Connect with us

Hot Topic

Seragam Satpam Mirip Polisi, KontraS: Akan Terjadi Kebingungan di Masyarakat

Published

on

Seragam baru Satpam

Channel9.id-Jakarta. Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan peraturan tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang mengatur perubahan seragam satpam.

Soal seragam satpam dengan polisi yang mirip, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut akan terjadi kebingungan di masyarakat. Menurut koordinator KontraS, warna yang sama bisa berdampak kepada sikap Satpam dalam bertindak.

“Akan terjadi kebingungan karena secara psikologis akan dianggap polisi. Persamaan warna juga bisa berdampak pada sikap satpam ke depan yang seolah memiliki kewenangan seperti kepolisian karena coba diidentikkan seragamnya,” imbuh koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, Selasa (15/09) dilansir detik.com.

Fatia juga mengatakan tidak ada hal yang positif perubahan seragama satpam yang mirip polisi ini. “Jelas nggak ada,” ucapnya.

Perubahan warna seragam satpam ini diatur di dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

“Jadi sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa bahwa ada perubahan warna seragam satpam,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/09).

Selain itu, diketahui Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan aturan terbaru soal Pam Swakarsa. Peraturan Kapolri (Perkap) terbaru soal Pam Swakarsa adalah Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Perkap ini ditanda tangani oleh Jenderal Idham Azis pada 5 Agustus 2020.

Pam Swakarsa dapat berupa pecalang hingga kelompok masyarakat yang dikukuhkan kepolisian.

KontraS menilai Pam Swakarsa tidak relevan di masa pandemi dan justru memelihara ketakutan.

“Keberadaan Pam Swakarsa hari ini tidaklah relevan di tengah situasi pandemi, juga kegagalan polisi dalam mengevaluasi anggotanya sendiri. Di sisi lain, kehadiran Pam Swakarsa hari ini bukan untuk menjaga ketertiban, melainkan memelihara ketakutan atas peristiwa yang pernah terjadi di masa silam,” ujar Fatia.

Fatia menyebut beberapa pasal Pam Swakarsa dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2020 mengarah ke peraturan dasar Pam Swakarsa tahun 1998. Ia menilai,  seharusnya fungsi menjaga ketertiban itu dengan memaksimalkan peran pranata sosial yang ada di wilayah masing-masing, bukan dengan memberikan legitimasi untuk bertindak.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Polri Serahkan Kembali Berkas ke JPU

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri sudah menyelesaikan kembali berkas kasus Red Notice Djoko Tjandra. Pun sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung.

“Berkas perkara red notice P19, Alhamdulillah dari Dittipikor telah melengkapi berkas atas tersangka JST, NB, PU, dan TS,” kata Awi di Bareskrim Polri, Senin (21/9).

Berkas kasus tersebut rencananya akan langsung diserahkan ke Kejaksaan hari ini. Dia berharap hasilnya dinyatakan lengkap atau P21.

“Rencananya hari ini berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Awi.

Sebelumnya, Polri telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada (2/9). Namun, selang sepekan lebih kemudian, pada 11 September 2020, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap.

Polri sebelumnya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan pada para tersangka. Dalam kasus Red Notice ini, Polri menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Penyidik juga menetapkan Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus ini. Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon menjadi penerima suap.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri: CCTV di Gedung Kejagung Banyak yang Terbakar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, CCTV di lantai enam Gedung Kejagung, banyak yang telah terbakar. Karena itu, sejumlah rekaman tak bisa dimanfaatkan.

“Banyak video yang terbakar, banyak yang rusak di lantai enam. Saya enggak bisa bilang yang mana, tapi banyak yang rusak,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Bareskrim Polri, Senin (21/9).

Diketahui, Penyidik Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung terkait kasus kebakaran Gedung Kejagung, Senin (21/9) hari ini.

“Mengirimkan SPDP ke Kejagung (hari ini),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui siaran pers, Senin (21/9).

Argo juga menjelaskan, penyidik akan memeriksa 12 saksi. Belasan saksi tersebut adalah para saksi yang sebelumnya juga pernah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan.

“12 saksi ini merupakan bagian dari 131 saksi yang pernah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan,” katanya.

Pihaknya pun memastikan jika surat panggilan terhadap 12 saksi telah diterima para saksi.

“Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB,” kata Argo.

Dua belas saksi yang diperiksa adalah saksi yang ada di Gedung Utama Kejaksaan Agung saat kebakaran terjadi.

“(Saksi), baik yang berasal dari luar Kejaksaan (tukang) maupun yang berasal dari dalam Kejaksaan (seperti pramubakti dan cleaning service),” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Usai Menag Terpapar Covid-19,  Akses Masuk Kantor Kemenag Diperketat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menag Fachrul Razi positif Covid-19. Karena itu, saat ini telah dilakukan pembatasan akses masuk kantor lebih ketat lagi bagi pegawai Kementerian Agama.

“Kementerian Agama sejak beberapa pekan terakhir melakukan pembatasan akses masuk kantor. Hari dan jam kerja pegawai juga dibatasi, sebagian besar melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH),” kata Jubir Kemenag Oman Fathurrahman berdasarkan rilis, Senin (21/9).

“Sehubungan kondisi Menag saat ini, mekanisme masuk kantor Kemenag akan semakin diperketat. Sebulan terakhir sudah dilakukan pengetatan protokol kesehatan dan jadwal masuk kantor. Ke depan, akan ditingkatkan. Ada pembatasan akses, tapi tidak tutup total,” lanjutnya.

Menurut Oman, layanan di Kemenag pusat akan dioptimalkan melalui sistem dalam jaringan atau daring. Pegawai yang masuk ke kantor didasarkan pada penugasan.

“Jika tidak ada penugasan, kerja dari rumah,” tuturnya.

Oman menambahkan, Menag sementara ini akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menag sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Siapapun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC