Connect with us

Hukum

KPK Panggil Staf Tigapilar Argo dalam Kasus Bansos

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil staf PT. Tigapilar Argo Utama, Imanuel Tarigan dalam kasus suap penyaluran bantuan sosial (bansos) corona se-Jabodetabek tahun 2020.

Tarigan akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Kami periksa Imanuel Tarigan dalam kapasitas saksi untuk tersangka JPB (Juliari P. Barubara),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (4/1).

Hanya saja, Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik penyidik antirasuah terhadap pemeriksaan Imanuel.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu pesebagai tersangka korupsi paket bansos.

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Akhirnya Menyerahkan Diri

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.

Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung mendatangi kantor KPK menyerahkan diri pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.55 WIB.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kasus Bansos, Ihsan Yunus Diperiksa KPK Sebagai Saksi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Ihsan yang merupakan politikus PDI Perjuangan itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Adi Wahyono.

“Ihsan Yunus diperiksa untuk tersangka AW [Adi Wahyono],” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (27/01).

Baca juga: Kasus Suap Bansos, KPK Periksa Rumah Orant Tua Politikus PDIP 

Sebelumnya, dalam proses perkembangan penanganan perkara, penyidik sudah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam, Nomor 72, Cipayung, Jakarta Timur.

Dari sana, penyidik mengamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara. Selain itu, adik Ihsan yang bernama Muhammad Rakyan Ikram juga sudah diperiksa. Lembaga antirasuah menduga perusahaan Rakyan turut mendapat paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lainnya yakni eks ADC Menteri Sosial, Eko Budi Santoso, yang diperiksa untuk tersangka Adi Wahyono.

Kemudian Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas dan Direktur PT Mandala Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin.

Dua pihak swasta tersebut diperiksa untuk tersangka Juliari. Dalam temuan awal KPK, Juliari diduga menerima fee Rp10 ribu dari setiap bansos. Total uang yang diterima mencapai Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bantuan.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat lainnya adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Sebelumnya Ihsan merupakan salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP yang terkena rotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II. Ia dirotasi bersama sejumlah kader PDIP lainnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Awasi Peredaran Narkoba di Lapas, Kemenkumham Akan Aktifkan Intelejen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kawilkumham) Jakarta, Liberti Sitinjak berencana mengaktifkan intelijen Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Hal ini dalam rangka pengendalian peredaran Narkoba masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan Lapas di Jakarta.

Menurut dia, intelijen Lapas diaktifkan untuk memutus peredaran Narkoba dari dan ke dalam Lapas. “Cara intelijen perlu diujicoba. Tujuannya untuk mengurai masalah peredaran Narkoba terutama yang dikendalikan dari dalam Lapas,” ujar Liberti Sitinjak kepada wartawan Rabu (27/1).

Baca juga: Polri Tetapkan 48.948 Tersangka Kasus Narkoba Sepanjang Tahun 2020 

Meski begitu, kata dia, idenya mengaktifkan intelijen Lapas tentu harus diuji. Karena itu, perlu persetujuan Direktorat Jenderal Lapas. Disana, kata dia, direktorat keamanan dan intelijen. Tetapi, kata dia, strategi pencegahan peredaran Narkoba di Lapas itu merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah.

“Masih dalam tahap koordinasi kita. Kalau tidak seperti ini kita selalu kebobolan terus,” ucap pria yang pernah mengantarkan Jakarta sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kanwilkumham Tahun 2020 itu.

Liberti mengakui adanya oknum petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran Narkoba itu. Hal itu terbukti dari adanya oknum petugas ditangkap Polisi telah dipidana di Lapas Cipinang, Lapas Salemba, dan Rutan Cipinang.

Tetapi, dia membantah ada oknum petugas Lapas yang secara terang-terangan memfasilitasi masuknya Narkoba ataupun handphone ke dalam Lapas.

“Perlu digaris bawahi tidak pernah ada anak buah kami yang bawa handphone secara terang-terangan. Bahkan ada juga anak buah saya yang saat ini sudah nadi narapidana,” tegasnya.

Liberty Sitinjak berjanji akan menindak tegas setiap pegawai yang melanggar aturan dan disiplin.

IG

Continue Reading

Hukum

Kejagung Periksa 2 Saksi Korupsi Asabri, Ada Terpidana Kasus Jiwasraya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung telah memeriksa terhadap dua orang saksi terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT Asabri pada Selasa (26/1).

Kedua saksi yang diperiksa yakni MM selaku karyawan swasta dan IS selaku Direktur Keuangan PT Eureka Prima Jakarta Tbk. “Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (27/1).

Baca juga: Polri Selidiki Dugaan Korupsi PT Asabri

Leonard mengatatakan, pemeriksaan guna mendalami dugaan korupsi pada perusahaan pelat merah tersebut yang ditaksir mencapai Rp 22 triliun.

Kendati demikian, Burhanuddin menyebut pelaku korupsi Asabri tak jauh berbeda dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Dia menduga, terdapat dua terpidana kasus Jiwasraya yang dibidik dalam perkara korupsi Asabri.

“Khusus Asabri karena pelaku, mohon maaf, pelaku Asabri dengan Jiwasraya itu memang sama yang dua,” tandas Burhanuddin.

Leonard memastikan, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

“Lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, sejak kasus dugaan korupsi PT Asabri naik pada tahap penyidikan, total sudah 18 orang yang diperiksa sebagai saksi. Namun, Burhanuddin belum membeberkan siapa tersangka dalam perkara korupsi tersebut.

“Telah memeriksa 18 orang saksi dan mengantongi tujuh orang calon tersangka dan masih dapat berkembang lagi, karena masih dilakukan pendalaman,” ucap Burhanuddin saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (26/1).

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC