Channel9.id. Jakarta. Inilah kesibukan dihari-hari pertama Indonesia. 19 Agustus 1945, hari kedua setelah kemerdekaan.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta, memutuskan keputusan penting tentang pembentukan 12 Kementerian dan membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 Propinsi pertama.
Keputusan PPKI itu merujuk pada pembentukan Kabinet Presidensial dengan nama-nama 12 Kementerian sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negari, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Keamanan Rakyat, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, PPKI juga mengeluarkan keputusan penting terkait wilayah Indonesia yang disepakati sebagai bekas wilayah jajahan Belanda menjadi 8 propinsi. Seluruh Sumatera menjadi satu propinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur.
Setiap Propinsi terdiri atas beberapa karisidenan yang setiap karisidenan dipimpin oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dalam menjalankan tugas-tugasnya diawal pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia di daerah.
Sedangkan terkait wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah kerajaan dan masih eksis berdiri, untuk sementara waktu kedudukan kerajaan (daerah istimewa) dan kutapraja tetap seperti sediakala.
Untuk membantu tugas Pemerintahan pusat dan daerah maka, di Jakarta secara resmi dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Karena lembaga DPR atau MPR belum terbentuk, maka berlangsung Sidang Permusyawaratan Golongan-Golongan Bangsa di gedung Jalan Gambir No 10, Jakarta dengan acara penunjukkan anggota KNIP dan golongan-golongan di dalam masyarakat, yang jumlahnya jangan dulu terlalu banyak, agar kemudian dapat ditambah dengan wakil aliran dan golongan.
Hadir Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Sukardjo Wirjopranoto, Dr. Buntaran Darmoatmodjo, A.G. Pringgodigdo, Suatrdjo Kartohadikusumo, Tadjaluddin, dll.
Keputusan Sidang Golongan Bangsa ini menyepakati ada 60 anggota KNIP dan menetapkan rapat pertama KNIP pada tanggal 29 Agustus di Gedung Komidi Pasar Baru, Jakarta.
Sementara kelompok pemuda yang tergabung di dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API) juga menggelar rapat yang sama. Bertempat di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, rapat yang dipimpin oleh Adam Malik, mengundag juga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta.
Rapat tersebut, sedikit memaksa agar Presiden Soekarno memberikan laporan seputar sidang-sidang PPKI. Rapat yang dimaksudkan awalnya sebagai bentuk parlemen ini gagal, setelah salah satu tokoh muda Sutan Sjahrir tidak setuju atas desakan dan pembentukan parlemen para pemuda tersebut.
