Connect with us

Hukum

ICW Beberkan Alasan Jaksa Pinangki Harus Divonis 20 Tahun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan putusan maksimal kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini bakal menjalani sidang putusan pada hari ini, Senin (08/02).

“ICW mendesak majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis maksimal, 20 tahun penjara kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (07/02).

Kurnia membeberkan, ada lima alasan yang mendasari argumentasi Pinangki harus diganjar dengan hukuman maksimal. Pertama, Pinangki Sirna Malasari merupakan penegak hukum yang harusnya meringkus Joko Soegiarto Tjandra. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pinangki malah mencari cara agar Joko terbebas dari jerat hukum.

Kedua, Pinangki diduga melakukan tiga tindak pidana sekaligus, mulai dari penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Ketiga, tindakan Pinangki telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar 

“Keempat, kejahatan Pinangki yakni dugaan penerimaan suap dan permufakatan jahat dilakukan dalam konteks penegakan hukum, yakni permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Tindakan ini mestinya dipandang serius, karena telat menciderai makna penegakan hukum itu sendiri,” beber Kurnia.

Kelima, berdasarkan pengamatan ICW, Pinangki tidak kooperatif selama masa persidangan. Hal ini dibuktikan dari bantahan terdakwa yang menyebutkan tidak pernah mendapatkan sejumlah uang dari Joko, menyusun action plan, dan memberikan USD 50 ribu ke Anita Kolopaking.

“Jika Hakim menjatuhkan vonis ringan atau sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, maka dapat dikatakan institusi kekuasaan kehakiman tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik pada pengadilan,” tegas Kurnia.

Sebelumnya, Pinangki dituntut pidana empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa meyakini, Pinangki bersalah menerima suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara empat tahun penjara dikurangi masa tahanan,” ujar Jaksa Yanuar Utomo membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/01).

Selain dituntut pidana penjara, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ini juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menyatakan, Pinangki yang merupakan aparat penegak hukum tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kendati demikian, Pinangki menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta mempunyai anak berusia empat tahun.

Jaksa meyakini, Pinangki Sirna Malasari menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Uang tersebut diyakini diterima Pinangki melalui mantan politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya.

Pinangki juga diyakini melakukan pencucian uang. Dia membelanjakan uang hasil suap itu untuk membeli satu unit mobil BMW X5 seharga Rp 1.753.836.050; pembayaran apartemen di Amerika Serikat senilai Rp 412.705.554 dan pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat sejumlah Rp 419.430.000.

Pinangki juga dinilai telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa MA. Jaksa meyakini, mereka menjanjikan uang sebesar USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Pinangki dituntut melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga dituntut melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki dituntut melanggar Pasal 15  Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi Bakal Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR Iis Rosita Dewi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Iis yang merupakan istri dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya.

“Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3). Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari mereka.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

Tempat Hiburan Malam yang Edarkan Narkoba akan Dicabut Izin Usahanya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya akan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mencabut izin usaha tempat hiburan malam bila tempat itu menjadi lokasi peredaran narkoba.

“Kalau ditemukan (tempat hiburan) ada narkoba kami rekomendasi pada pemda cabut izinnya kalau perlu ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 5 Maret 2021.

Namun, bila hanya melanggar jam batas waktu operasional biasanya hanya disegel dengan batas waktu.

Dalam hal ini, pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah masing-masing.

“Tetapi kalau dia melewati batas malam ada aturan, biasanya kita segel dengan batas waktu, Perda dan pelaksanaanya adalah teman dari Satpol PP,” ujarnya.

Posisi TNI maupun Polri memberikan dukungan untuk membackup Satpol PP dalam pelaksanaan aturan Perda maupun Pergub.

Yusri menyebutkan selama pelaksanaan operasi yustisi yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pihaknya mencatat sudah ratusan tempat hiburan dan rumah makan ditutup.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah ratusan tempat hiburan malam dan rumah makan yang telah ditutup akibat dari kasus perederan narkoba.

“Sudah 599 tempat hiburan dan rumah makan yang kita lakukan penutupan oleh tim yustisi yang bekerjasama dengan Satgas Covid-19,” kata Yusri.

HY

Continue Reading

Hukum

KPK Periksa Eks Penasihat Menteri KKP Effendi Gazali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Effendi Gazali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/3). Guru besar komunikasi politik itu dicecar pengetahuannya soal kajian dan konsep rancangan kajian ekspor benih lobster.

“Effendi Gazali (mantan penasihat Menteri KKP) didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KKP mengenai kebijakan ekspor benih lobster,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Penyidik KPK juga memeriksa pegawai Bank Mandiri Eko Irwanto. KPK menelisik soal pengetahuannya terkait dugaan pelunasan satu unit rumah milik mantan stafsus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang berlokasi di Bekasi dan Jawa Barat.

“Diduga sumber uangnya dari kumpulan para eksportir benur yang mendapatkan izin ekspor di KKP,” ucap Ali.

Penyidik KPK juga mencecar Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo mengenai dugaan adanya perintah khusus dari Edhy Prabowo untuk menghilangkan nilai persentase budidaya benur sebelum dilakukannya ekspor.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); serta, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD).

Selanjutnya, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC