Connect with us

Nasional

GUSDURian Kecam Tes Wawasan Kebangsaan Untuk Pegawai KPK

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan beragam proses untuk mengalihkan status kepegawaian pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Untuk menjadi ASN pegawai KPK harus mengikuti beragam proses seperti tes wawasan kebangsaan (TWK). Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes 75 orang dinyatakan gagal.

Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam TWK banyak yang tidak terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi.

Misalnya pertanyaan kapan nikah, kesediaan dipoligami, melepas jilbab, hingga doa qunut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sarat dengan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jaringan GUSDURian mengecam adanya sejumlah pertanyaan dalam TWK tersebut. GUSDURian menilai, sejumlah pertanyaan itu bermuatan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM tersebut.

“Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia,” kata Koordinator Jaringan GUSDURian Alissa Wahid, Selasa 11 Mei 2021.

Dalam penjelasannya, KPK menyebut bahwa seluruh proses TWK ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN pun mengklaim pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah melalui screening dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jika hal tersebut benar maka ada problem mendasar dalam proses rekruitmen abdi negara kita karena pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan inkompetensi serta cacat moral dan etika,” kata Alissa.

Alissa pun meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK.

“Kemudian, meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK,” ujarnya.

GUSDURian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK.

“Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara,” kata Alissa.

Alissa pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal upaya pemberantasan korupsi dan mengawal independensi KPK dari upaya pelemahan berupa narasi dan stigma negatif yang memecah belah bangsa.

“KPK didirikan dengan proses yang panjang karena dimulai di era BJ Habibie, dibangun pondasi oleh KH. Abdurrahman Wahid, dan diresmikan di era Megawati Soekarno Putri. Sudah seharusnya pemberantasan korupsi menjadi agenda utama negara karena korupsi sangat menghancurkan sendi-sendi kehidupan,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Vaksin Covid-19 Bisa 99 Persen Cegah Kematian

Published

on

By

Puluhan Guru Divaksin Tahap Dua di Sidoarjo

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa vaksinasi COVID-19 dapat melindungi individu hingga 95 persen dari keparahan penyakit. Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, vaksin sudah teruji bahkan dunia, bisa membebaskan diri dari cacar lewat vaksinasi.

“Sekitar 95 persen vaksin melindungi keparahan penyakit dan 99 persen melindungi dari kematian, vaksin merupakan pencegahan dan setiap vaksin dibuat untuk penyakit yang dicegah, atau mengurangi risikonya terhadap penyakit berat hingga yang menyebabkan kematian,” kata Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi di Padang, Kamis 24 Juni 2021.

“Dengan kekebalan kelompok, maka kelompok masyarakat yang bukan sasaran vaksin seperti bayi dan ibu baru melahirkan dan mereka yang memiliki kontraindikasi akan terlindungi,” tambah dia.

Dia juga memaparkan di Indonesia, ada dua tahap vaksinasi COVID-19. Untuk tahap pertama dari Januari hingga Juni, diawali petugas kesehatan dengan target 1,3 juta orang yang tersebar di 34 provinsi, lansia dengan target 21,5 juta orang dan petugas publik 17,4 juta orang.

“Sedangkan tahapan kedua mulai Juli sampai Desember 2021, dilakukan kepada 141,2 juta orang dengan sasaran masyarakat rentan berisiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya melalui pendekatan klaster,” ungkapnya seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Tambah 20.546 Kasus Harian Covid-1 Pecahkan Rekor 

Dia juga menyampaikan vaksinasi, penting dilakukan karena setiap orang yang mendapatkan vaksinasi akan membentuk sistem imun adaptif berupa sel memori dan antibodi sebelum terinfeksi virus sebenarnya, karena sistem adaptif ini sudah siap sedia untuk bekerja lebih cepat, sehingga virus dengan cepat pula dinetralisasi.

Terkait pandemi, Siti menyampaikan pemerintah telah berupaya melakukan berbagai strategi untuk mengakhiri dimulai dari mempercepat keluarnya hasil swab kurang dari 24 jam sejak spesimen diterima melalui strategi meningkatkan akses, kapasitas, dan efisiensi laboratorium PCR.

Kemudian melakukan surveilans genomik untuk memantau adanya strain SARS-COV2 baru, serta mendorong penggunaan rapid Diagnostic Antigen dalam tes COVID-19.

Lalu melacak seluruh orang yang kontak erat, suspek dan kasus konfirmasi 15-30 kontak erat per kasus konfirmasi dalam waktu kurang dari 72 jam.

“Kami melacaknya melalui strategi tracing dari pintu ke pintu dengan cara menggerakkan hingga 81.000 tracers untuk melacak kontak erat dan juga melakukan pemantauan karantina selama 14 hari,” ungkapnya.

IG

Continue Reading

Nasional

Menteri PPPA Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga meminta penundaan rencana pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai dalam tahun ajaran baru 2021/2022.

Dia meminta rencana tersebut agar dipertimbangkan karena kasus Covid-19 yang makin meningkat.

“Kemen PPPA menilai agar dipertimbangkan secara cermat dengan memperhitungkan kondisi riil di lapangan,” ungkap Bintang Puspayoga Kamis, 24 Juni 2021.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), proporsi kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun mencapai 12,5 persen. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi Covid-19 adalah anak-anak.

Dikutip dari PMJNews, Bintang menekankan bahwa setiap keputusan satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, harus menjamin kesehatan dan keselamatan anak. Mulai dari, sebelum ke sekolah, saat di sekolah dan setelah pulang sekolah.

Baca juga: Menteri PPPA: Hardiknas Momen Ingatkan Hak Anak Dapatkan Pendidikan

Selain itu, dia mengatakan pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas harus didasarkan kepada assesmen yang kuat dan terukur oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bintang menyebut sosialisasi juga harus melibatkan para orang tua.

“Sosialisasi PTM (Pembelajaran Tatap Muka) secara luas, matang, dan memberikan kewenangan yang kuat kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga dan orangtua/wali untuk merumuskan keikutsertaan anak didik dalam proses tersebut,” pungkas Bintang.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Tambah 20.546, Kasus Harian Covid-19 Pecahkan Rekor

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus harian Covid-19 di Indonesia memecahkan rekor tertinggi. Pada hari ini, Rabu (24/06), tercatat penambahan sebanyak 20.546 di tanah air. Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 2.053.995 sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, 355  orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 55.949

Baca juga: 105 Orang di Gedung DPR Terkonfirmasi Positif Covid-19

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 9.201 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai  1.826.504 orang.

Baca juga: Waduh, Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 15 Ribu 

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini sebanyak 136.896 sampel. Kasus aktif Covid-19 atau pasien yang dirawat dan isolasi kini mencapai 171.542 orang. Sedangkan suspek Covid-19 sebanyak 126.696 orang.

DKI Jakarta kembali pecah rekor dengan mencatat 7.505 kasus positif Covid-19 dalam satu hari.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengungkapkan, berdasarkan data terkini dari Dinkes DKI Jakarta, sebanyak 20.460 orang dites PCR hari ini dengan hasil 7.505 positif dan 12.955 negatif.

Selain PCR, tes Antigen juga dilakukan pada 5.053 orang dengan hasil 776 positif dan 4.277 negatif.

“Kami di Pemprov DKI Jakarta, mengimbau seluruh warga meningkatkan kewaspadaan dan semakin taat protokol kesehatan, karena penularan Covid-19 yang kian cepat. Patuhi aturan yang berlaku sebagai upaya kita bersama dalam menekan penyebaran virus ini,” ucap Dwi di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/6).

Continue Reading

HOT TOPIC