rekrutmen tidak ada yang salah,” imbuhnya.

Namun AKP Robin malah menyalahgunakan kewenangannya. Dia bertemu dengan M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai yang diduga memiliki masalah hukum di KPK.

AKP Robin menjanjikan pengurusan perkara untuk M Syahrial. Sebagai balasannya, M Syahrial memberikan Rp 1,5 miliar untuk AKP Robin, yang pada perjalanannya baru diterima Rp 1,3 miliar.

Firli menyebut pertemuan awal AKP Robin dengan M Syahrial terjadi di kediaman Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Firli menyebut tujuan Azis Syamsuddin mengenalkan penyidik KPK itu karena KPK tengah mengusut perkara di Pemkot Tanjungbalai yang dipimpin M Syahrial.

Baca juga: Azis Syamsuddin Disebut Ketua KPK di Kasus Dugaan Pemerasan Walikota Tanjungbalai

“Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Pattuju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” ucap Firli.

Saat beraksi, AKP Robin dibantu seorang pengacara bernama Maskur Husain. KPK pun menjerat ketiganya sebagai tersangka. AKP Robin dan Maskur sebagai penerima suap dan Syahrial sebagai pemberi suap. Namun baru AKP Robin dan Maskur yang ditahan KPK, sedangkan Syahrial masih berada di Tanjungbalai untuk menjalani pemeriksaan intensif.

AKP Robin tercatat punya harta Rp 461 juta. Hal itu diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2020, Jumat (23/4/2021). Robin tercatat sebagai spesialis penyidik muda.

Dalam LHKPN itu, Robin tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 110 juta. Hartanya itu terdiri atas dua motor dan satu mobil Honda Mobilio tahun 2017.

Dia juga tercatat punya harta bergerak lainnya senilai Rp 512 juta. Dia juga tercatat punya harta berupa kas dan setara kas Rp 10 juta. Robin punya utang Rp 172 juta sehingga total dia memiliki harta Rp 461 juta.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) sebagai tersangka. Syahrial diduga memberi suap ke Robin agar penyelidikan kasusnya tak naik ke penyidikan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPK dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan kronologi kasus ini. Mulanya, KPK menerima informasi dari masyarakat adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk. Informasi itu diterima pada akhir Maret 2021.

“Ternyata Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan yang sama. Akhirnya dilakukan koordinasi bersama Bareskrim Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini,” kata Lili, Senin 10 Mei 2021.

KPK dan Bareskrim Polri kemudian sepakat untuk bekerja sama menindaklanjuti laporan tersebut. Kerja sama itu dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan dan kegiatan penyidikan.

“Dilakukan koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan,” kata Lili.

Kemudian, dari data yang dikumpulkan, KPK dan Bareskrim Polri saling membagi tugas. Penyelidikan kasus ini akhirnya dimulai pada April 2021.

Baca juga: Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

“Pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama dengan tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri. Ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi oleh Bareskrim Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Polri dilakukan sejak April 2021,” kata Lili.

Kemudian tim melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk pada 9 Mei 2021. OTT dilakukan setelah informasi adanya penyerahan uang dari camat melalui ajudan Novi.

“Hal ini dapat kami sampaikan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 penggabungan KPK dan Bareskrim Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah kabupaten Nganjuk Jawa Timur,” kata Lili.

Selain mengamankan Novi, Lili menyatakan, ada empat orang camat yang diamankan. Keempatnya diamankan beserta barang bukti uang.

“Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan mengamankan empat orang camat pada wilayah kabupaten Nganjuk beserta barang bukti uang. Setelah dilakukan permintaan keterangan diperoleh fakta dugaan penerimaan sejumlah uang dikumpulkan atas arahan bupati Nganjuk,” kata Lili.

“Tim gabungan menemukan fakta ada beberapa dugaan Para camat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Selanjutnya tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri mengamankan Bupati untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Nganjuk Patok Harga Rp10-150 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkap praktek jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

“Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa antara Rp10 sampai Rp15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kami dapat informasi Rp150 juta,” kata Agus, Senin 10 Mei 2021.

Agus menyampaikan, pihaknya akan mendalami harga praktik jual beli jabatan tersebut melalui proses penyidikan.

“Mudah-mudahan dari hasil penyidikan, kami akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap selama ini praktik jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk itu seperti apa,” kata Agus.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Jabatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Baca juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Berawal dari Penyelidikan Bareskrim Polri Sejak April 2021

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC