Connect with us

Ekbis

HEADLINE: Pesawat Lion Air Jatuh, Bagaimana Jaminan Santunan untuk Ahli Waris Korban?

Published

on

Channel9.id, Jakarta – Pertengahan 2018 industri penerbangan Indonesia mendapatkan kabar gembira. Komisi Eropa akhirnya mencabut larangan terbang bagi seluruh maskapai asal Indonesia pada 14 Juni 2018.

Hal itu menunjukkan Eropa telah mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam keselamatan udara Uni Eropa. Namun, kabar gembira itu tak bertahan lama. Indonesia berduka dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 dengan registrasi PK-LQP pada Senin 29 Oktober 2018 di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat usai lepas landas pada pukul 06.20 WIB.

Pesawat Lion Air dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang, Bangka Belitung  itu membawa 181 penumpang dan delapan awak kabin. Di antara korban ada dua bayi. Operasi pencarian korban pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP pun masih berlangsung. Bahkan operasi pencarian akan diperluas menjadi 15 nautical mile (NM).

Kecelakaan pesawat tersebut memang tak terduga dan memberi duka dalam bagi keluarga korban pesawat Lion Air JT 610 PK-LQP. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah mewajibkan kepada maskapai Lion Air untuk memberikan santunan kepada ahli waris korban. Meski nilainya tidak sebanding dengan nyawa orang terkasih yang hilang.

Pemberian santuan kepada ahli waris korban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Tak hanya itu, Indonesia juga memegang konvensi montreal 1999 untuk praktik penyaluran santunan secara internasional. Di aturan itu, korban meninggal dunia mendapatkan nilai santunan lebih dari Rp 2 miliar. Namun, besaran santunan Rp 2 miliar itu hanya berlaku untuk penerbangan rute luar negeri bukan domestik.

“Untuk kasus JT-610 ini, penerbangan domestik, jadi mengacu PM 77 Tahun 2011,” tutur Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni kepada Channel9.id, Rabu 31 Oktober 2019.

Dalam PM 77 Tahun 2011 pasal 2 pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka, hilang atau rusaknya bagasi kabin, hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat, hilang, musnah atau rusaknya kargo, keterlambatan angkutan udara, dan kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam aturan itu di pasal 3 ayat (a) disebutkan jika nilai santunan bagi korban meninggal dunia untuk transportasi pesawat udara sebesar Rp 1,25 miliar.

Nilai santunan itu berlaku bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) tetapi juga warga negara asing (WNA). Dalam hal ini, Lion Air wajib memberikan santunan.

Manajemen Lion Air juga siap membayar klaim asuransi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tersebut.

“Untuk klaim asuransi kita bayar sesuai PM Nomor 77 tahun 2011 yang nilai ganti ruginya sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Airport Manager Lion Air, Maulana Nursyamsu seperti dikutip dari Merdeka.com.

Akan tetapi, Lion Air masih menunggu data dan status dari para penumpang pesawat tersebut. “Kita proses setelah ada keputusan, ada data. Kita juga sudah kumpulkan nama-nama keluarganya,” ujar Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait kepada Channel9.id.

Edward menyatakan, jika semua penumpang dalam penerbangan JT 610 PK-LQP telah tercover asuransi sehingga mestinya tidak ada keluarga korban yang tidak mendapatkan uang asuransi.

“Kalau masalah asuransi nanti setelah ada putusan. Setiap penerbangan pasti ada asuransi, kalau tidak ada tidak bisa terbang. Semuanya sudah tercover sesuai dengan Undang-Undang (UU),” ujar dia.

Sementara itu, Lion Air menyediakan akomodasi bagi para keluarga korban yang sedang menunggu proses evakuasi. Pendiri dan CEO Lion Air, Rusdi Kirana menuturkan, pihaknya menyiapkan fasilitas dalam bentuk uang kepada anggota keluarga yang menanti proses evakuasi.

“Kami memberikan Rp 5 juta untuk biaya hidup. Kita kasih uang Rp 25 juta untuk biaya penguburan. Ini semua di luar klaim asuransi. Di luar Jasa Raharja, di luar asuransi kita,” tutur dia.

“Saya tidak katakan (untuk) meringankan beban mereka. Saya memahami, tapi saya berusaha yang terbaik yang saya bisa,” ujar dia pada Selasa 30 Oktober 2018.

Berapa nilai santunan untuk ahli waris korban Lion Air?

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Mendarat di Zona Hijau, IHSG Ditutup Menguat 0,53%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,53% atau 32,20 poin ke 6.120,73, pada hari ini, Kamis (29/07). Indeks menguat usai dua hari berturut-turut melemah.

Tercatat delapan indeks sektoral menjadi pendorong menguatnya indeks, diantaranya sektor infrastruktur naik 1,82%, sektor barang baku menguat 1,81%, sektor energi menanjak 1,70%, dan sektor properti dan real estat naik 1,61%.

Kemudian, sektor teknologi naik 1,16%, sektor transportasi dan logistik menguat 0,40%, sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,25% dan sektor keuangan menguat 0,22%.

Baca juga: Melempem, IHSG Ditutup Melemah 0,14 Persen 

Di sisi lain, ada tiga indeks sektoral yang berakhir di zona merah yaitu sektor perindustrian melorot 1,04%, sektor kesehatan turun 0,88% dan sektor barang konsumsi primer melemah 0,44%.

Investor asing kembali terpantau melakukan aksi beli bersih atau net buy dengan nilai Rp15,52 miliar di seluruh pasar di awal perdagangan.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) paling banyak diborong investor asing pada awal perdagangan dengan total net buy senilai Rp12,4 miliar.

Disusul kemudian oleh saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan net buy Rp11,5 miliar dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) sebesar RP9,7 miliar.

Continue Reading

Ekbis

Wuih, Industri Keuangan Stabil selama Semester I 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga semester I 2021 sektor jasa keuangan tetap stabil. Kondisi ini dicerminkan oleh membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian di lembaga jasa keuangan.

“Meskipun indikator ekonomi domestik sampai Juni masih menunjukkan berlanjutnya pemulihan, OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju pemulihan ekonomi ke depan,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, Kamis, 29 Juli 2021.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik masih terjaga stabil. IHSG hingga 23 Juli 2021 tercatat menguat ke level 6.102 atau tumbuh 1,9 persen (month to date) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp2,02 triliun. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga terpantau menguat dengan rerata imbal hasil SBN turun 13,5 basis poin (bps) di seluruh tenor. Namun, investor nonresiden tercatat jual bersih sebesar Rp11,73 triliun.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun atau meningkat 211 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 trliun.

Di sektor perbankan, kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59 persen (yoy). Tren ini meneruskan tren perbaikan selama empat bulan terakhir seiring berjalannya stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan dua digit sebesar 11,28 persen (yoy). “Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif,” kata Anto.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Juni 2021 sebesar Rp31 triliun dengan rincian asuransi jiwa sebesar Rp21,1 triliun, Asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp9,9 triliun.

Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan menjadi Rp23,38 triliun (Juni 2020 dan Mei 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp11,8 triliun dan Rp21,7 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih terkontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 11,1 persen (yoy) pada Juni 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 masih relatif terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau NPL gross tercatat sebesar 3,24 persen (NPL net: 1,06 persen) dan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF perusahaan pembiayaan pada Juni 2021 turun pada 3,96 persen dari Mei 4,05 persen. Selain itu, posisi devisa neto Juni 2021 sebesar 2,32 persen atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.

Continue Reading

Ekbis

Genjot Pertumbuhan, Bank Indonesia Beberkan Empat Hal Dorong Kredit

Published

on

By

Bank Indonesia Catat Transaksi Belanja Online Melonjak 63,4 Persen

Channel9.id-Jakarta. Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memaparkan ada empat hal yang bisa mendorong pertumbuhan kedit perbankan lebih terakselerasi pada 2021. “Kredit dari yang sebelumnya kami perkirakan 6-8 persen pada  tahun ini, kami turunkan menjadi 4-6 persen. Namun ada empat hal yang bisa mendorong akselerasinya,” ujarnya, Kamis, 29 Juni 2021.

Dia menyebutkan, pertama, yakni terus membaiknya ekonomi global yang bisa mengangkat harga komoditas dunia, sehingga Indonesia sebagai negara berbasis komoditas juga akan bisa menikmati dampak dari naiknya harga tersebut dan mampu mendorong kredit.

Kedua, kapasitas permodalan bank yang relatif tinggi dengan tingkat risiko yang terjaga, termasuk ketahanan likuiditas bank. Dengan begitu bisa mendorong bank untuk bisa terus menyalurkan kreditnya.

Ketiga, yaitu percepatan korporatisasi serta digitalisasi ekonomi dan keuangan yang dapat lebih mendukung aktivitas dan mendorong pemulihan ekonomi, khususnya UMKM yang merupakan penopang perekonomian Tanah Air. “Lebih dari 99 persen pelaku usaha itu adalah segmen UMKM dan kalau kami lihat pemulihannya di segmen kredit, kredit usaha mikro kecil dan menengah lebih cepat pulih ketimbang segmen korporasi,” tuturnya.

Keempat, efektivitas pelaksanaan bauran kebijakan sektor lintas lembaga, sehingga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta mendorong intermediasi dari bank.

Destry mengingatkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dan berpotensi menekan pertumbuhan kredit, yakni penyebaran Covid-19 varian Delta hingga persepsi risiko perbankan yang cukup tinggi. “Ini menimbulkan kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,” kata dia.

Continue Reading

HOT TOPIC