Connect with us

Opini

Generasi “Z” dan Milenial dalam Revolusi Pendidikan

Published

on

Oleh: Dr. USMAR. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasarkan hasil sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,72 persen dari total populasi pada tahun 2020, dan penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28%.

Melihat data tersebut di atas, makin menguatkan bahwa Indonesia kini masuk dalam era Bonus Demografi yang diperkirakan akan berlangsung tahun 2015-2035.

Bonus Demografi (Demographic Dividend), adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia produktif (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi usia Nonproduktif (0-14 tahun dan >65 tahun).

Bonus Demografi bukanlah sesuatu yang dapat terjadi berulang dinikmati oleh suatu negara. Tetapi bonus demografi ini suatu situasi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa.

Suatu negara dapat menikmati bonus demografi apabila setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda (usia produktif) yang dipadukan dengan kebijakan negara yang baik dan tepat ((menurut rumusan United Nations Population Fund (UNFPA)).

Adapun bonus demografi di Indonesia yang dimulai tahun 2015-2035, diperkirakan memiliki angka ketergantungan (dependency ratio berkisar antara 0,4-0,5) yang artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia Non produktif.

Baca juga: Kemendagri: Antisipasi Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mengenal Apa Saja Sebutan Generasi

Dalam mengklasifikasi keberadaan generasi muda, ada beberapa istilah sebutan pada generasi muda tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Baby boomer, yaitu generasi yang lahir setelah perang dunia kedua, antara tahun 1945 dan pertengahan 1960-an

2. Generasi X atau GenX, yaitu: generasi yang lahir dari baby boomer, antara pertengahan 1960-an dan awal 1980-an

3. Generasi Y atau GenY, yaitu Generasi yang lahir di era komputer, antara 1980 dan 1995

4. Generasi Z atau GenZ atau milenial, yaitu generasi yang lahir di era Internet dan sekitar abad ke-21, antara 1995 dan 2010

5. Generasi Alfa atau Genalfa, adalah generasi yang lahir di era ponsel cerdas, setelah tahun 2010

Dari klasifikasi keberadaan generasi muda tersebut, terdapat beberapa ciri dan perbedaan kebiasaan atau perilaku generasinya. Sehingga untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan, idealnya dapat memahami secara sosiologis karakteristik dari keberadaan generasi tersebut.

Adapun generasi muda Indonesia yang mewarnai keberadaan bonus demografi, berdasar hasil Sensus Penduduk 2020, dari jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,72 persen dari total populasi penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa, didominasi oleh Generasi Z yang lahir pada tahun 1997–2012 dan Generasi Milenial lahir pada tahun 1981 – 1996.

Adapun proporsi Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Generasi Milenial dan Generasi “Z”

Generasi Milenial sebetulnya adalah sebutan yang berkaitan dengan istilah milenium yakni penyebutan hitungan untuk setiap Seribu Tahun. Saat ini kita berada di Milenium yang kedua sejak tahun 2000.

Menurut para ahli bahwa generasi Milenial, adalah Kelompok anak-anak yang lahir pada awal 1980-an sebagai awal kelahiran, dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Milenial juga dikenal sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas yakni kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X).

Adapun karakteristik dari generasi milenial dapat dicirikan yaitu, antara lain sebagai berikut:  1) Gadget menjadi prioritas utama kebutuhan; 2) Eksistensialis yang dicirikan suka Selfie dan Wefie and Share; 3) Multitasking; 4) Cinta Kebebasan; 5) Suka yang serba Instan; 6) Cepat bosan; 7) Memilih Pengalaman Daripada Aset,

Sedangkan karakteristik generasi “Z”, dapat dicirikan antaralain sebagai berikut, yaitu,.1) Bekerja keras untuk memastikan pendapatan yang stabil sepanjang hidup mereka. 2) Lebih banyak mengakses media sosial, tapi lebih sedikit berbagi tentang diri mereka sendiri di depan publik. 3) Sangat paham tentang harga barang kebutuhan mereka, karena terbiasa melakukan komparasi harga barang secara online. 4) Terlatih membuat perencanaan keuangan

Era Revolusi Industri 4,0 & Socoety 5.0

Melihat gambaran struktur populasi penduduk Indonesia di atas, ada optimisme yang menggembirakan menggelayut di atas langit kehidupan sosial bangsa dan negara Indonesia dalam memotret masa depan.

Namun yang perlu disadari bahwa semua itu adalah baru potensi yang luarbiasa, yang membutuhkan penjagaan, pembinaan untuk dikembangkan yang tidak hanya unggul dalam kuantitas, tapi juga unggul dalam kualitas, di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa era Revolusi Industri 4.0 adalah merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, dimana konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya.

Tentu ini dapat menjadi persoalan jika kita sekali lagi tidak cermat untuk mengelola penduduk usia produktif yang kuantitasnya sangat besar tersebut.

Perlu kita ketahui, bahwa ada tiga karakter utama era revolusi industri 4.0 bila dibandingkan dengan era sebelumnya yaitu: inovasi, otomasi dan transfer informasi.

Begitu juga Society 5.0 atau Masyarakat 5.0 adalah teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Thing (IoT) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata.

Dalam konsep Society 5.0 ini mengusung keseimbangan dalam 5 unsur utama yang ada dalam kehidupan seorang manusia, yaitu; Emosional, Intelektual, Fisikal, Sosial, dan; Spiritualitas.

Jadi konsepsi Society 5.0 mengusulkan untuk memajukan potensi hubungan individu dengan teknologi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup semua orang melalui masyarakat super pintar (super smart society) (Serpa & Ferreira, 2018).

Karena itu dalam mengelola bonus demografi yang sedang dialami Indonesia saat ini, di sektor pendidikan khususnya adalah bagaimana merancang metode dan program pendidikan yang mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan semangat dan kemampuan dari generasi milenial dan generasi “Z”, yang kita miliki dengan jumlah populasi yang sangat besar itu, dengan menyelaraskan antara karakteristik dari generasi tersebut, dengan kemajuan dan fenomena di era revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 tersebut.

Peluang

Kemajuan teknologi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, menciptakan berbagai kemungkinan perubahan yang maha dahsyat, maka tidak mengherankan jika kelak generasi “Z” dan generasi Milenial, akan bekerja pada sebuah industri yang belum pernah terbayangkan.

Hakekatnya dalam kehidupan ini, hanya satu yang abadi yaitu “Perubahan”. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan, maka menyiapkan metode dan program pendidikan juga harus senyawa dengan perubahan yang terjadi dan kemungkinan akan terjadi.

Adapun tiga karakter utama era revolusi industri 4.0, yaitu; 1) Inovasi,  semua bidang kehidupan yang berpacu menghasilkan ragam inovasi cipta dan karya untuk mempermudah kehidupan. 2) Otomasi, banyak bidang pekerjaan yang mengubah dan mengurangi peran manusia dan digantikan penggunaan peran mesin. 3) Transformasi informasi, terjadi secara cepat karena dukungan internet dengan kapasitas penampungan data semakin besar tetapi ukurannya semakin kecil,

Dengan tiga karakter revolusi industri 4.0 di atas, maka peluang untuk menaikkan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia, memperbaiki kualitas hidup, dan bahkan meningkatnya usia harapan hidup, adalah peluang yang terbuka lebar.

Karena esensi revolusi industri 4.0 adalah mendekatkan pasar kepada produsen. dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi kekuatan utamanya dalam era ini adalah data dan informasi.

Dalam konteks ini para pelaku industri membuat interconecting komputer, yang dapat berkomunikasi satu sama lain untuk membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Dan semua ini dimungkinkan dengan kombinasi dari sistem fisik-cyber, Internet of Things (IoT), dan Internet of Systems.

Nah, tinggal kita melihat dan bertanya, apakah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini, yang memperioritaskan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam implementasi konsepsi pendidikan di Indonesia telah dirancang dengan menyelaraskan antara karakteristik generasi milenial dan generasi “Z” dengan fenomena yang berlaku di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ?

Karena inilah sejatinya peluang kita dalam mengotimalkan Bonus Demografi.

Tantangan

Dalam setiap peristiwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, selain peluang tentu juga ada tantangan yang harus dihadapi.

Karena setiap generasi itu punya tantangan dan jawaban yang berbeda sesuai zamannya, maka begitu juga dengan tantangan di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 ini.

Paling tidak ada empat hal yang dapat menjadi tantangan dalam mengelola Bonus Demografi yang berisi generasi Milenial dan Gnerasi “Z” itu, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Brain Drain
Brain drain atau human capital flight adalah sebuah konsep untuk melemahkan lawan dengan mengambil Sumber Daya Manusia mereka yang Unggul.

Secara umum target yang diincar dalam strategi brain drain adalah generasi muda potensial yang memiliki kecerdasan diatas rata rata.

Para generasi muda yang menjadi incaran ini, pada umumnya adalah akademisi dan peneliti di berbagai bidang seperti, ahli komputer dan tekhnologi informasi, ahli astronomi, kedirgantaraan, dokter dan para ahli diberbagai bidang lainnya.

2. Proxy War

Proxy War, adalah penetrasi terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Jadi negara yang berseteru tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam konflik tapi melibatkan ‘proxy’ atau kaki tangan

Dengan kemajuan teknologi informasi yang amat pesat, ditambah dengan karakteristik generasi milenial maupun generasi “Z” yang gadget minded, menjadikan penetrasi relatif gampang terjadi. Baik melalui berita hoax maupun dengan pendekatan lainnya.

Neocortical Warfare

Neocortical Warfare adalah penetrasi tanpa menggunakan kekerasan langsung, tapi melemahkan lawan dengan menggunakan IPTEK. Hal ini dipicu oleh kemajuan IPTEK, khususnya dalam biologi dan psikologi.

Dalam konsepsi Neocortical Warfare, cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengaruh, ke hampir semua kendali perasaan simpati, melalui neocortex otak musuh.

Jadi dengan kemajuan teknologi infromasi yang sudah terhubung langsung secara global, maka untuk secara aktif menyelami pikiran lawan, agar tidak melawan, adalah bagaimana kita harus mengerti budaya lawan, nilai-nilai yang digunakan secara intens oleh lawan, pandangan politik lawan. Juga kita harus mengerti dan memahami bahasa dan komunikasi lawan baik yang verbal maupun non verbal, tidaklah sulit dilakukan

Dalam konsep Neocortical warfare, meyakini bahwa kehendak orang bersumber pada otaknya, khususnya bagian otak yang namanya neocortex. Karenanya jika otak itu dapat dipengaruhi, maka dengan sendirinya pikiran orang itu bergerak menguntungkan, sehingga dapat dimanupulasi sesuai kehendak penyerang.

4. Cyber Warfare

Tantangan yang berikutnya adalah cyber warfare adalah penetrasi yang dilakukan didunia maya (cyber Space) dengan menggunakan teknologi canggih dan jaringan nircabel/wifi yang bertujuan untuk menguasai potensi aset di dunia maya.

Hal yang dapat dilakukan dalam Cyber Wafare, antara lain misalnya Hacking, yaitu kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain.

Selanjutnya juga bisa melakukan Cyber Sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selain itu ada juga yang disebut Cyber Attack, spyware dan lain sebagainya.

Penutup

Sebagai pemicu semangat kita dalam membangun sektor pendidikan, apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara bahwa “Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru”, dapat kita lakukan, tapi tetap dengan menyesuaikan dengan konteks kekinian yang selaras dengan perubahan yang terjadi.

Karena seperti yang juga pernah di ucapkan Nelson Mandela, bahwa “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.

Tapi yang perlu kita ingat bahwa “Kita menilai diri sendiri dari apa yang menurut kita mampu Lakukan, Sedangkan orang lain menilai kita dari apa yang kita telah Lakukan”.

Untuk itu sebagai tanggung jawab moral kita bersama terhadap bangsa Indonesia, mari kita berpikir, bekerja dan berbuat untuk kemajuan bangsa tercinta ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Nganjuk, Jabatan Bisa Buat Idealisme Hilang

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan, setelah sebelumnya tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT gabungan pada Senin(10/5), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Tertangkapnya Bupati Nganjuk ini, walaupun diketahui punya rekam jejak yang baik begitu, berada dalam lingkar kekuasaan politik, sikap idealisme seseorang pun bisa jadi hilang lantaran mengikuti pola praktik kekuasaan yang  selama ini terjadi. Dari OTT ini terlihat, perkembangan tipologi klasik bahwa menu cepat dan  segar bagi pejabat untuk dapat uang  adalah melalui kemasan suap  salah satunya yaitu dengan cara  jual beli jabatan di “pasar jual beli jabatan”.

Dari OTT ini menunjukkan bukti nyata, masalah sentral utama terdapat dalam kebijakan legislasi yang  mengakibatkan perilaku pimpinan daerah untuk  jual-beli jabatan. Diketahui, melalui pasal 53 UU  Nomor  5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara( ASN)  yang memberikan kebijakan factual berupa kewenangan kepada pejabat politik untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Disinilah letak muara pintu penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi melakukan kejahatan dalam jabatan. Oleh Bupati dijadikan celah dan ruang untuk menyalahgunakan wewenangnya  kesempatan atau sarana yang melekat padanya atas jabatan atau kedudukannya untuk keuntungan pribadi dan disinilah peristiwa dan jerat tindak pidana korupsi berlaku bagi pejabat tersebut.

Masalah lainnya, karena jabatan yang dipegang oleh kepala daerah sebagai  pejabat politik  juga melekat fungsi ex officio sebagai pejabat pembina kepegawaian itulah yang diduga sebagai sarana menyalahgunakan kewenangan. Dan juga sekaligus jadi dorongan pemicu peluang sekaligus masalah yang bisa timbul dari dalam dirinya atau  dorongan oleh organ sekitar jabatannya tersebut.

Maka, sepanjang regulasi ini tidak dievaluasi atau diganti maka stimulan pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat terbuka dan sebagai cara mudah bagi pejabat  untuk dapat uang dan janji rayuan jebakan dari orang atau organ kekuasaan sekitar pada bupati atau gubernur. Termasuk kementrian lembaga dengan segala cara modusnya dan pada akhirnya  para pejabat politik ini akan tertangkap OTT oleh penegak hukum terutama dari KPK.

*Ketua Asosiasi ilmuan Praktisi Hukum Indoneisa (alpha) & Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

Opini

Seputar Seleksi CPNS KPK RI (Part 3)

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2019, pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 150.371 formasi disediakan, baik bagi instansi pemerintahan pusat, mapupun pemerintahan daerah. Dari sekitar 4.197.218 pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, sekitar 1,9 Juta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Hanya 336.487 yang dinyatakan berhak mengikuti tahap kedua, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Secara akumulatif, jumlah yang langsung dinyatakan lulus sebanyak 129.825 peserta. Setelah melewati proses optimalisasi, yakni peserta yang melamar formasi lain, tetapi memiliki kualifikasi pendidikan pada unit penempatan yang sama. Final, pemerintah menerbitkan Nomor Induk Pegawai untuk 138.791 nama. Formasi kosong dibiarkan terjadi pada 11.580 jabatan.

Lalu, bagaimana dengan seleksi CPNS KPK RI?

Proses yang terjadi sama sekali berbeda. KPK RI tidak membuka jalur umum, yakni semua warga negara Republin Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran. Yang terjadi bukan penerimaan (baru) CPNS, melainkan peralihan status pegawai KPK menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja peralihan status itu diberikan kepada pegawai yang bersedia.

Berapa jumlah pegawai KPK?

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 10 Maret 2021, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut angka 1.362. Dengan berbagai sebab dan alasan, proses seleksi diberlakukan kepada 1.351 pegawai.

Dibandingkan dengan seleksi yang pernah digelar, baik untuk umum atau sektoral, tingkat kelolosan SKD CPNS KPK RI termasuk terbaik. Dari 1.351 peserta, hanya 75 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, terdapat 1.276 orang yang Memenuhi Syarat (MS), sehingga berhak mengikuti tahapan SKB.

Kehebohan terjadi, ketika SKD terhadap CPNS KPK ini ternyata berbeda dalam metode ujian. Bukan 100 soal TWK, TIU dan TKP yang diberikan dalam waktu satu setengah jam secara virtual.

Dalam menjalankan ujian TWK, proses yang terjadi lebih menyerupai prosedur seleksi terbuka (lelang jabatan) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon Dua) dan Pejabat Tinggi Madya (Eselon Satu). Bukan saja aktivasi assesment center, tetapi juga wawancara dilakukan secara tatap muka. Guna menghindari subjektivitas, sejumlah pihak di luar Badan Kepagawaian Negara (BKN) dilibatkan sebagai Panitia Seleksi, assesor, sekaligus interviewer.

Prof Dr Jasman J Ma’ruf, MBA jelas-jelas menulis judul buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018, yakni “Assesment Center: Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi”. Dua orang akademisi mumpuni memberikan kata pengantar, yakni Prof Dr Sofian Effendi dan Prof Prijono Tjiptoherijanto. Selain makan biaya mahal, pihak yang ditunjuk Pansel sebagai pelaksana Assesment Center terlebih dulu memiliki reputasi yang mumpuni dan teruji. Di luar perguruan tinggi, pihak swasta berupa perusahaan yang khusus menangani assesment center bisa juga dilibatkan sebagai pihak eksternal dari Pansel.

Percampur-bauran metode penerimaan CPNS dengan lelang jabatan ini membuat bias yang jauh. Sebagai contoh, posisi Pejabat Tinggi Madya bisa diikuti oleh Non ASN. Bukan hanya kaum profesional, akademisi, atau tokoh masyarakat sipil yang bisa mendaftar, bahkan juga anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejumlah syarat tambahan tentu diberlakukan, berdasarkan keputusan Pansel. Bagi kalangan masyarakat sipil, misalnya, pernah mengelola uang dalam jumlah puluhan milyar sampai ratusan milyar, dihitung dari jumlah anggaran yang dikelola oleh unit yang dituju. Tentu saja jumlah yang ditetapkan bagi pelamat itu puluhan kali lipat lebih kecil dibanding anggaran tahun berjalan. Bagi TNI dan POLRI, salah satunya adalah izin dari atasan tertinggi atau yang diberikan delegasi.

Sehingga, taruhlah terdapat sejumlah nama pesohor dan senior yang dinyatakan tidak lolos TWK, tetap saja mereka masih bisa mengajukan lamaran ketika posisi jabatan itu dibuka kembali oleh KPK untuk lelang jabatan nanti. Apalagi, hasil assesment center tidak berlaku selamanya.

Penyebutan Badan Intelijen Negara dalam proses assesment center yang dilakukan terhadap CPNS KPK RI juga mengandung pertanyaan. Bukankah BIN secara langsung atau tidak langsung berada pada posisi Tim Penilai Akhir, terkhusus untuk Jabatan Tinggi Madya? Presiden langsung menjadi Ketua Tim Penilai Akhir ini. Di luar Presiden, terdapat Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, Menteri Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris. Anggota tetap Tim Penilai Akhir adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota tidak tetap adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Instansi Pengusul.

Dalam rapat Tim Penilai Akhir, salah satu dokumen “wajib” yang disediakan berasal dari Kepala Badan Intelijen Negara. Ketika Pansel bekerja, dokumen yang disediakan berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta badan atau lembaga sejenis atau terkait. Pansel secara bersama, baik lewat tatap muka atau virtual, bisa melakukan verifikasi kepada peserta, apabila terdapat “keganjilan” atau “kejanggalan” tertentu berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud.

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS KPK RI Part-2

Bukankah penyediaan dokumen-dokumen itu yang dinamakan sebagai pekerjaan ‘senyap’ atau rahasia Badan Intelijen Negara?

Bukan kapasitas saya memberikan pertanyaan sejenis terhadap pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam proses seleksi CPNS KPK RI ini. Api sudah membakar halaman-halaman pemberitaan media massa. Penjelasan blak-blakan yang diberikan, ternyata memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan, seperti nomenklatur masing-masing badan yang “sangar” itu.

Ketika TWK “dikeluarkan” dari SKD, jumlah akumulatif nilai yang diberikan tentu berkurang dengan sendirinya. Dibandingkan dengan penerimaan CPNS tahun 2019, passing grade yang wajib dicapai adalah 266. Yang paling kecil adalah passing grade TWK dengan jumlah total 65, atau sekitar 25% dari keseluruhan nilai.

Semakin dilogikakan secara matematis, persoalan TWK ini malah kian berkembang tanpa arah. Bagi kalangan akademisi, tentu paham betapa metodologi penelian terbagi dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Dalam penerimaan CPNS di luar KPK, sudah jelas kalau TKD berarti kuantitatif atau keluar berupa angka-angka. Bukan kualitatif yang masih bisa dianggap berupa fenomena saja, tentu didukung teori yang kuat. Bukan spekulatif.

Baiklah. Jauh lebih banyak pertanyaan, ketimbang uraian atas persoalan yang saya tuliskan dalam bagian ketiga ini. Sehingga saya berpikir, kalau tulisan yang semula bersifat responsif ini, ternyata berkembang sedemikian rupa menjadi studi kasus (case study) yang menarik. Tentu guna perbaikan di masa datang. Bukan dalam ranah aplogia, apalagi alibi semata.

Ketika sejumlah pihak menilai bahwa metode TWK yang digunakan ini seperti kembali ke masa Orde Baru, ingatan saya melayang seperempat abad. Ketika diberikan mandat sebagai peserta Penataran P-4 Pola 144 Jam yang diadakan di Cibubur oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Universitas Indonesia, saya diwajibkan mengurus satu lembar surat. Yakni, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sungguh, bingung saya mengurusnya. Sedikit sekali pihak yang tahu.

Singkat kata, saya datang ke kawasan Senen, sebuah kantor yang lebih berupa rumah. Tak terlihat aktivitas seperti perkantoran hari ini, baik sipil atau militer. Saya masuk. Dari ruang depan, tengah, hingga berakhir pada ruangan paling sudut. Saya diperintahkan masuk, duduk di kursi. Tak lama, seseorang mengajukan pertanyaan. Saya tidak bisa melihat muka orang itu, sebab lampu diarahkan ke mata saya. Tapi saya kagum kepada orang itu. Cara bertanyanya, ketenangannya, intonasinya, dan informasinya yang detil tentang saya.

Saya tentu dapat surat yang dimaksud. Bukan dikirimkan kepada saya, tetapi langsung tertuju kepada Rektor Universitas Indonesia. Dan saya lulus dalam penataran itu, bahkan menjadi salah satu lulusan terbaik yang disambut pekikan sejumlah peserta lain dari unsur kampus dan organisasi kepemudaan. Saya menangis, sesengukan, ketika mendapat pelukan dari peserta lain. Itu terjadi tahun 1995.

Saya tidak tahu persis, bagaimana peristiwa yang sebenarnya, ketika berserakan di media massa tentang pertanyaan-pertanyaan “nyeremin” seperti istri kedua atau doa qunut. Siapa yang bertanya, wakil dari instansi atau badan mana, tentu bakal menjadi pisau analisis berikut. Tetapi menyebut bahwa metode yang dipakai sama dengan Orde Baru, tentulah bentuk dari propaganda yang ajaib. Kebebasan menyatakan bahwa metode itu sama dengan Orde Baru menunjukkan kondisi sebaliknya. Mana ada kebebasan seperti itu dalam masa yang sudah lebih dari dua dekade selesai itu.

*Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional RI Periode 2015-2019

Continue Reading

Opini

Pegawai KPK yang MS dan TMS, Selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Published

on

By

Pegawai KPK yang MS dan TMS, selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Diberitakan hasil test Wawasan Kebangsaan (WK) pegawai KPK telah diumumkan. Pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1274 orang. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang.

Bagi mereka yang MS maupun yang TMS pasti akan diberlakukan sesuai UU. Yang pasti, mereka yang MS akan mendapat surat pengangkatan sebagai ASN dan terus mengabdi di KPK. Selamat buat yang MS.

Bagi teman-teman yang TMS, saya menyarankan agar tetap mengabdikan dirinya sebagai aktor sosial anti korusi di tengah masyarakat sekalipun kelak boleh jadi berada di luar KPK. Juga selamat kepada teman-teman yang TMS.

Menurut wacana di ruang publik, mereka yang TMS bukanlah pencari kerja tetapi sosok pengabdi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang militan. Karena itu, sekalipun mereka kelak di luar KPK, dengan pengalaman dan pengetahuan mereka yang sangat banyak dan luar biasa, dapat membentuk organisasi kemasyarakan sebagai pergerakan sosial anti korupsi untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Sebagai “alumni” KPK, mereka sangat mumpuni mengambil peran semacam “check and balances” bagi Dewas, Komisioner dan organisasi KORPRI unit KPK – boleh jadi Wadah Pegawai (WP) KPK kelak tidak ada. Tawaran nama organisasinya bisa saja Wadah “Alumni” Pegawai (WAP) KPK, atau Wadah Mantan Pegawai (WMP) KPK.

Sebab, bila bicara utk kepentingan rakyat, melakukan aktivitas anti korupsi di luar institusi KPK, tidak kalah nilainya dengan para ASN yang mengabdi di KPK.

Untuk itu, saya mengajak kita semua agar lebih nengedepankan wacana peran dan fungsi kita masing-masing dalam memberantas dan terutama mencegah terjadinya korupsi di semua bidang dan semua lini daripada mempersoalkan proses test yang sudah sesuai UU.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC