Channel9.id – Jakarta. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka Hanif Nurcholis mengatakan, sebuah peraturan harusnya dirumuskan dengan pendekatan sains. Pihak yang cocok merumuskan itu adalah para ilmuwan.
“Sayangnya yang membuat peraturan di Indonesia itu pelaku politik,” kata Hanif, Sabtu 21 Januari 2023.
Hanif menjelaskan, di sebuah negara demokrasi dan modern, peraturan biasanya dirumuskan oleh para ilmuwan yang berpegang teguh pada kaidah keilmuan. Pelaku politik hanya menerima racikan dari ilmuwan tersebut.
Baca juga: MIPI Gelar Webinar Memahami Ilmu Pemerintahan
Baca juga: Guru Besar UT: Pemerintah Sebagai Pelayan, Bukan Majikan Rakyat
“Namun di negara berkembang seringkali tidak. Para ilmuwan hanya menjadi tukang stempel saja. Jadi maunya penguasa,” kata Hanif.
Hanif juga menilai, pemerintah daerah juga hanya mengikuti aturan dari pemerintah pusat tanpa mengetahui makna di baliknya. Seharusnya, pemerintah daerah harus bisa menerjemahkan dengan baik aturan itu.
“Pas ditanya kamu tahu artinya engga? Tidak tahu. Nah di situ seperti yang saya bilang sudah tersesat dari situ,” ujar Hanif.
HY
