Channel9.id-Jakarta. Mabes Polri menyatakan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang meneror masyarakat beberapa waktu lalu sudah mulai terdesak dan sudah kehabisan stok makanan.

“Data dari salah satu tersangka yang sedang dilakukan penyidikan Densus 88 Antiteror, bahwasanya penuturannya memang 11 mereka bergerak,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Jakarta, Rabu (2/12).

Awi menjelaskan bahwa kelompok MIT pimpinan Ali Kalora sudah kehabisan stok makanan. Mereka lantas merampok masyarakat seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polri Sebar 11 Foto DPO Kelompok Ali Kalora 

Diketahui, MIT telah meneror warga di Kabupaten Sigi, Sulteng. Sejumlah rumah warga dibakar dan membunuh 4 orang.

“Istilah kami itu mereka sudah terdesak, karena kehabisan bekal, sehingga yang terjadi dia meneror masyarakat,” ucap Awi.

Namun demikian, Awi menjelaskan kekuatan dari 11 personel MIT Poso yang buron itu tak bisa diremehkan. Pasalnya, mereka sudah menguasai wilayah persembunyiannya sehingga acapkali kabur dari kejaran aparat.

“Beberapa penuturan yang tertangkap menyampaikan, kadang-kadang satgas lewat jarak 10 meter, 20 meter mereka tiarap sudah tidak ketahuan,” kata Awi.

“Semoga permasalahan geografis, permasalahan alam ini bisa segera kami atasi,” tambahnya.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Polri, masih ada 11 buronan dari kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora yang berkeliaran di wilayah Poso, Sulteng.

Para buron itu antara lain Ali Ahmad alias Ali Kalora yang merupakan pimpinan dari kelompok teror itu. Ali merupakan sosok pengganti teroris Santoso yang tewas terbunuh dalam baku tembak dengan aparat kepolisian empat tahun silam.

Kemudian, buron lainnya ialah Qatar alias Farel; Askar alias Jaid alias Pak Guru; Abu Alim alias Ambo; Nae alias Galuh; Khairul alias Irul; Jaka Ramadhan alias Ikrima; Alvin alias Adam alias Alvin Anshori; Rukli; Suhardin alias Hasan Pranata; dan Ahmad Gazali.

IG

Channel9.id-Jakarta. Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan kontak erat (contact tracing) secara aktif kepada orang-orang di lingkungan kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sebanyak 437 orang pun menjalani tes usap atau swab test usai Anies dan Riza positif Covid-19.

“Hingga Selasa kemarin, kami di Dinkes DKI Jakarta dan jajaran telah mencatat 158 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Gubernur,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulis, Rabu (02/12).

Baca juga: Kronologi Anies Baswedan Terinfeksi Covid-19 

Hasilnya adalah 5 orang positif. Sedangkan 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.

Sementara itu, 279 orang yang diketahui melakukan kontak erat dengan Riza selama 28 November hingga 1 Desember juga telah dilakukan tes usap. Hasilnya 19 positif, 185 negatif, dan 75 orang lainnya masih menunggu hasil.

“Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat gejala yang dialaminya,” jelas Widyastuti.

Namun, Widyastuti menegaskan kasus positif bukan berarti ditularkan dari Anies atau Riza, namun menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi Covid-19.

“Saat ini belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah gubernur dikonfirmasi positif,” imbuhnya.

Widyastuti mengimbau, agar masyarakat dapat melaporkan ke Puskesmas dan dilakukan tes usap PCR secara gratis apabila termasuk kontak erat Anies maupun Riza.

Channel9.id-Jakarta. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana angkat suara soal manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat.

Ia mengatakan, pemerintah lewat Polri bisa melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Sebab, menurut Hikmahanto, pemerintahan sementara yang dibentuk Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional. Selain itu, pemerintahan sementara tersebut tanpa kejelasan negara mana yang berdiri, di mana lokasi dan kapan waktu deklarasi negara tersebut.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,” kata Hikmahanto di Jakarta, Rabu (02/12) dilansir Antara.

Baca juga: Polri: Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Adalah Propaganda 

Di samping itu, Hikmahanto mengatakan, meski negara-negara Pasifik selama ini menunjukan dukungannya terhadap Papua Barat, namun dukungan itu tidak dapat menjadi tolok ukur karena negara-negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Dilansir BBC, kelompok United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP) mengumumkan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

Pimpinan ULMWP, Benny Wenda, mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

“Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963,” kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12).

IG