Connect with us

Nasional

Ini 68 Kabupaten/kota yang Belum Menyusun Perkada

Published

on

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar

Channel9.-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis 68 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kemendagri Bahtiar berdasarkan data yang terakhir Senin (14/09) pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Kemendagri: 68 Kabupaten/kota Belum Menyusun Perkada

“68 kabupaten/kota atau 13% belum menyelesaikan Perkada. Lalu 51 kabupaten/kota atau 10% dalam proses (penyusunan-red),”ujar Bahtiar, Senin (14/09).

Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini menegaskan, seluruh daerah harus menyelesaikan Perkada paling lambat hari Jumat, 18 September 2020.

Berikut daftar 68 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan Perkada terkait dengan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19:

Aceh: Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam

Sumatera Utara: Dairi, Karo, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Nias, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tanjung Balai

Riau: Indra Giri Hulu dan Kep Meranti

Bangka Belitung: Bangka Selatan

Sumatera Selatan: Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur, Kota Pagar Alam, dan Prabumulih,

Jawa Timur: Bojonegoro, Kediri

Nusa Tenggara Timur: Manggarai Barat

Kalimantan Barat: Kayong Utara dan Sambas

Papua Barat: Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong, dan Teluk Wondama

Papua: Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, dan Yalimo.

Selain itu, Bahtiar menjelaskan, khusus data penyusunan Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan di Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Ada 9  Provinsi yang melaksanakan Pilkada selesai semua Perkadanya, yaitu Jambi,  Bengkulu, Kepri, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sumbar, Sulut, dan Sulteng, ada 34 kota yang selesai dan 3 kota lainnya belum selesai (jumlah kota yang melaksanakan Pilkada 37-red),”ucapnya.

“Untuk kabupaten 159 sudah menyelesaikan Perkadanya dan 65 belum menyelesaikannya (jumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada 224),” pungkas Bahtiar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sekjen Kemendagri Lantik Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori melantik sebanyak 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kemendagri pada Rabu, (23/09) di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta.

“Dengan ini secara resmi melantik Saudara-Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hudori pada saat melantik.

Pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari Fungsional Arsiparis, Assesor SDM, Pustakawan, dan Auditor. “Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” sambung Hudori.

Baca juga: Kemendagri Gelar Rakor Camat se-Indonesia Secara Virtual

Prosesi pelantikan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung khidmat dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sebagai upaya menjaga jarak, tidak semua PNS yang dilantik hadir langsung di tempat prosesi, sebagian mengikuti pelantikan melalui video conference. Pelantikan disaksikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti.

Continue Reading

Nasional

Staf Khusus Mendagri: Tingkatkan Disiplin Menerapkan Prokes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, untuk bersama-sama disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Virus Covid-19 di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kastorius Sinaga pada Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Pembagian Masker kepada Masyarakat, sebagai bentuk dukungan dari Ormas Asing mitra Kemendagri dalam mensukseskan Program Gebrak Masker yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, yang dipimpin oleh Ibu Tri Tito Karnavian, di Kecamatan Batu Layar, Rabu (23/09).

Baca juga: Mendagri Dorong Gerakan Bagi Masker Secara Gotong-Royong

“Peningkatan kesadaran masyarakat untuk semakin disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan, harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, selain agar mencegah penularan wabah penyakit tersebut, juga dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di suatu daerah yang semakin lesu akibat adanya pandemi ini,” ujar Kastorius.

Kastorius menambahkan Pemerintah selalu mensosialisasikan Penerapan Kebiasaan Baru (new normal) kepada masyarakat, yang diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan pola kebiasaan baru tersebut.

“Pemerintah mengharapkan agar pemerintah daerah selalu mensosialisasikan pola-pola kebiasaan hidup baru (new normal) kepada masyarakat. Kemendagri telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran kepada Kepala Daerah yaitu mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di Seluruh Indonesia, Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di Daerah, dan Penyampaian Kegiatan Pendisiplinan Protokol Kesehatan”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kastorius juga membagikan bantuan sejumlah 6.000 masker secara simbolis kepada beberapa perwakilan unsur masyarakat di Kecamatan Batu Layar, serta membagikannya langsung kepada masyarakat secara door to door. Pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penggunaan masker di masyarakat, sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Selain melakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Pembagian Masker kepada masyarakat, Tim Kemendagri juga mengunjungi desa yang menjadi wilayah dampingan Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam melakukan budi daya jamur. “Hal ini kami lakukan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kerja sama antara Kemendagri dengan IRW, guna mengukur kemanfaatan pelaksanaan program kerja sama dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat”, ujar Kastorius.

Kegiatan Tim Kemendagri di Lombok Barat merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan mitra pembangunan asing, yaitu IRW.

“Permasalahan dan tantangan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial, atau sendiri-sendiri, juga tidak mungkin oleh pemerintah sendiri, untuk itu pemerintah selalu mengikutsertakan berbagai pihak dalam membantu menghadapi situasi pandemi Covid-19 di masyarakat,” tandasnya

Continue Reading

Hot Topic

Khofifah Klarifikasi Terkait Surat Definisi Kematian

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meluruskan kabar jika dirinya mengirim surat ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk meminta perubahan definisi kematian kasus Covid-19.

Khofifah mengaku, justru dirinya meminta agar pencatatan kasus kematian Covid-19 di Indonesia seperti yang disarankan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Tidak ada itu namanya mengubah definisi (kematian Covid-19), tidak ada. Kita ini ingin pencatatan seperti WHO. Bagaimana sebetulnya proses pencatatan seperti guidance WHO,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (23/09).

Baca juga: Satgas Covid-19: Belum Ada Wacana Ubah Definisi Kematian

Khofifah menyebut permintaan pencatatan kematian Covid-19 sesuai saran WHO itu yang disampaikan Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 dr Joni Wahyuhadi. Namun, ia tak tahu persis kapan Joni menyampaikan itu kepada media.

Mantan Menteri Sosial itu lantas mempertanyakan bukti yang menyatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat untuk meminta perubahan definisi kematian akibat Covid-19 ke Terawab.

“Enggak ada itu surat, mana buktinya. Kalau ada pengiriman surat terkait dengan kita minta definisi diubah, masyallah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi mengungkapkan tengah mengajukan usulan pengklasifikasian pelaporan kasus kematian kasus Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan.

“Bu Gubernur (Khofifah) sedang membuat surat ke Kementerian Kesehatan, dan tadi kebetulan bisa vidcon langsung dengan Pak Luhut, dan sudah disampaikan oleh ibu bahwa perlu klarifikasi definisi kematian,” kata Joni, Kamis (17/09).

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi usulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang meminta definisi kematian pasien akibat Covid-19 dipertegas.

“Terkait wacana definisi kematian Covid-19, pemerintah Indonesia merujuk pada acuan dari WHO. Dan itu dituangkan dalam KMK HK.01.07/MENKES/413/2020,” jelas Wiku saat menanggapi pertanyaan media dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/09).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC