Channel9.id-Jakarta. Banjir bandang yang terjadi pada Rabu (13/05) sore di Prapat, Sumatera Utara merupakan dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba. Banjir bandang serupa pernah terjadi pada Desember 2018, Februari 2019, dan Juli 2020 itu telah merugikan masyarakat setempat.
Komite Gereja dan Masyarakat Huria Kristen Batak Protestan (KGM HKBP) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba.
“Pemeliharaan lingkungan hidup dan hutan adalah faktor penting keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan aneka fasilitas umum yang dibangun pemerintah pusat,”ujar HKBP dalam pernyataan tertulis yang diterima Channel9 pada Sabtu, 15 Mei 2021.
Baca juga: Presiden Ingin Danau Toba Jadi Kawasan Wisata Berkelas
Menurut HKBP, banjir-banjir bandang yang terjadi memiliki kaitan erat dengan aktivitas penebangan hutan tanaman industry (eukaliptus) pemanfaatan kayu, dan hasil hutan oleh para pengusaha local. Ditambah lagi oleh aktivitas pertanian masyarakat dalam skala yang jauh lebih kecil ini akan meluap dan membawa material lumpur dan bebatuan yang sangat mengancam.
“Jika degradasi hutan terus berlangsung, banjir bandang di kawasan ini akan semakin sering terjadi.<’ lanjutnya.
HKBP berkomitmen untuk menolong korban bencana alam, juga siap bekerja sama untuk menghentikan laju deforestasi, memberi sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap perusak alam.
“Serta mengembalikan fungsi hutan di sekitar Danau Toba sebagai hutan alam untuk menyangga kelestarian dan keindahan Danau Toba, flora dan fauna, serta kesejahteraan masyarakat,”tutup HKBP.
