Connect with us

Nasional

Hadapi Variant of Concern, Satgas: Perketat Mobilitas dan Skrining Berlapis

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah membagi 2 kategori utama jenis varian COVID-19. Yaitu “variant of concern” (VOC) atau varian yang menjadi perhatian, dan “variant of interest” (VOI) atau varian yang diamati.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut bahwa varian yang perlu diwaspadai ialah VOC. Karena sudah terbukti mengalami perubahan karakteristik yang lebih merugikan bagi yang terpapar. Seperti lebih menular, meningkatkan keparahan gejala, menurunkan efektifitas kekebalan tubuh, menurunkan alat diagnostik atau menurunkan efektifitas obat dan terapi.

“Dalam menghadapi VOC, respon yang tepat ialah memperketat kebijakan mobilitas dengan skrining berlapis. Khususnya bagi pelaku perjalanan asal negara dimana varian tersebut ditemukan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi tertular dengan meningkatkan disiplin prokes dimanapun dan kapanpun kita berada,” jelasnya dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jumat (10/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Mengenai VOC, ada 4 varian yang harus diperhatikan. Diantaranya varian A (alpha) atau B.1.1.7 bersifat lebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan keparahan gejala. Varian Beta (B.1.351) dan gamma (P.1) bersifat lebih menular dan meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Lalu, varian Delta (B.1.617.2) bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksin serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di RS.

Disamping itu, WHO melaporkan ada 5 VOI yang sedang diamati. Yaitu, varian Eta (B.1.525), Iota (B.1.526), Kappa (B.1.517.1), Lambda (C.37) dan Mu (B.1621). Varian ini diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus dilihat dari perubahan genetiknya maupun perubahan transmisi di komunitas termasuk memunculkan klaster kasus di beberapa negara.

Baca juga: Presiden Jokowi: Masyarakat Harus Sadar, Covid Selalu Mengintip

Terkait VOI ini, respon menghadapinya ialah terus memantau perkembangan dari WHO. Terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi seiring studi lanjutan yaitu berubahnya status VOI menjadi VOC sepeti pada varian delta atau statusnya menjadi tidak aktif di suatu wilayah.

“Untuk itu jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan terus meningkatkan Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan,” lanjutnya.

WHO juga memantau varian-varian yang memiliki perubahan pada materi genetiknya namun pengaruhnya pada angka kasus di masyarakat belum jelas sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kategori tambahan ini disebut “alert for further monitoring” salah satunya dari Indonesia yaitu B1.4662 yang ditetapkan pada kategori tersebut pada April 2021.

Meski demikian, pengaruh dari varian COVID-19 seperti VOC yang berdampak terhadap efektifitas vaksin perlu ditanggapi dengan cermat. Yaitu meningkatkan kewaspadaan tanpa ketakutan berlebih dan terus melakukan pembelajaran dan perbaikan tiada henti. Pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan seharusnya menjadikan atmosfir keilmuan dan perkembangan teknologi semakin pesat di kalangan penelitian dan pakar di Indonesia.

“Mendorong kita semakin mempercepat memenuhi kebutuhan vaksinasi bahkan melampaui standar minimal cakupan vaksinasi di komunitas karena efektivitas vaksin masih berada di ambang minimal yaitu lebih dari 50 persen dan terus berupaya menekan penularan di segala lini,” lanjut Wiku.

Kedepannya seiring dengan hidup berdampingan COVID-19, Pemerintah berkomitmen meningkatkan surveilans atau pencatatan kasus COVID-19, meningkatkan kapasitas sequencing, menyampaikan informasi sebaran varian di Indonesia secara transparan serta antisipatif mendeteksi kasus yang tidak biasa di lapangan.

Dan menjadi catatan bahwa edukasi terkait data “sequencing” kepada publik dan Pemda adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Karenanya komunikasi edukasi ini harus disampaikan dengan jelas dan harapannya agar pemerintah dapat segera mengakses, dan menavigasi data tersebut sehingga dapat melakukan antisipasi maksimal apabila ditemukan varian baru.

“Kerjasama yang baik antara pusat dan daerah adalah salah satu kunci penanganan COVID-19 di Indonesia,” pesan Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Published

on

By

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penanganan Covid-19 membutuhkan keserentakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah harus berlangsung secara paralel. Demikian disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (20/9/2021).

Mendagri menuturkan, penanganan pandemi Covid-19, baik pada bagian hulu maupun hilir tak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Di lain sisi, pandemi ini menguji sistem politik desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. “Nah ini pengalaman baru bagi kita, perlu keserentakan pusat dan daerah menghadapi krisis nasional ini, dan ini menjadi tantangan bagi sistem desentralisasi kita yang dipilih oleh rakyat,” ujar Mendagri.

Baca juga: Menuju Indonesia Emas,  Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Karena itu, lanjut Mendagri, tantangan terbesar dari penanganan pandemi ini, yaitu membuat kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi paralel. Pasalnya, bila ada daerah yang gagal melakukan penanganan, maka akan berdampak kepada daerah lainnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dan menerapkan sistem demokrasi. Dengan kondisi itu, membatasi mobilitas masyarakat secara ketat menjadi sulit.

Untuk membangun penanganan di daerah pada awal pandemi merebak, Mendagri meminta kepala daerah agar menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Permintaan itu Mendagri sampaikan, setelah Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat. Kepala daerah dipilih, karena mereka dinilai memiliki sumber daya paling besar di antara jajaran lainnya di daerah. Apalagi, kepala daerah juga berperan sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Saya langsung saat itu mengeluarkan Surat Edaran, karena ini sangat komprehensif dan menjadi pengalaman baru bagi seluruh kepala daerah. Saya mengeluarkan surat edaran Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) daerahnya harus kepala daerah,” terang Mendagri.

Tak hanya antara pemerintah pusat dengan daerah, membangun kebijakan secara paralel juga dilakukan pemerintah di tingkat pusat, yakni antara kementerian dan lembaga. Untuk membangun itu, kata Mendagri, Presiden setiap minggunya selalu memimpin rapat terkait perkembangan penanganan pandemi Covid-19. “Dalam situasi tertentu, bisa dua, tiga, (bahkan) empat kali seminggu dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri.

Selain itu, pada awal pandemi merebak, Kemendagri juga membentuk tim untuk mempelajari Covid-19, sehingga memahami bagaimana manajemen penanganannya. Hasilnya, Kemendagri telah menerbitkan tiga buku yang dihimpun dari berbagai sumber. Buku tersebut dijadikan sebagai literatur penanganan Covid-19, dan dibagikan kepada pemerintah daerah agar dapat dipelajari.

Continue Reading

Nasional

Menkes Ungkap Strategi Penanganan Pandemi, Publik Harus Patuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan agar masyarakat tetap waspada dan menjalankan empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19.

“Presiden menyampaikan perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini, kita tetap harus waspada dan tetap mengacu pada empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya lewat siaran resmi, Senin (20/9).

Lebih lanjut, dia memerinci strategi pertama adalah agar semua pihak tetap dan harus memperkuat protokol kesehatan, yaitu 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker).

Kedua, tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu melakukan pemeriksaan dini Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut perawatan (treatment) atau 3T.

Ketiga, dengan terus mempercepat strategi vaksinasi dan terakhir memperkuat strategi therapeutic atau pelayanan Rumah Sakit.

“Dari keempat strategi ini adalah upaya untuk mencegah lonjakan ketiga dari pandemi Covid-19 atau yang akan segera berubah menjadi endemi. Namun, tetap strategi ini harus tetap dijalankan,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Published

on

By

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Channel9.id-Jakarta. Serangan kelompok bersenjata TPN (Tentara Pembebasan Nasional) OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

“Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak yang bertikai bisa mengabaikan begitu saja. Obyek sipil dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan maksimal. Baik dari negara maupun dari kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan,” kata Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute pada pernyataan pers, Senin (20/09/2021).

TPN OPM berulang kali menyerukan agar warna non Papua harus segera pergi meninggalkan Papua dan mereka yang masih tinggal dianggap sebagai bagian dari kombatan yang harus diperangi. TPN OPM tampaknya memiliki strategi melumpuhkan pelayanan publik agar dampaknya terjadi krisis kemanusiaan yang membuat konflik berkepanjangan sembari berharap ada international humanitarian intervention.

“Strategi semacam ini berakibat buruk dan kontra produktif. TPN OPM tidak menyadari bahwa aksi yang dilakukan dalam menyasar obyek sipil dan penduduk sipil akan membuat kehilangan simpati baik dari kalangan domestik, nasional maupun internasional. Metode TPN OPM untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya akan dipertanyakan,” lanjutnya

Begitu juga patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh negara selama ini –dalam hal ini aparat Indonesia– keamanan insani tidak menjadi prioritas utama. Obyek sipil dan para pekerja di sektor tersebut seharusnya mendapat perlindungan maksimal, karena mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap penduduk sipil dalam area konflik bersenjata.

Kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan publik masih jauh dari memadai. Sementara Kekerasan terhadap orang asli Papua terus terjadi, sedang pelangggaran HAM yang terjadi di masa lalu diabaikan. Pengerahan kekuatan bersenjata lebih diutamakan ketimbang memberikan perlindungan bagi warga, sehingga ibaratnya warga seperti “pelanduk yang mati ditengah”.

Kekerasan bersenjata siapa pelakunya dari kedua kubu tidak bisa dibenarkan. Korban sipil akan terus berjatuhan akibat siklus kekerasan.

“Setara Institute terus tanpa hentinya menyerukan agar baik aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata TPN OPM untuk mengambil langkah-langkah peredaan ketegangan dan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) sebagai tahap awal menuju penyelesaian konflik Papua yang menyeluruh. Wujudkan Papua tanah damai. Sudah saatnya dialog dikedepankan dan senjata ditanggalkan,” pungkanya.

Continue Reading

HOT TOPIC