Channel9.id – Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia.
“Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi,” kata Gibran sebelum bertolak ke Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pemerintah, kata dia, juga akan memastikan agar setiap anggaran negara yang dikucurkan untuk dua program tersebut tidak dikorupsi.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” ucapnya.
Ia menilai perbaikan tata kelola MBG dan KDMP itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik,” pungkas Gibran.
Dalam kunjungannya ke NTT, Gibran mengikutsertakan lima perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka akan diajak untuk melihat pelaksanaan program MBG dan KDMP di wilayah Indonesia Timur, yakni di Ende, Gorontalo, dan Papua.
“Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua,” ujar Gibran.
Lima perwakilan mahasiswa yang mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).
Belakangan ini, program MBG tengah menjadi sorotan publik buntut penangkapan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan tata kelola Program MBG tahun 2025-2026.
Kasus tersebut lantas memicu gelombang protes yang dimotori oleh mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Malang. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan MBG karena anggaran negara yang dikucurkan untuk program ini terlalu besar dan berpotensi menjadi proyek korupsi.
HT
