Connect with us

Hot Topic

Jaksa Pinangki Didakwa Lakukan Pemufakatan Jahat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa melakukan pemufakatan jahat yaitu menjanjikan US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung,” kata jaksa penuntut umum (JPU), KMS Roni, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 23 September 2020.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar

Tujuannya adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut memberikan Fatwa MA agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya Joko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Pinangki saat itu adalah Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Awalnya, Pinangki bertemu dengan Rahmat dan Anita Dewi Kolopaking pada September 2019 di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pinangki meminta Rahmat dapat dikenalkan dengan Joko Tjandra yang berstatus daftar pencarian orang (DPO). Rahmat lalu menyanggupinya.

“Rahmat menghubungi Joko Soegiarto Tjandra dengan menyampaikan bahwa terdakwa ingin berkenalan dengan Joko Tjandra dan disanggupi setelah melihat data dan foto terdakwa sedang berseragam Kejaksaan,” kata Roni.

Pinangki dan Rahmat lalu bertemu dengan Joko Tjandra pada 12 November 2019 di The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia. “Terdakwa mengatakan akan mengurus upaya hukum Joko Tjandra tapi meminta agar Joko Tjandra menjalani pidana lebih dulu kemudian terdakwa akan mengurus upaya hukum tersebut,” kata jaksa penuntut. Kemudian, lanjut jaksa, Joko Tjandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara hebat dicoba tapi tidak bisa memasukkan kembali ke Indonesia.

Namun karena Pinangki adalah jaksa, Joko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki. Terdakwa menghadirkan pihak swasta, yaitu Andi Irfan Jaya yang bertransaksi dengan Joko Tjandra.

Pada 19 November 2019, Pinangki kembali mengajak Rahmat dan kali ini bersama dengan advokat Anita Kolopaking. Anita diketahui sering berdiskusi dengan hakim di MA untuk bertemu Joko Tjandra di Kuala Lumpur. Anita menyampaikan dokumen berisi surat kuasa dan surat penawaran jasa bantuan hukum.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 juta dolar

Anita Kolopaking meminta US$ 200 ribu sebagai success fee kemudian Joko Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut. Untuk melancarkan rencana itu, Joko meminta Pinangkit untuk membuat action plan dan surat ke Kejagung menanyakan status hukum Joko Tjandra.

“Terdakwa akan mengajukan action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya mengurus fatwa MA itu dengan biaya sebesar US$ 100 juta,” kata jaksa Roni. “Namun saat itu Joko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar US$ 10 juta yang akan dimasukkan dalam action plan.”

Pada 25 November 2019, Pinangki bersama Anita dan Andi Irfan kemudian bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, Pinangki menyerahkan action plan yang terdiri dari 10 tahap dan melibatkan nama Jaksa Agung dan Ketua MA periode Maret 2012-April 2020, Hatta Ali.

Sebagai realisasi janji, maka pada 26 November 2019, adik ipar Joko Tjandra, Herriyadi Angga Kusuma (almarhum), memberikan US$ 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mal Senayan City. Pinangki lalu memberikan uang dari Tjoko itu sebesar US$ 50 ribu (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima US$ 150 ribu.
“Atas kesepakatan action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal joko Tjandra telah memberikan uang muka sebesar US$ 500 ribu,” kata jaksa.

Sehingga, Joko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan no. “Kecuali pada action ke-7 dengan tulisan tangan bayar nomor 4,5 dan action ke-9 dengan tulisan bayar 10 M yaitu bonus kepada terdakwa bila Tjoko kembali ke Indonesia,” ungkap jaksa Roni.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa pasal 15 jo pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 15 jo pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur soal “Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Selain soal pemufakatan jahat, Pinangki juga didakwa menerima suap dan melakukan pencucian uang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hari Santri 2020, KH Said Aqil Siradj: Santri  Harus Berjihad Melawan Wabah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Hari Santri diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Peringatan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 22 Oktober merujuk pada Fatwa dan Resolusi Jihad KH Muhammad Hasyim Asy`ari pada 22 Oktober 1945 ketika berupaya keras menghalau penjajahan kembali oleh Belanda.

Dalam peristiwa tersebut, para laskar dan pejuang santri berperan besar dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kini santri melalui gemblengan lembaga pendidikan pondok pesantren terus mengisi dan menggerakkan pembangunan, benteng moral bangsa, serta potret Islam ramah di tengah gempuran modernisasi asing dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka menyambut Hari Santri 2020, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan, sebagai sebuah komunitas, jejaring organisasi dan juga pergerakan, santri terbukti mampu menjadi salah satu aktor utama dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari jerat kolonialisme.

Santri juga terbukti efektif menjadi penggerak pembangunan yang mendinamisasi kehidupan masyarakat sekaligus mampu bertindak sebagai penjaga persatuan dalam kebinekaan yang sangat harmonis. Santri hari ini dan Santri di masa yang akan datang harus mampu menjawab tantangan zaman.

“Santri diharapkan mampu memenangkan pertarungan global, mengambil peran strategis dan mendedikasikan diri untuk senantiasa siap berkorban dan memiliki kecintaan terhadap tanah air yang tinggi serta mampu mewujudkan kemandirian Indonesia dengan daya saing yang tinggi,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj berdasar keterangan tertulis, Kamis (22/10).

KH Said Aqil melanjutkan, santri juga tidak hanya mampu mengaji tetapi dituntut untuk mampu menguasai berbagai bidang strategis, produktif dan progresif dalam berbagai hal serta mampu menampilkan model kepemimpinan nasional yang mengedepankan kepentingan bangsa.

Dalam konteks Indonesia dan dunia yang sedang menghadapi pandemi ini, santri harus mengambil peran untuk berjihad memberikan sumbangsih terbaiknya untuk membantu menanggulangi pandemi Covid-19.

“Jika dulu, Fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari dimaksudkan untuk melawan kolonialisme dan penjajahan, maka jihad hari ini adalah bersatu melawan wabah agar kita semua diberi keselamatan dan kesehatan. Sehingga ”Santri Sehat, Indonesia Kuat” menjadi visi bersama untuk mengabdi pada Negeri, membangun, menjaga, dan merawat Ibu Pertiwi,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Ditlantas Polda Metro Jaya Kembali Gelar Operasi Zebra Senin, 26 Oktober 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ditlantas Polda Metro Jaya akan kembali menggelar Operasi Zebra. Operasi Zebra kali ini akan diselenggarakan mulai Senin 26 Oktober 2020. Operasi ini akan dilaksanakan selama dua pekan.

Untuk informasi, Operasi Zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil dan motor dan menindak pelanggaran lalu lintas.

“Operasi Zebra 2020 tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2020,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Kamis (22/10).

Sambodo menyampaikan, pihaknya lebih banyak melakukan sosialisasi ketimbang penegakan hukum. Polisi juga akan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran.

“Lebih banyak giat preemtif daripada penegakan hukum,” ucap Sambodo.

Karena itu, pengguna kendaraan bermotor diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Pun pengendara juga harus membawa kelengkapan berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penggunaan perangkat keselamatan seperti helm untuk pemotor dan sabuk pengaman untuk pengendara dan penumpang mobil juga harus diterapkan. Ini merupakan wujud pengendara untuk mengedepankan keselamatan berlalu lintas.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Antisipasi Demo, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut. Massa buruh dan mahasiswa akan kembali berdemo di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (22/10).

Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya massa aksi yang akan demo di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat. Hal ini, agar masyarakat lain yang hendak melakukan aktivitasnya tidak terganggu.

Baca juga:Buruh Kembali Demo Hari Ini, Polda Akan Rekayasa Lalin

Berikut rekayasa lalu lintasnya:

  1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke traffic light Harmoni
  2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
  3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
  4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih.
  5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
  6. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan. Arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.
  7. Arus lalu lintas dari l Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada

 

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC