Connect with us

Hot Topic

Instruksi Mendagri Sebagai Early Warning Kepala Daerah Tegakkan Prokes

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi, SH., MH menyatakan, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 sebagai upaya mendagri agar kepala daerah bertanggungjawab menegakkan protokol kesehatan di daerahnya.

“Iya betul sebagai upaya mendagri menegaskan supaya kepala daerah bertanggungjawab menegakan protokol kesehatan di daerahnya,” kata Rullyandi saat dihubungi, Sabtu (21/11) malam.

Baca juga: Tito Teken Instruksi Prokes, Kepala Daerah Bisa Dicopot!

Dalam hal ini, instruksi tersebut merupakan suatu early warning system atau peringatan dini bagi kepala daerah.

“Instruksi Mendagri No 6/2020 ini merupakan suatu bentuk early warning system atau peringatan dini dan sekaligus suatu penegasan terhadap seluruh kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) di seluruh Indonesia untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya beserta segala konsekuensi hukumnya,” kata Rullyandi.

Dengan intruksi ini, Mendagri berharap kepala daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat berujung pada sanksi pemberhentian jabatan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan terkait protokol kesehatan.

Dia menyatakan, Instruksi yang dikeluarkan Mendagri wajib menjadi pedoman mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk tunduk pada sumpah jabatan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. Termasuk mematuhi peraturan terkait protokol kesehatan demi mengutamakan keselamatan rakyat.

“Mengutamakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” ujar pemegang rekor Muri Pakar Tata Hukum Tata Negara Termuda sebagai Saksi Ahli di MA ini.

Rullyandi menjelaskan, penerbitan instruksi tersebut adalah amanah konstitusi yang diberikan tugas dan fungsi kepada Mendagri di bidang urusan pemerintahan daerah, sehingga leading sector pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

“Vide Pasal 17 Ayat 3 UUD 1945, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagai suatu perintah garis komando pemerintah pusat (unbroken chain of command) sesuai dengan gagasan prinsip asas umum negara kesatuan dan penyelenggaraan otonomi daerah,” kata Rullyandi.

Dia menambahkan, dalam praktek sistem ketatanegaraan di Indonesia, dimulai dari presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan hingga pada jabatan menteri sebagai pembantu presiden, aturan perundang-undangan yang dikeluarkan merupakan suatu praktik yang lazim guna menunjang jalannya pemerintahan yang memiliki karekteristik imperatif (mengikat).

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Heboh Peringatan Joe Biden, Hasto: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden beberapa waktu lalu memperingatkan potensi tenggelamnya Jakarta akibat perubahan iklim global. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, peringatan sama telah dilontarkan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sejak 2015.

“Kemarin ketika Joe Biden prediksi Jakarta akan tenggelam tiba-tiba semua ribut. Padahal dari kronologis, Ibu Mega sejak awal sudah ingatkan hal itu,” katanya Hasto Kristiyanto, saat launching SIstem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometerologi secara virtual dari Kantor Pusat Partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8).

Hasto menjelaskan, atas arahan Megawati, DPP PDIP sudah mengirim surat resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Isinya mengingatkan agar Jakarta bersiap-siap ketika ada bencana yang datang. Dan kita harus melakukan mitigasi karena kita berada di wilayah cincin api atau ring of fire Pasifik,”jelasnya.

Hasto mengingatkan, pada 2015, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP melaksanakan pelatihan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikenal juga sebagai Basarnas. Saat itu, Megawati meminta agar PDIP membangun batalion khusus yang siap turun ke wilayah bencana, dan bekerja tanpa memperhatikan latar belakang pilihan politik masyarakat terdampak.

Selain itu, Megawati sampai menyampaikan persetujuan pemindahan ibukota. Alasannya, karena Jakarta tak terlihat menyiapkan perencanaan dan persiapan mitigasi bangunan dan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Pada 2018, Megawati mengkhawatirkan wilayah DKI Jakarta yang tidak serta-merta  aman dari bencana. Apalagi letak Jakarta tak  jauh dari Selat Sunda, tempat Gunung Krakatau yang dikenal aktif. Jakarta juga punya  banyak gedung tinggi yang harus dipastikan memiliki sistem anti gempa.

Pada 2019, kembali Megawati mengingatkan bahwa Jakarta  dibayangi oleh gempa megathrust. “Inilah bukti kronologis bagaimana Ibu Mega menaruh perhatian besar. Inilah tacit knowledge kepemimpinan strategis beliau. Tak heran Unhan memberi gelar profesor kepada Ibu Mega. Karena kepemimpinan beliau visioner dan strategis,” ucap Hasto.

Menurutnya, kesadaran soal bencana dan mitigasinya harus dipersiapkan. Itulah salah satu alasan mengapa partainya menggelar launching sistem peringatan dini ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung pelatihan mitigasi berjalan dengan baik. Akan diresmikan Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi,” kata Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya mendukung peringatan dari Megawati agar budaya kesiapsiagaan menghadapi bencana segera dibangun. Sebab selain berada di wilayah ring of fire, Indonesia juga berada di wilayah tumbukan lempeng tektonik.

Baca juga: Cina dan AS Mengadakan Pembicaraan soal Iklim 

Itu sebabnya pulau-pulau di Indonesia berbentuk unik. Misalnya Pulau Sulawesi yang bentuknya seperti huruf K. Ini disebabkan oleh wilayah Indonesia yang berada di wilayah tumbukan lempeng tiga arah.

Sejak SD, anak Indonesia diajari bahwa negara berada diantara dua samudra dan dua benua. Hal ini ternyata menjadi penyebab fenomena iklim dan cuaca Indonesia yang berbeda dengan daratan Amerika, Eropa, dan Australia. Akibatnya, cuaca di Indonesia cepat berubah, dinamis, sehingga terdampak perubahan iklim global.

Ada pulau yang rentan terkena perubahan muka air laut. Dan karena wilayah maritim, suhu muka air laut kita mudah mengalami pemanasan. Hari ini, suhu muka air laut Indonesia lebih hangat dari normal.

“Inilah berdampak seperti prediksi BMKG, kemarau kali ini akan relatif lebih basah dari normalnya. Maka ada sebagian wilayah di Nusa Tenggara kekeringan, di wilayah utara ada banjir longsor, dan ada wilayah alami gempa bumi,” kata Dwikorita.

Selain itu, sambungnya, selain terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, kejadian cuaca ekstrem semakin tinggi, intensitas, dan frekuensinya semakin tinggi.

“Ujungnya, terjadi kerentanan resiko di wilayah kita jadi meningkat.  Makanya kita mendukung dibangun sistem peringatan dini ini,” tandas Dwikorita.

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Berhasil Identifikasi Dua Jasad Teroris MIT Poso

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi berhasil mengidentifikasi dua jasad anggota teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang tewas dalam kontak tembak di Pegunungan Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, polisi kesulitan melakukan identifikasi karena jasad sudah membusuk. Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso menyampaikan, keduanya adalah Qatar alias Farel dan Rukli.

“Olah DNA dari tiga daftar pencarian orang (DPO) yang terakhir, pertama Qatar, kedua Rukli, dan ketiga adalah Ambo,” katanya dilansir Antara, Rabu 4 Agustus 2021.

Abdul menjelaskan, Qatar merupakan DPO yang memimpin aksi pembunuhan di dua Desa di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso.

“Hasil analisa intelijen itu Qatar yang melakukan pembunuhan di Lemban Tongoa dan Kalimago, kemudian seperti analisa kita mereka itu terbagi dari beberapa kelompok,” katanya.

Sebelumnya pada Juli 2021, selama sepekan terjadi dua kali kontak tembak antara satgas Madago Raya dengan DPO MIT Poso. Insiden Kontak tembak tersebut menewaskan tiga orang DPO MIT.

Insiden pertama terjadi pada Minggu 11 Juli 2021 di Pegunungan Desa Tanah Lanto Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong yang menyebabkan dua DPO MIT Poso tewas.

Kemudian pada Sabtu 17 Juli 2021 kontak tembak mengakibatkan satu DPO MIT Poso kembali tewas. Insiden terjadi di Desa Tolai Induk, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Tidak jauh dari lokasi kontak tembak yang pertama.

Dari dua lokasi tersebut, Satgas Madago Raya, mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api jenis revolver, amunisi, bom lontong, kompas, bendera, dan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan tiga DPO MIT Poso yang tewas tersebut.

Ketiga jenazah DPO MIT Poso ini dimakamkan di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namun, dari tiga jenazah ini baru satu jenazah yang berhasil diidentifikasi kepolisian.

Data kepolisian, saat ini DPO MIT Poso yang masih terus dilakukan pengejaran oleh Tim Satgas Madago Raya berjumlah enam orang.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, PPATK: Hampir Pasti Bohong

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio untuk penanganan Covid-19 sejauh ini hampir dipastikan bohong.

“Sampai hari ini, hampir bisa dipastikan ini bodong,” katanya di Jakarta, Rabu (04/08).

Dian menyebut, pihaknya telah menelusuri dan menemukan jika pemberi tidak memiliki latar belakang pengusaha yang memiliki banyak penghasilan.

“Ini sebetulnya kenapa PPATK harus turun tangan yang pertama bahwa transaksi dalam jumlah besar seperti ini setelah kita hubungkan dengan profiling si pemberi atau sebagi profiling, ini adalah inkosistensi, ini adalah tentu saja ada masuk kriteria mencurigakan seperti ini,” jelasnya.

Baca juga: MUI Kecewa Bantuan 2 Triliun Ternayta Bohong 

Dian menjelaskan, PPATK turun tangan lantaran penerima bantuan adalah bagian dari kategori PEP (Politically exposed person).

“Menerima masuk dalam kategori PEP (Politically exposed person) atau kategori PPATK itu adalah ketegori dari pusat ke daerah berbagai level, yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif yang kita klarifikasi terkait transaksi-transaksi seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian janji kepada pejabat negara adalah hal serius. Seharusnya pemberian itu dipastikan terlebih dahulu apakah terjadi dan tidak mencurigakan. Sebab itu pihaknya saat ini terus menelitinya.

“Nanti kita meneliti, seandainya ini jadi terealisasi Rp 2 triliun itu tugas berat PPATK dari mana uang 2 T itu, jadi kalau misalnya jelas profile mungkin sudah bisa clear, tapi begitu nanti tidak bisa diklarifikasi mungkin nanti persoalan PPATK yang sangat serius,” paparnya.

Jika uang bantuan tersebut tidak terealisasi, sambung Dian, maka akan terjadi pencederaan. Apakah nanti terkait mengganggu integritas pejabat terkait dengan dugaan sistem keuangan.

“Dalam konteks bahwa sistem keuangan tidak boleh dipakai untuk main-main untuk kejahatan, itulah sebabnya kami melakukan penelitian dari awal sampai sekarang, dan sampai nantinya sampai hasil analisis PPATK yang ujungnya akan kita serahkan pihak kepada Kapolri,” tutupnya.

 

 

Continue Reading

HOT TOPIC