Connect with us

Hukum

Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai 500 ribu USD dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal itu tersebut disampaikan Jaksa dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/09).

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ujar Jaksa Penuntut Umum KMS Roni dalam membacakan surat dakwaan.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Lakukan Pemufakatan Jahat

Jaksa menjelaskan, uang yang diterima Jaksa Pinangki itu untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 terkait dengan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali agar tidak bisa dieksekusi. Sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa menyebut perkara bermula pada September 2019 terdakwa Pinangki bertemu dengan Rahmat dan Anita Kolopaking di sebuah restoran Jepang di Jakarta. Saat itu, Jaksa Pinangki mengenalkan Anita Kolopaking sebagai advokat kepada Rahmat. Kemudian Pinangki meminta Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko Tjandra.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2019, Pinangki menyampaikan kepada Anita bahwa nanti ada surat permintaan fatwa ke MA untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait putusan PK Joko Tjandra.

“Karena Anita Dewi Anggraeni Kolopaking merasa punya banyak teman di MA dan merasa biasa berdiskusi hukum dengan para Hakim MA, maka Anita Kolopaking berencana akan menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan Hakim Agung, apakah bisa mengeluarkan fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi Putusan PK nomor 12 tahun 2009 tersebut,” ungkap Jaksa.

Untuk melancarkan rencana tersebut, Djoko Tjandra meminta kepada Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut.

Sebagai tanda jadi pun akhirnya Djoko Tjandra memberikan 500 ribu USD kepada Pinangki melalui adik iparnya, Herriyadi. Kemudian, Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

“Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan,” pungkas jaksa.

Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Tidak hanya itu, Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Pengacara Gus Nur Ajukan Penahanan, Lakpesdam NU: Lebih Baik Ditahan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad mendukung kepolisian tetap menahan Nur Sugi Raharja atau Gus Nur usai ditetapkan tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap NU.

Hal itu, Rumadi sampaikan merespons upaya kuasa hukum Gus Nur, Andry Ermawan mengajukan penangguhan penahanan. Rumadi beranggapan Gus Nur berpotensi mengulangi tindakan serupa apabila dibebaskan dari tahanan oleh pihak kepolisian.

“Lebih baik tetap ditahan agar penyidik lebih mudah dan cepat melakukan proses hukum,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia, Senin (26/10).

Baca juga: Bareskrim Polri Akan Panggil Sejumlah Saksi Terkait Kasus Gus Nur

Rumadi menilai Gus Nur sudah tepat ditetapkan tersangka. Menurutnya, Gus Nur sudah berulang kali melakukan tindakan yang bernada ujaran kebencian terhadap NU.

“Saya melihat tidak ada maslahatnya melepaskan Nur Sugi, karena dia akan bisa mengulangi perbuatannya lagi,” kata Rumadi.

Penahanan terhadap Gus Nur, kata Rumadi, juga diperlukan agar penyidik lebih mudah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Meski demikian, Rumadi tetap menghormati keputusan yang nantinya diambil kepolisian terhadap Gus Nur, apakah penyidik mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Gus Nur atau mengabaikannya.

“Tapi penyidik Polri pasti juga punya pertimbangan apakah akan menangguhkan penahanan atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap Gus Nur di kediamannya yang berada di wilayah di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (24/10) dini hari lalu. Penangkapan dilakukan usai penyidik Bareskrim Polri menetapkan Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penghinaan. Ia diduga menghina ormas NU dalam video yang ditayangkan dalam kanal YouTube milik Refly Harun.

Dalam video tersebut Gus Nur menuding “NU saat ini dapat diibaratkan sebagai bus umum–yang sopirnya dalam kondisi mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal dan penumpangnya kurang ajar”.

IG

Continue Reading

Hot Topic

MK Tolak Uji Materi Perppu Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap dilaksanakan Desember 2020.

“Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim MK Saldi Isra saat membacakan konklusi dan amar putusan pokok perkara Nomor 69/PUU-XVIII/2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/10).

Baca juga: Mendagri: Keberhasilan Pilkada Merupakan Orkestra Seluruh Elemen

Sebelumnya, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili Johan Syafaat Mahanani selaku ketua dan Almas Tsaqibbirru RE A selaku sekretaris mangajukan permohonan uji materi tersebut. Saldi menjelaskan uraian pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti dalam perkara tak dapat meyakinkan MK.

Namun, hakim meragukan pemohon aktif berkegiatan yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan. MK menilai pemohon tidak mengalami kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, atas berlakunya norma yang diuji.

“Pemohon tidak cukup hanya dengan menjelaskan tujuan dari pembentukan organisasi, tetapi harus pula dapat menyampaikan contoh konkret aktivitas atau kegiatan pemohon sebagai lembaga berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma yang diajukan,” kata Saldi.

PWSPP mempermasalahkan Pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dua ayat yang mengatur waktu pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon menilai pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 dapat berisiko membahayakan penyelanggara, peserta, hingga pemilih pilkada serentak di tengah pandemi covid-19. Pemohon meminta pilkada ditunda hingga September 2021 meski belum dipastikan pandemi berakhir.

“Namun sekurang-kurangnya dalam rentang waktu tersebut kebiasaan-kebiasaan kenormalan baru seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga laju penyebaran dan penularan covid-19 dapat ditekan,” bunyi petikan permohonan pemohon.

Continue Reading

Hukum

Novel Bamukmin Siap Advokasi Gus Nur: Sudah Tidak Kagetlah Dengan Ulah Rezim Ini

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin mengaku sudah tidak syok begitu mendengar kabar Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dicokok pihak kepolisian di Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober 2020.

Musababnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lagi-lagi bakal dipaksakan menjadi batu sandungan terhadap aktor pengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.

“Sudah tidak kaget lah dengan ulah rezim ini. Semua lawan politiknya yang masih berani menyuarakan kebenaran dan menyuarakan hati nurani rakyat (ditangkap), yang sudah tidak tahan dengan semakin zalimnya rezim ini,” ujar Novel Bamukmin, Minggu (25/10) dikutip Tagar.

Baca juga: Gus Nur Mantan Pemain Debus yang Berujung Jeruji 

Novel mengatakan dirinya siap untuk advokasi dengan memberikan bantuan hukum kepada Gus Nur.

“Siap, insyaAllah ACTA akan memberikan advokasi, minimal saya pribadi,” katanya.

Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu menyinggung hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Review (IPR), mengenai kepuasan masyarakat terhadap setahun kinerja Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum menyentuh angka 50 persen.

“Karena juga menurut salah satu lembaga survei telah terbukti lebih dari 50 persen rakyat ini sangat kecewa. Artinya, memang lebih banyak yang kecewa,” ucapnya.

Sebelumnya, Gus Nur dilaporkan Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020.

Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

“Bahwa Gus Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sekarang ini, tapi sebelum-sebelumnya juga Gus Nur sudah melakukan dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama,” tutur Azis.

Teranyar, Kepala Divisi Humas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan menahan Gus Nur 20 hari ke depan setelah yang bersangkutan ditangkap di Malang, Jawa Timur.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC