Connect with us

Hot Topic

Hikmahanto: Cegah Intervensi Asing Berkedok Hibah

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyatnya secara berdaulat dan bebas dari intervensi lembaga-lembaga donor asing.

Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Dia mendukung pemerintah untuk teguh menolak segala bentuk intervensi, lantaran belakangan marak isu intervensi asing melalui dana hibah yang diberikan Bloomberg Philanthropies untuk mendiskreditkan industri hasil tembakau (IHT) nasional.

“Belakangan kita mendengar kabar bahwa ada LSM luar negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah sendiri sangat teguh tidak mau diatur oleh negara lain ataupun LSM asing,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/10).

Bloomberg Philanthropies memang memiliki rekam jejak sebagai pemberi hibah kepada lembaga swadaya masyarakat, instansi pendidikan, dan lembaga riset untuk melakukan kampanye anti tembakau yang sangat eksesif. Tak cuma kepada lembaga non pemerintah, aliran dana Bloomberg juga terbukti mengalir ke sejumlah pemerintah. Di Indonesia, hibah Bloomberg juga tercatat mengalir ke sejumlah pemerintah daerah.

Baca juga: Gaperoma Minta Relaksasi Cukai Rokok Sampai 2021

Paling anyar, Pemda DKI Jakarta juga diduga menerbitkan Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok karena didorong hibah dari Bloomberg.

“Kenapa Pemda (DKI Jakarta) malah membuat Sergub seperti itu? Kita harus membuat kebijakan agar kita tidak bergantung dengan negara lain. Membiarkan LSM asing memasuki proses pembuatan kebijakan di Indonesia adalah bentuk intervensi, meski intervensi ini tidak seperti intervensi dalam hukum internasional. Intervensi ini harus kita lawan karena berlaku sesaat, dan cenderung tidak berkelanjutan dan tidak menawarkan solusi nyata dengan kondisi yang ada di negara kita,” paparnya.

Dalam laman resminya Bloomberg Philanthropies mengaku telah menjadikan Indonesia sebagai satu dari sepuluh negara target utama dalam program-progam anti tembakau global bersama India, Tiongkok, Brasil, Meksiko, Vietnam, Filipina, Pakistan, Bangladesh, dan Ukraina. Negara-negara tersebut memang telah terbukti menerbitkan regulasi anti tembakau yang eksesif berkat hibah Bloomberg.

Parahnya ada banyak dampak buruk yang kemudian tercipta dari hasil regulasi-regulasi yang diintervensi tersebut. Di Filipina misalnya, para pekerja perusahaan rokok sempat dilarang mengakses vaksin Covid-19 yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakatnya. Hal ini karena adanya larangan pemerintah Filipina untuk berinteraksi dengan industri tembakau.

Mengutip The Manila Standard, ketentuan yang terbit satu dekade lalu ini disahkan tak lama setelah Departemen Kesehatan dan Komisi Layanan Masyarakat Filipina menerima hibah bernilai besar dari Bloomberg Philanthropies.

Dampak-dampak yang eksesif atas intervensi kebijakan ini yang menurut Anggota Komisi XI DPR RI Misbhakun kerap dilupakan oleh para pengampanye anti tembakau dalam jaringan Bloomberg Philanthropies. Alasannya, tujuan kampanye anti-tembakau dari Bloomberg memang bukan soal mendorong kesehatan publik, melainkan mengintervensi kebijakan dengan cepat agar sesuai dengan kerangka global.

“Ini yang perlu kita hati-hati, karena yang terjadi akhirnya adalah susup menyusupi kebijakan. Maka kita juga perlu membangun kewaspadaan bersama. menjaga kemandirian negara, menjadikan tembakau industri strategis,” ungkapnya dalam kesempatan terpisah.

Lebih lanjut, Misbhakun juga menjelaskan kampanye anti tembakau kerap menegasikan konteks IHT yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang menjadi sumber pendapatan serangkaian rantai industri, termasuk jutaan petani tembakau, cengkih, sampai pekerja pabrik rokok. Intervensi kebijakan anti-tembakau serta merta akan mematikan orang-orang yang bergantung kepada IHT.

“(Intervensi) ini sangat berbahaya. Agenda-agenda asing yang masuk dalam proses pengambilan kebijakan kemudian menginfiltrasi dalam rangka bukan membangun kemandirian dan kedaulatan, tidak mencerminkan negara merdeka,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya, akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerumunan massa aksi reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 besok.

“Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau ‘restricted area’,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Sambodo menambahkan penutupan jalur protokol juga dilakukan untuk Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran, dan Jalan Museum.

Ruas jalan tersebut, kata Sambodo, akan menjadi area steril atau kendaraan tidak boleh melintas.

Sambodo menambahkan, area yang dapat melintas hanyalah kendaraan dinas yang berkantor di area steril.

“Kendaraan nanti kita lihat dulu, kalau tujuannya ke kantor, kita perbolehkan. Hanya yang memang berkantor di jalan itu,” ujarnya.

Dengan adanya penutupan jalan tersebut, Sambodo pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari area sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas sepanjang esok hari.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar besok sepanjang tanggal 2 Desember, dari pagi sampai malam, menghindari kawasan tersebut,” kata Sambodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.

“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.

Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.

Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Propam Dalami SOP Polisi Tembak 2 Orang di Tol Bintaro

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bidang Propam Polda Metro Jaya menyelidiki kasus anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang menembak dua orang di Tol Bintaro. Propam mendalami terkait SOP penembakan itu.

“Jadi kami sinergi dengan Krimum Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik, nanti bisa sinkron dengan penyelidikan Krimum,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa, Rabu 1 Desember 2021.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut pihaknya masih mendalami ada tidaknya kesalahan SOP yang dilakukan oleh Ipda OS dalam kasus ini.

Baca juga: Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika

“Karena pelaku adalah anggota Polri dan kedua, benarkah peristiwa penembakan, prosedurnya dan lain sebagainya. Mohon sabar, karena ini masih didalami dan masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujar Tubagus.

Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Exit Tol Bintaro pada Jumat, 26 November 2021 malam. Ada dua korban yang tertembak pada bagian perut.

Satu dari dua korban ini akhirnya dinyatakan tewas. Belakangan diketahui pelaku penembakan merupakan anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berinisial Ipda OS.

Penembakan ini bermula dari adanya laporan polisi dari warga yang mengaku diikuti oleh sejumlah mobil dari Sentul, Bogor. Polisi mengarahkan mobil pelapor menuju ke arah kantor PJR di Tol Bintaro.

Setelah tiba di TKP, polisi nyaris ditabrak oleh korban hingga polisi melepas tembakan dan mengenai kedua korban.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC