Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, putri Pimpinan FPI Rizieq Shihab dan menantunya mangkir dari undangan klarifikasi Bareskrim Polri hari ini.

Padahal, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan, kehadiran mereka berguna sebagai bahan bagi penyidik mendalami kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara yang dihadiri Rizieq Shihab.

“Karena kesempatan klarifikasi itu kesempatan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat selama ini,” kata Awi, Selasa (24/11).

“Jadi jangan sampai nanti, ya mohon maaf yang bersangkutan rugi sendiri, karena sering saya sampaikan kalau proses penyelidikan. Ini penyidik lagi mencari untuk menemukan peristiwa pidana yang diduga suatu perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi berarti rugi sendiri kan, ya silakan saja,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan adanya pemanggilan ulang, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari penyidik yang akan memutuskan panggilan ulang terhadap puteri dan menantu, Habib Rizieq.

“Nanti berikutnya next, kan kalau ini tadi bukti permulaan cukup dinaikkan ke penyidikan kalau tidak, ya dihentikan penyelidikannya,” katanya.

“Tetapi, kalau penyidikan lanjut berarti pake panggilan, nanti dipanggil lagi dan sangat memungkinkan dijadwalkan klarifikasi untuk panggilan selanjutnya,” tambahnya.

Terlebih, Awi menjelaskan, jika sudah masuk tahap penyidikan pihaknya bisa memakai aturan dalam KUHP untuk memberikan surat perintah pemanggilan secara tegas. Hal ini berlaku bila yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan panggilan polisi.

“Kalau sudah masuk ke penyidikan sudah kita pakai KUHP. Berarti kalau dipanggil sekali, dua kali tidak hadir. Ya tiga kali ada surat perintah membawa, kita tegas memang demikian,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri menindak tegas siapa pun yang membuat kerumunan maupun acara yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Menurutnya, saat ini masih ada aparat yang tidak menindak tegas dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

“Saya minta kepada Kepolisian untuk tidak tebang pilih, tidak boleh lalai dalam menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Siapapun yang melanggar protokol Kesehatan baik itu ormas, parpol, ataupun kepala daerah harus ditindak tegas dan diberikan sanksi yang berat,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Dia menilai, sebenarnya kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai terkendali. Namun, karena kelalaian aparat setempat dalam menghindari kerumunan sehingga kasus kembali bertambah di berbagai daerah.

“Awalnya kasus Covid-19 di Indonesia ini sudah mulai terkendali, namun karena aparat setempat lalai dan tidak tegas dalam menindak warga yang melanggar protokol kesehatan maupun yang mengadakan acara dan kerumunan menyebabkan terciptanya kluster baru Covid-19,” ujarnya.

(HY)

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil meminta masyarakat ikut mengawal suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Lantaran, Pilkada 2020 penting untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan daerah.

“Pilkada Serentak harus terselenggara. Saya minta kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2020 untuk keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan di daerah,” kata Gus Jazil ini dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Meski kasus positif Covid-19 sempat tinggi, dia memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap berlangsung. Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada 2020 mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Di dalam salah satu pasal disebutkan jika pada bulan Desember, pandemi Covid-19 semakin besar, maka pelaksanaan Pilkada serentak bisa ditunda kembali.

“Pada hari ini, kasus positif Covid-19 masih tinggi. Namun tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk menunda Pilkada Serentak. Maka dapat dipastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020,” katanya.

Gus Jazil pun berharap, para pemimpin yang nanti terpilih memiliki kualitas yang baik. Pemimpin itu bisa mengatasi dampak Covid-19, memperbaiki daerah, dan mengangkat pertumbuhan ekonominya.

“Pilkada Serentak yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 dan ketika menghadapi resesi ini mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang bisa mengatasi dampak Covid-19, memperbaiki daerahnya dan mengangkat pertumbuhan ekonominya,” pungkasnya.

(HY)