Channel9.id-Balikpapan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh Pemda untuk terus berinovasi dan menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025, di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat, 25 April 2025.
Dalam amanatnya, Bima menegaskan, otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Ia mengingatkan, setelah 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, momen ini perlu menjadi ajang refleksi dan evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah [itu ada]. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” tegas Bima.
Ia menyampaikan, meski banyak daerah menunjukkan capaian yang membanggakan, masih terdapat daerah yang memerlukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, serta mampu membangun ekosistem ekonomi kreatif dan menciptakan kemudahan berusaha.
“Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang [harus] jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif [dengan] membangun kerja sama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta menguatkan pentahelix, [dan] berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Bima menambahkan, peran pemerintah pusat tidak hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai mitra strategis daerah. Ia kembali menegaskan, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kesatuan yang menitikberatkan pada kerja sama dan sinergi antarpemerintah.
“Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ujarnya.
Menanggapi tantangan otonomi ke depan, Bima menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi daerah, serta penyederhanaan regulasi agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ia juga merespons isu mengenai efisiensi dan keselarasan program strategis nasional dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih justru menjadi pendorong percepatan pembangunan daerah.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Menutup amanatnya, Bima mengajak seluruh kepala daerah dan perangkatnya untuk tetap dekat dengan masyarakat, merasakan langsung keresahan warga, dan tidak hanya hadir saat momentum politik seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya.
