Hukum
Gugat 150T, Muannas Alaidid: Akal-akalan Hadi Pranoto
Channel9.id-Jakarta. Hadi Pranoto menggugat politikus PSI, Muannas Alaidid Rp 150 triliun, buntut pelaporan terkait klaim ‘obat Corona’. Muannas yang melaporkan Hadi Pranoto dengan tuduhan menyebarkan berita bohong itu menilai gugatan Hadi kepada dirinya sebagai akal-akalan.
“Gugatan Hadi Pranoto Rp. 150 T aneh dan cuma akal-akalan,” ungkap Muannas kepada wartawan, Selasa (15/09).
Hadi Pranoto yang menjadi kontroversi karena mengklaim menemukan obat Corona itu menggugat Muannas lantaran merasa dirugikan. Sejak pelaporan Muannas, Hadi mengaku kehilangan banyak pemasukan.
“Gugatan Hadi Pranoto senilai Rp. 150 T kepada saya itu tidak hanya absurd tapi aneh sekaligus tak masuk akal. Alasan menggugat dasarnya dia tidak terima dilaporkan saya ke polisi karena kebohongannya terbongkar soal profil dan klaim penemuan obat COVID yang dibantah banyak pihak,” jelas Muannas.
“Padahal menjadi kewajiban hukum bagi saya dan siapapun yg tahu bahwa bila ada peristiwa pidana untuk melaporkan ke pihak berwenang (Pasal 165 KUHP), sehingga inisiatif melaporkan itu justru dijamin UU di mana menjalankan perintah UU tidak boleh dipidana (Pasal 50 KUHP). Jadi jelas mana ada perbuatan melawan hukumnya apalagi ngamuk sampai gugat dan menuntut sita kemana-mana,” imbuhnya.
Baca juga: Akhirnya Hadi Pranoto Diperiksa Polda Metro aya
Dalam gugatannya, Hadi Pranoto meminta pengadilan untuk menyita bangunan terkait Muannas. Adapun salah satu yang diminta Hadi untuk disita adalah kantor PSI seluruh Indonesia.
Muannas pun mengingatkan, ia melaporkan Hadi Pranoto dalam kapasitasnya sebagai CEO Cyber Indonesia, bukan sebagai kader PSI. Oleh karena itu, ia menyebut gugatan Hadi Pranoto tidak memiliki dasar hukum.
“Saya katakan melaporkan Hadi Pranoto dan Anji dalam kapasitas saya sebagai ketua umum Cyber Indonesia tak ada hubungan dengan pihak dan organisasi manapun termasuk Partai Solidaritas Indonesia tempat saya bernaung. Menghubungkannya apalagi sampai menyita aset tak ada dasar hukumnya,” ucap Muannas.
“Sita aset pribadi saya aja nggak mungkin apalagi partai, makanya saya berani menjamin mundur sebagai advokat kalau gugatan aneh dan akal-akalan Hadi Pranoto dikabulkan, kita lihat nanti sedang siapkan gugatan balik (rekonpensi) ke dia dalam jawaban nanti,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Hadi Pranoto menggugat Muannas Alaidid sebesar Rp 150 T.Hadi meminta ganti rugi akibat pelaporan Muannas mengakibatkan bisnisnya lesu. Dasar gugatan terhadap CEO Cyber Indonesia itu berawal dari pernyataan Hadi dalam wawancara dengan Anji terkait ‘obat Corona’. Muannas melaporkan Hadi Pranoto karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong.
Hadi Pranoto pun melaporkan balik Muannas atas tuduhan pencemaran nama baik. Tak cukup sampai situ, Hadi Pranato juga mengajukan gugatan terhadap Muannas karena merasa telah dirugikan.
Rinciannya kerugian Rp 150 triliun yaitu Rp 10 miliar kerugian material cairan herbal yang siap edar tidak bisa dipasarkan. Produk yang tidak jadi diproduksi Rp 1 triliun. Kerugian immateril karena dipermalukan Rp 100 triliun, tertekan secara psikis Rp 40 triliun dan teror yang diterima Rp 8,9 triliun.
Berikut sejumlah permohonan sita bangunan yang diajukan Hadi, termasuk kantor PSI:
Rumah di Jelambar
Kantor Cyber Indonesia
Kantor Muanas Alaidid
Kantor DPP, DPD dan DPC PSI se-Indonesia.
Bangunan, tanah dan barang bergerak milik Alaidid
Bangunan, tanah dan barang bergerak milik keluarga Alaidid
IG
Channel9.id-Trenggalek. Sebanyak 38.200 benih lobster yang di duga illegal dari kawasan perairan selatan berhasil di amankan oleh kepolisian trenggalek kejadian ini sempat membuat para nelayan setempat ingin menggeruduk ke mapolres. Selain benih lobster tersebut kepolisian trenggalek juga sudah mengamankan dua orang pelaku penyelundupan tersebut.
Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, benih lobster yang diamankan terdiri dari 38 ribu jenis pasir dan 200 jenis mutiara. Sedangkan pelaku yang diamankan berinisial JA dan AB. Keduanya warga Kecamatan Munjungan.
“Baby lobster tersebut diamankan di wilayah Kecamatan Panggul sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku mengangkut benur ini menggunakan mobil Toyota Avanza AG 1184 YI,” kata AKBP Doni, Kamis (17/9/2020).
Saat dilakukan pemeriksaan, kedua pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), untuk sebagian barang bukti. Selain itu saat dilakukan pendalaman, nama yang tertera pada surat penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB), tidak sesuai dengan asal barang yang diambil oleh JA.
“Barang tersebut berasal dari wilayah Munjungan dan akan dikirim ke pengepul di Panggul inisial SU dan pengepul besarnya KO,” ujarnya.
Baca Juga : Polres Trenggalek Tangkap Pengepul Baby Lobster Ilegal
Hasil pemeriksaan, pelaku diduga hanya melanggar syarat administratif Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan Nomor 12 Tahun 2020. Terkait kasus tersebut barang bukti benih lobster ilegal diserahkan ke Dinas Perikanan serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), untuk dilakukan pelepasliaran ke laut.
“Sedangkan untuk sebagian yang resmi dikembalikan ke nelayan. Iya, pelanggarannya administrasi. Untuk nilai barangnya ini Rp 116,5 juta,” imbuhnya.
Penangkapan pelaku perdagangan benih lobster tersebut sempat memicu kesalahpahaman di antara para nelayan. Sehingga mereka sempat akan menggeruduk Polres Trenggalek. Sementara itu di markas polisi telah disiagakan ratusan personel pengamanan gabungan dari Polres Trenggalek dibantu Brimob Polda Jatim dan Polres Tulungagung.
“Jadi informasi yang diterima masyarakat itu, seolah-olah kami ini tidak profesional. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan melanggar Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020,” kata Doni.
Dari rekam jejaknya, lanjut Doni, pelaku JA pernah tersangkut kasus serupa pada tahun 2016 di wilayah Sidoarjo dan dihukum selama dua bulan.
Channel9.id-Jakarta. Polda Metro Jaya siang ini akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Rinaldi Harley Wismanu (32). Rencananya, rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara (TKP).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kedua tersangka Laeli Atik Supriyatin (27) atau LAS dan Djumadil Al Fahri (26) atau DAF juga akan turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini.
“Hari ini rencananya penyidik akan melakuka rekonstruksi kasus pembunuhan berencana yang melibatkan satu korban meninggal dimutilai. Rencana siang ini bersama dengan tim menghadirkan 2 tersangka kita hadirkan yang rencananya ada 4 TKP, tapi kemungkinan ada 3 TKP sesungguhnya,” kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (18/09).
Diketahui, peristiwa ini bermula dari perkenalan tersangka LAS dengan korban lewat aplikasi Tinder. Komunikasi keduanya terus berlanjut hingga saling bertukar pesan lewat aplikasi WhatsApp.
Komunikasi terakhir antara LAS dengan korban terjadi pada 5 September 2020. Keduanya kemudian membuat janji untuk bertemu.
Selanjutnya, keduanya menyewa sebuah apartemen di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Apartemen itu disewa sejak tanggal 7 hingga 12 September.
Lalu, pada 9 September, aksi pembunuhan itu terjadi. Tersangka DAF ternyata telah lebih dulu masuk ke dalam unit apartemen yang disewa sebelum korban dan tersangka LAS tiba.
DAF bersembunyi di kamar mandi sebelum mengeksekusi korban. Kemudian, saat LAS dan korban sedang berhubungan badan, DAF selaku eksekutor langsung melakukan aksinya.
“Kedua tersangka kebingungan setelah korban tewas. Mereka akhirnya meletakkan korban di kamar mandi dan meninggalkan apartemen untuk membeli golok dan gergaji,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Polda Metro Jaya, Kamis (17/09).
Dua alat itu lantas digunakan untuk memutilasi korban menjadi 11 bagian. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam tas kresek, lalu disimpan dalam dua koper dan satu ransel.
Nana mengatakan kedua tersangka juga sempat membeli cat warna putih dan seprei untuk menghilangkan jejak pembunuhan dan mutilasi.
Setelah itu, jasad korban dibawa ke Apartemen Kalibata City dengan menggunakan taksi online. Di lokasi itu, jasad korban disimpan sementara sebelum dikubur.
Pasangan kekasih itu kemudian menyewa sebuah rumah di wilayah Cimanggis, Depok. Lokasi itu yang akan dijadikan tempat untuk mengubur jasad korban.
“Mereka dapat kontrakan dan sudah menggali pemakaman di belakang rumah kontrakan,” kata Nana.
Di lokasi ini pula, kedua tersangka akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polda Metro Jaya. Saat penangkapan, tersangka DAF sempat melakukan perlawanan. Polisi pun menembak kedua kakinya.
Lebih lanjut, Nana mengatakan aksi pembunuhan disertai mutilasi itu dilatarbelakangi keinginan kedua tersangka untuk menguasai harta korban.
Korban yang diketahui bekerja sebagai Human Resource & General Affair Manager di sebuah perusahaan konstruksi dianggap kedua tersangka memiliki kemampuan ekonomi atau finansial yang baik.
“[Korban] Dianggap orang berada sehingga keduanya berencana menghabisi nyawa korban kemudian mengambil barang dan uang,” ujarnya.
Para tersangka pun berhasil menggasak rekening korban yang ditaksir sekitar Rp97 juta. Uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli logam mulia, emas, motor N-max, hingga untuk menyewa rumah di Depok.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Mereka kini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.
IG
Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap rencana Joko Soegiarto Tjandra memberikan uang senilai USD 10 juta kepada pejabat Mahkamah Agung (MA) untuk mempermudah pengurusan fatwa MA.
Dalam dakwaan yang disampaikan Kejagung melalui keterangan resminya, jaksa Pinangki disebut membuat ‘action plan’ pengurusan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra. Kejagung menyebut ada rencana pemberian USD 10 juta ke pejabat di MA dan di kejaksaan.
“Terdakwa PSM/Pinangk, saudara Andi Irfan Jaya, dan Saudara Joko Soegiarto Tjandra juga bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Kamis (17/09).
Baca juga: Kejaksaan Cekal Kerabat Djoko Tjandra
Hari mengatakan awalnya pada November 2019, Pinangki bersama Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, yang merupakan buron terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantornya yang terletak di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia.
Saat itu, Djoko Tjandra setuju meminta Pinangki dan Anita membantu pengurusan Fatwa ke Mahkamah Agung RI melalui Kejaksaan Agung dengan tujuan agar pidana Djoko Tjandra tidak dapat dieksekusi sehingga dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.
Baca juga: Djoko Tjandra Bayar Rp7 Miliar untuk Pinangki, Kejaksaan: Itu Uang Muka
Hari menyebut Djoko Tjandra setuju dengan usulan tersebut dan akan memberikan uang USD 1 juta kepada Pinangki. Uang tersebut diberikan melalui tersangka Andi Irfan Jaya sesuai proposal ‘action plan‘ yang diberikan Pinangki ke Djoko Tjandra.
“Atas permintaan tersebut, terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking bersedia memberikan bantuan tersebut dan Joko Soegiharto Tjandra bersedia menyediakan imbalan berupa sejumlah uang sebesar USD 1.000.000 untuk Terdakwa PSM untuk pengurusan untuk kepentingan perkara tersebut,” jelas Hari.
IG
Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya
Pindah ke Liverpool, Thiago Alcantara: Saya Menunggu Momen ini Sejak Lama
Sejarah Dihilangkan, Guru: Murid Akan Hilang Rasa Kemanusiaannya
PKKMB UNJ Raih Rekor Muri
Kemendikbud Tegaskan Pelajaran Sejarah Akan Tetap Ada di Kurikulum
MK, Threshold, Mahar Politik, dan Korupsi
Pengurus Demokrat Cuit Paha Mulus Calon Wawalkot Tangsel
Pilkada 2020 dalam Empat Klaster
RCTI Gugat Ke MK, Netizen Bakal Tak Bebas Lagi Bermedsos
Seluruh PNS Bakal Terima Pulsa Gratis Rp 200 Ribu per Bulan
Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19
Cegah Kekerasan Verbal, Kemendikbud Siapkan Pedoman PKKMB Online
Pembakaran Kejagung, Komjak Dukung Polri Segera Ungkap Tersangka
Bareskrim Polri dan Bea Cukai Soekarno-Hatta Gagalkan Penyelundupan Narkotika
Kebakaran Kejagung, DPR: Kalau Ada Kesengajaan, Harus Diusut Tuntas Pelakunya
