Connect with us

Hot Topic

Instruksi Mendagri Sebagai Early Warning Kepala Daerah Tegakkan Prokes

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi, SH., MH menyatakan, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya mendagri agar kepala daerah bertanggungjawab menegakkan protokol kesehatan di daerahnya.

“Iya betul sebagai upaya mendagri menegaskan supaya kepala daerah bertanggungjawab menegakan protokol kesehatan di daerahnya,” kata Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (21/11) malam.

Baca juga: Tito Teken Instruksi Prokes, Kepala Daerah Bisa Dicopot!

Dalam hal ini, instruksi tersebut merupakan suatu early warning system atau peringatan dini bagi kepala daerah.

“Instruksi Mendagri No 6/2020 ini merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya,” kata Rullyandi.

Dengan intruksi ini, Mendagri berharap kepala daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

Dia menyatakan, Instruksi yang dikeluarkan Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. Termasuk mematuhi peraturan terkait protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat.

“Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujar pemegang rekor Muri Pakar Tata Hukum Tata Negara Termuda sebagai Saksi Ahli di MA ini.

Rullyandi menjelaskan, penerbitan instruksi tersebut adalah amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Mendagri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sector pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

“Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Rullyandi.

Dia menambahkan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktik yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Heboh Foto Hasil Swab Rizieq Positif Corona, FPI: Itu Hoaks

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sebuah foto terkait laporan tes swab Rizieq Shihab yang menyatakan hasilnya positif corona atau Covid-19 beredar di dunia maya. Viralnya foto itu pun di respon oleh Front Pembela Islam (FPI).

Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif menegaskan, foto hasil swab Rizieq Shihab yang beredar itu adalah berita bohong atau hoaks. “Itu hoaks,” ucap Slamet, Selasa (01/12).

Hanya saja, saat ditegaskan kembali soal foto tersebut hoaks, Slamet menjawab tak tegas. Dia mengaku belum mendapat informasi Habib Rizieq positif atau negatif.

Baca juga: Jubir FPI Klaim Rizieq Negatif Corona Setelah Tes Swab

Sebelumnya, laporan hasil swab test itu beredar pada Selasa (01/12) malam. Dalam foto laporan itu, tidak tampak nama laboratorium yang memeriksa hasil swab test Covid-19 milik Habib Rizieq. Terlihat swab dilakukan pada 27 November 2020. Sementara hasil swab keluar keesokan harinya, Sabtu 28 November 2020 sore.

Hanya saja dalam laporan itu tertulis nama perusahaan MER-C, sebuah organisasi kemanusiaan non-profit yang diketahui menjadi pihak yang melakukan swab test terhadap Rizieq.

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Corona Jateng Membludak, Opsi Pembukaan RS Khusus Mencuat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai mempersiapkan penambahan ruangan isolasi menyusul peningkatan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Skenario terburuknya adalah pembukaan rumah sakit baru khusus COVID-19.

Gubernur Jateng Ganjar mengatakan hal tersebut sempat dibahas dalam rapat. Namun saat ini diupayakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi.

“Pertama tambah dulu tempat tidur untuk ICU sama isolasi baik di rumah sakit atau yang mandiri. Untuk yang mandiri, karena banyak yang di rumah tidak nyaman sekarang siapkan, udah Donohudan (asrama haji Boyolali) buka sekarang, yang gede-gede. Hotel yang siap ya siapkan, nanti kita bayar, isolasi di sana kan nyaman. Beda kan kalau di stadion. Skenario berikutnya ya rumah sakit darurat. Sudah komunikasi sih dengan pusat, sudah siapkan dan menawari, skenario terakhir,” ujar Ganjar, Selasa (1/12).

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 

Menurutnya, saat ini ruang isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jateng sudah terisi lebih dari 60 persen sehingga harus sudah ada persiapan penambahan.

“Untuk persentasenya untuk ICU (terisi) 58,61 persen, isolasi COVID (terisi) 76,73 persen. Itungannya kalau sudah lebih 60 persen mesti siap-siap. Untuk ICU masih cukup, untuk isolasi sudah perlu ditambah,” kata Ganjar.

“Saya lihat ruangnya masih cukup. Badan Diklat yang ada di provinsi di Semarang hanya terisi 11. Jadi masih punya untuk isolasi,” imbuhnya.

Sementara untuk penambahan ruang isolasi di rumah sakit, lanjut Ganjar, bisa dengan memanfaatkan ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Sehingga tidak perlu membuat bangunan baru.

“Cuma yang penting di rumah sakitnya. Ada dua cara. Untuk penanganan non-COVID dipakai COVID kan tidak nambah,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis data terbaru lewat corona.jatengprov.go.id. Tercatat total ada 57.094 kasus virus Corona di Jateng hingga saat ini. Dari angka di tersebut, 8.998 pasien masih dirawat, 44.341 sembuh, dan 3.755 meninggal.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC