Channel9.id – Jakarta. Fraksi Partai Gerindra DPR RI menerima audiensi Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026), untuk menyerap masukan terkait penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Pertemuan yang dihadiri Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI H. Khilmi, Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela, serta jajaran FORKOPI itu menjadi forum dialog mengenai penguatan regulasi koperasi.
Dalam audiensi tersebut, FORKOPI menyampaikan berbagai aspirasi dan pandangan mengenai substansi RUU Perkoperasian yang sedang dibahas DPR RI. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses penyusunan regulasi yang diharapkan mampu menjawab perkembangan dan tantangan koperasi ke depan.
Khilmi mengatakan seluruh usulan yang disampaikan FORKOPI akan dipelajari sebagai bagian dari pembahasan RUU Perkoperasian.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran FORKOPI beserta seluruh masukan yang telah disampaikan. Seluruh usulan akan kami pelajari secara seksama sebagai bagian dari proses penyusunan RUU Perkoperasian,” ujar Khilmi.
Ia menilai penyusunan RUU Perkoperasian merupakan momentum untuk memperkuat landasan hukum bagi kemajuan koperasi di Indonesia.
“Ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk meletakkan fondasi hukum yang semakin kuat bagi kemajuan koperasi di Indonesia,” ucapnya.
Fraksi Partai Gerindra menyatakan berkomitmen mengawal penyusunan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut fraksi tersebut, sinergi antara DPR RI dan gerakan koperasi diperlukan untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing.
Fraksi Partai Gerindra berharap RUU Perkoperasian dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan daya saing, serta memperluas peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan koperasi sebagai salah satu penguatan kelembagaan ekonomi berbasis rakyat.
HT
