Connect with us

Ekbis

Indonesia Raih Penghargaan Deal Watch Award Kategori Cross-Border Yen Bond of the Year 2020

Published

on

Channel9.id-Tokyo. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Negara Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mewakili Pemerintah Indonesia, menerima Penghargaan Deal Watch Award pada Selasa (16/11). Dubes Heri didampingi oleh Atase Keuangan KBRI Tokyo Sonny Surachman Ramli.

Deal Watch Award adalah penghargaan prestisius yang diberikan kepada pelaku pasar modal yang berpartisipasi pada Samurai Bond Jepang. Pemerintah Indonesia mendapat penghargaan dengan kategori Cross-Border Yen Bond of the Year 2020. Indonesia diketahui mendapatkan penghargaan dengan kategori yang sama untuk kedua kalinya berturut-turut sejak 2020.

Heri mengapresiasi penghargaan Deal Watch Award yang kedua kalinya diberikan kepada Pemerintah Indonesia sebagai wujud tingginya kepercayaan dan pengakuan dari para investor terhadap menguatnya fundamental dan kinerja perekonomian Indonesia.

“Melalui momentum penghargaan ini kiranya dapat lebih meningkatkan investasi, memperluas basis investor dan memperkuat hubungan perekonomian saling menguntungkan bagi kedua negara. Diharapkan penghargaan ini dapat turut serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia Internasional,” ujarnya.

Obligasi Pemerintah Indonesia yang ditawarkan/dijual pada Samurai Bond 2020 dianggap layak mendapat penghargaan dengan latar belakang prestasi antara lain, Indonesia merupakan penerbit sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020. Selain itu, Indonesia merupakan penerbit pertama dari Asia pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan pengakuan yang tinggi dari para investor terhadap penguatan fundamental ekonomi Indonesia.

Menguatnya perekonomian Indonesia ini didukung reformasi struktural perekonomian melalui pemberlakuan Omnibus Law on Job Creation di tengah kondisi perekonomian global yang melemah akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga ditopang oleh peringkat utang (rating) Indonesia yang diterbitkan oleh Japan Credit Rating (JCR) bertahan baik pada posisi BBB+ dengan stable outlook.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Pandemi Jadi Momentum Transformasi Fundamental Ekonomi, Jokowi Sebut 3 Hal Jadi Perhatian Penting

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi fundamental agar ketangguhan ekonomi Indonesia dapat terbentuk. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali, yang diselenggarakan di Three Mountain Bamboo Pavilion, Kura-Kura Bali, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

“Semua harus memiliki keinginan itu, sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada, karena pandemi ini juga memberikan peluang kita untuk melompat naik,” tutur Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Realisasi Investasi

Kepala Negara memahami kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh terganggunya sektor pariwisata di masa pandemi. Oleh karena itu, Presiden mengajak jajarannya untuk melakukan refleksi besar-besaran, sekaligus mentransformasi secara fundamental.

“Ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas, dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih,” ucapnya.

Presiden menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, perlunya peningkatan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung hanya pada satu sektor.

“Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan. Bahkan tumbuh positif dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Detail seperti ini semua harus tahu dan apa yang harus kita lakukan kita semua harus mengerti,” jelas Presiden.

Kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Presiden menuturkan bahwa perjanan pariwisata di masa pandemi akan berubah total karena masyarakat akan mengutamakan kedua aspek tersebut.

“Wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apapun para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu mereka tetap terjamin, kesehatannya terjamin dan tidak tertular oleh virus,” lanjut Kepala Negara

Ketiga, Presiden melanjutkan, pariwisata di Provinsi Bali harus bertransformasi dari mass tourism menjadi green tourism, yaitu pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi kearifan lokal Bali yang dapat membangun harmoni dan memuliakan alam.

“Semangat untuk memuliakan alam, manusia dan budaya harus terus kita teruskan untuk menyongsong masa depan dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan green economy (ekonomi hijau),” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

 

Continue Reading

Ekbis

Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Realisasi Investasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebesar 15 persen. Oleh karena itu, Presiden meminta agar jajaran Polri turut mengawal investasi hingga bisa menetas dan direalisasikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021.

“Supaya tahu APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul bisa direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ,” ujar Presiden.

Baca juga: Irwasum Polri: Polisi Tidak Perlu Malu Minta Maaf

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sekarang ini investasi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Menurutnya, investasi di luar Jawa justru kini lebih banyak, yakni sekitar 51,7 persen, dibandingkan Jawa yang berkontribusi sekitar 48 persen.

“Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga diperingatkan, sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, maaf saya keras, ngomong keras, tidak bisa, diganti,” tegasnya.

Perekonomian Indonesia sendiri saat ini telah mulai merangkak naik kembali setelah sebelumnya berada pada posisi minus akibat pandemi. Di kuartal IV tahun 2020, ekonomi nasional masih minus 2,19 persen, kemudian di kuartal I 2021 sudah mulai membaik ke minus 0,74 persen.

Bahkan, di kuartal II tahun 2021, ekonomi Indonesia sudah melompat sekitar 7,07 persen. Pada bulan Juli, varian Delta merebak sehingga pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yang membuat perekonomian nasional turun lagi menjadi 3,51 persen. Kepala Negara berharap, perekonomian nasional pada kuartal keempat tahun 2021 bisa tumbuh di kisaran angka 4,5 sampai 5,5 persen.

“Kalau pengendaliannya masih seperti ini, nah di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan, misalkan kondisi, situasi seperti yang kita hadapi sekarang, dan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

 

Continue Reading

Ekbis

Program Kompor Listrik Hemat Keuangan Negara Rp 27,3 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT PLN (Persero) memproyeksikan program konversi elpiji ke kompor listrik untuk 30 juta penerima manfaat selama empat tahun dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp27,3 triliun. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, mengatakan angka penghematan itu berasal dari penghematan impor elpiji sebesar Rp25,9 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp1,4 triliun.

“Selain menyelamatkan defisit transaksi berjalan, implementasi konversi kompor elpiji ke kompor induksi juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong program-program transisi energi,” ujarnya, Kamis, 2 Desember 2021.

Bob optimistis program konversi elpiji ke kompor listrik bisa terlaksana mengingat Indonesia memiliki sejarah kesuksesan dalam program konversi minyak tanah ke elpiji beberapa waktu lalu. Dalam konversi minyak tanah ke elpiji pemerintah menerbitkan beleid setingkat Peraturan Presiden atau Perpres sebagai landasan hukum. “Kami harus luncurkan Perpres ini (untuk konversi kompor induksi) setelah itu baru kita bangun bersama-sama. Ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan PLN ataupun Pertamina,” tuturnya.

Kendati memerlukan komitmen bersama dalam implementasi konversi kompor elpiji ke kompor listrik, PLN telah berinisiatif mengkampanyekan penggunaannya. Sejak dua tahun lalu perseroan telah meluncurkan program 1 juta kompor listrik dengan fokus kampanye ke pelanggan.

PLN juga telah bersinergi dengan perumahan-perumahan baru menggunakan kompor induksi dengan memberikan promo ekstra daya. “Dari kampanye 1 juta kompor induksi kira-kira sudah ada pelanggan yang beralih sebanyak 126 ribu. Kami perlu mekanisme kebijakan setelah itu baru memberi insentif,” kata Bob.

Terlepas dari manfaat yang didapatkan negara, penggunaan kompor listrik diketahui lebih mudah dan aman. Tidak hanya itu, program konversi juga diproyeksi mendorong geliat industri nasional

Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian ESDM Qatro Romandhi mengatakan program konversi elpiji ke kompor listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan impor elpiji. “Secara tidak langsung program ini juga akan berdampak positif ke ketahanan energi dan menyeimbangkan neraca perdagangan dari impor gas,” kata dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan untuk menyukseskan program konversi harus menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya. Selain itu pemerintah perlu mendorong adanya insentif, sehingga dapat menarik masyarakat. “Dari sisi PLN, implementasi penggunaan kompor induksi memang menjadi solusi kelebihan daya listrik,” ujar Agus.

Konversi kompor elpiji ke kompor listrik juga memperoleh dukungan dari Pertamina yang selama ini menyuplai elpiji kepada masyarakat.

Vice President Downstream Research and Technology Innovation Pertamina Andianto Hidayat menilai program konversi tersebut perlu dilakukan secara matang karena industri elpiji melibatkan banyak pihak mulai dari produksi tabung, selang, hingga regulator. “Kami mendukung konversi tersebut karena memang sebaiknya kompor induksi menyasar pasar yang daya listriknya mampu mendukung ke sana. Kami tetap menyuplai elpiji ke pasar yang tidak tercakup oleh kompor induksi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyatakan pihaknya juga akan berkomunikasi bersama PLN dan meminta dukungan pemerintah agar proses konversi ini berjalan dengan baik hingga diterima masyarakat. Menurut dia, kebijakan konversi kompor minyak tanah ke elpiji pada 2007 lalu bisa dijadikan pijakan penting dalam penyusunan regulasi anyar konversi kompor elpiji ke kompor listrik.

Continue Reading

HOT TOPIC