Oleh: Rudi Andries*
Channel9.id-Jakarta. Perdebatan mengenai utang negara, defisit APBN, dan berbagai program sosial pemerintah sering kali mengabaikan persoalan yang lebih mendasar: tantangan fiskal Indonesia bukan semata-mata soal besarnya utang, melainkan semakin sempitnya ruang fiskal negara.
Gejalanya sudah terlihat jelas. Rasio pajak Indonesia masih berkisar 10–12 persen dari PDB, jauh di bawah negara-negara yang berhasil membangun sistem kesejahteraan yang kuat. Pada saat yang sama, berbagai belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, transfer daerah, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus membesar. Akibatnya, ruang untuk investasi produktif semakin terbatas.
Di sisi lain, Indonesia masih mengandalkan model ekonomi ekstraktif. Batubara, nikel, tembaga, sawit, dan gas sebagian besar masih dipandang sebagai komoditas yang dijual untuk menghasilkan royalti, pajak, dan PNBP. Negara memang memperoleh pendapatan, tetapi belum optimal menangkap nilai ekonomi jangka panjang dari kekayaan alam tersebut.
Tantangan ini akan semakin berat ketika bonus demografi berakhir. Kebutuhan pembiayaan kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial akan meningkat, sementara kemampuan fiskal negara belum tentu tumbuh secepat kebutuhan belanja.
Karena itu, solusi berupa menaikkan pajak, menambah utang, atau menjual aset negara tidak lagi cukup. Indonesia memerlukan terobosan yang lebih strategis: menciptakan sumber pendapatan negara baru yang berkelanjutan (new sovereign revenue class).
Peluangnya sesungguhnya sangat besar. Indonesia memiliki aset karbon, hutan tropis, mangrove, biodiversitas, dan berbagai jasa lingkungan yang dapat diperlakukan sebagai natural capital produktif. Kekayaan alam tidak harus selalu dieksploitasi agar bernilai ekonomi.
Bahkan cadangan batubara yang tidak ditambang dapat dipandang sebagai aset ekonomi baru melalui skema penghindaran emisi karbon (avoided emissions), cadangan karbon (carbon reserve asset), dan aset antar-generasi (intergenerational reserve asset). Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus mengeluarkan seluruh karbon dari perut bumi.
Pada saat yang sama, keberadaan Danantara membuka peluang baru. Hasil investasi yang diperoleh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akumulasi modal, tetapi dapat dikonversi menjadi dana pendidikan, dana kesehatan, dana ketahanan pangan, maupun Dana Generasi Masa Depan.
Dalam konteks inilah gagasan Regenerative Welfare State menjadi relevan. Paradigma pembangunan perlu bergeser dari sekadar mengekstraksi sumber daya alam menjadi mengelola modal alam (natural capital) untuk menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Konsep BIM Evolusi (dari Badan Industri Mineral menjadi Badan Integrasi Manfaat) dapat diposisikan sebagai instrumen yang menghubungkan kekayaan alam, ekonomi karbon, dan hasil investasi nasional menjadi sumber pembiayaan kesejahteraan jangka panjang. Tujuannya bukan menggantikan fungsi kementerian yang ada, melainkan membangun mekanisme agar kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Perspektif ini juga penting dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan program tersebut tentu sangat baik: meningkatkan gizi anak, menurunkan stunting, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun pertanyaan fiskalnya adalah: dari mana sumber pendanaan jangka panjangnya?
MBG merupakan program pengeluaran (expenditure program), bukan program penciptaan pendapatan (revenue generation). Karena itu, tantangan utamanya bukan pada tujuan program, melainkan pada keberlanjutan pembiayaannya. Jika seluruh pembiayaan hanya bertumpu pada APBN yang ruang fiskalnya semakin sempit, maka tekanan terhadap keuangan negara akan terus meningkat.
Karena itu kritik yang konstruktif bukanlah menghentikan program kesejahteraan, melainkan memastikan bahwa program-program tersebut ditopang oleh sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Idealnya, pembiayaan kesejahteraan nasional berasal dari kombinasi ekonomi karbon, pengelolaan modal alam, hasil investasi Danantara, dan optimalisasi rente sumber daya alam.
Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan kekurangan sumber daya. Tantangan terbesar kita adalah belum mampu mengubah kekayaan alam menjadi arus pendapatan negara yang berkelanjutan lintas generasi.
Masa depan fiskal Indonesia tidak dapat terus bergantung pada utang dan pajak semata. Jika ingin menjadi negara maju sekaligus negara kesejahteraan, Indonesia harus mulai membangun mesin pendapatan baru yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
*Waketum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
Baca juga: Indonesia Memerlukan Kementerian/Badan Ekonomi Regeneratif
