Connect with us

Hot Topic

Habiburokhman Apresiasi Keterbukaan Polri Berikan Klarifikasi Terkait Maklumat Kapolri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi keterbukaan Polri dalam memberikan klarifikasi terkait Maklumat Kapolri Pasal 2D soal FPI. Dia menilai, Polri sudah bersikap terbuka terhadap kritik dengan menjelaskan secara rinci maksud dari Maklumat tersebut.

“Klarifikasi Polri bahwa Pasal 2D Maklumat soal FPI cukup melegakan. Kami senang mendengar bahwa Polri secara resmi, tegas dan jelas menyatakan bahwa Pasal 2D tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers dalam menyampaikan pemberitaan. Hal yang dibatasi oleh Pasal 2D tersebut adalah penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, fitnah yang memang secara hukum dilarang oleh UU,” kata Habiburokhman, Senin 4 Januari 2021.

“Terlepas dari dicabut atau tidaknya Pasal 2D tersebut, kami menganggap bahwa dengan adanya klarifikasi menunjukkan bahwa Polri membuka diri atas kritik dan masukan dari masyarakat sipil,” lanjutnya.

Dia menilai, karifikasi yang dibuat Polri memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan maklumat itu sendiri. Meski klarifikasi tidak dalam bentuk tertulis. Dia pun meminta semua pihak supaya bisa mengakhiri polemik terkait Pasal 2D dalam maklumat tersebut.

“Kami berharap dengan adanya klarifikasi Polri ini polemik soal maklumat soal FPI itu bisa kita akhiri. Selanjutnya kita bisa sama-sama mengawal penegakan hukum oleh Polri agar senantiasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pendapatnya Dikutip Panji, Tamrin Tomagola Bilang Begini

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sosiolog UI Tamrin Tomagola angkat suara terkait pernyataan komika Pandji Pragiwaksono usai mengaku membandingkan FPI dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tamrin Tomagola sendiri sudah sempat angkat bicara soal namanya yang ikut diseret Pandji Pragiwaksono soal perbandingan antara Muhammadiyah dan NU dengan FPI.

Belum berkata banyak, Tamrin Tomagola mengaku klarifikasinya sudah dia berikan ke Gus Sahal. Kata dia, kini terserah Gus Sahal apakah hendak berbagi ke publik atau tidak.

Hal itu disampaikan Tamrin Tomagola lewat jejaring Twitter miliknya, @tamrintomagola pada Kamis (21/1/2021).

“Klarifikasi sudah saya berikan ke Bung @Sahal_AS. Terserah Bung @Sahal_AS mau berbagi di Twitter atau tidak,” tulisnya dikutip Jumat (22/01).

Baca juga: Sebut NU-Muhammadiyah Jauh dari Rakyat, Ferdinand: Panji Harus Banyak Baca 

Dalam kicauannya, Tamrin Tomagola mengaku cenderung menghindari perdebatan soal FPI karena satu dua alasan.

“Saya cenderung menghindari perdebatan tentang FPI di Medsos karena ada ‘conflict of interest’,” ujar Tamrin Tomagola.

“Bersikap 100% obyektif, bebas-nilai, itu satu perjuangan sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Panji mengatakan bahwa FPI jauh lebih dekat dengan masyarakat dan dibanding kedua ormas yang disebutnya elitis.

Pandji Pragiwaksono mengklaim hanya mengutip pernyataan Tamrin Tomagola, seorang sosiolog yang pernah berbincang-bincang dengannya.

“Mohon maaf, tapi belum ditonton ya sumber video yang dijadikan kutipan? Saya bilang bahwa itu ucapan sosiolog, Pak Tamrin Tomagola waktu saya interview beliau di Hard Rock FM Jakarta awal 2012,” tutur dia.

IG

Continue Reading

Hot Topic

DPR Minta Pemerintah Serius Pantau Implementasi PPKM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengevaluasi implementasi di lapangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Saran evaluasi tersebut menyusul pengumuman perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah serius memantau implementasi PPKM. Masih tingginya kasus positif Covid-19 terutama di zona merah, menunjukan pemberlakuan PPKM perlu diperbaiki.

“Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM,” ujar Azis lewat keterangan tertulisnya, Jumat 22 Januari 2021.

Azis menambahkan, aparat kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan terus menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19 dengan tetap melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Azis.

Kemudian, pemerintah daerah perlu meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah,” katanya.

Diketahui, pemerintah mengumumkan PPKM di Jawa hingga Bali diperpanjang selama 14 hari ke depan, dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

PPKM ini melanjutkan PPKM yang telah berlaku sebelumnya di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 73 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemantauan dari PPKM pertama tersebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota dengan risiko rendah.

Dari 7 provinsi, terlihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus di 5 provinsi dengan 2 provinsi, yakni Banten dan Yogyakarta, mengalami penurunan kasus.

“Diharapkan masing-masing gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy rate di atas nasional. Ini menjadi parameter yang diminta untuk evaluasi dan kemudian untuk terus dilakukan,” ucap Airlangga.

PPKM yang dijalankan untuk menekan penyebaran Covid-19 mengatur batasan sejumlah kegiatan, di antaranya waktu beroperasi mal dan restoran hingga pukul 20.00, jumlah kapasitas di tempat kerja yakni 75 persen karyawan bekerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar secara daring, hingga batasan jemaah ibadah maksimal 50 persen dari total kapasitas.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Awas, Pembuat dan Pengguna Tes PCR Palsu Diancam Pidana 4 Tahun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bagi pemalsu hasil tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 bakal dikenakan sanksi pidana. Wiku menyebut, hal ini sudah diatur dalam Pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP.

“Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun. Baik yang membuat ataupun menggunakannya,” tegasnya saat siaran pers yang dikutip pada Jumat (22/01).

Baca juga: Polisi Tangkap Pembuat Surat Keterangan Hasil Swab PCR Palsu 

Wiku menuturkan, untuk mencegah pemalsuan surat PCR pihak verifikator akan memperketat pemeriksaan hasil tes Covid-19 bagi para calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia ataupun pelaku perjalanan domestik. Mereka diwajibkan mengantongi hasil tes Covid-19 yang menyatakan status negatif atau tidak terpapar.

“Petugas verifikator surat tes PCR, tes antigen atapun tes antibodi di bandar udara, terminal ataupun pelabuhan, ini akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan dengan tujuan mencegah imported case,” ungkapnya.

Wiku meminta masyarakat untuk menggunakan hasil tes PCR resmi yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.

“Ini bertujuan untuk menekan penularan yang berpotensi disebarkan dari para pelaku perjalanan yang masuk ataupun keluar antar daerah di Indonesia,” ucapnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC